Heru Budi Hartono: Presiden Minta Selesaikan Banjir, Macet, dan Tata Ruang DKI
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, ia akan bekerja keras menuntaskan tiga hal di Jakarta yang menjadi pesan Presiden Joko Widodo, yaitu banjir, macet, dan tata ruang.
Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria periode 2017-2022 berakhir pada Minggu (16/10/2022). Mulai Senin (17/10/2022), DKI Jakarta akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono yang dilantik pada Senin ini.
Heru Budi selama ini dikenal sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Melalui proses pencalonan di DPRD DKI Jakarta dan di Kementrian Dalam Negeri, kemudian pembahasan di Tim Penilai Akhir (TPA), akhirnya Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Ia ditetapkan sebagai penjabat (Pj) pada 7 Oktober 2022. Sebagai penjabat yang mengisi kekosongan posisi kepala daerah, Presiden Joko Widodo memberinya tiga mandat yang mesti dituntaskan dalam dua atau 2,5 tahun, yaitu isu banjir, macet, serta tata ruang DKI Jakarta.
Terkait penetapan dan mandat tersebut, Kompas mewawancarai Heru Budi Hartono pada Kamis (12/10/2022). Berikut wawancaranya:
Kompas (K)
Bapak bisa menceritakan, mengapa dan bagaimana Presiden Jokowi memercayai Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI?
Heru Budi Hartono (H)
Karena Pak Presiden Joko Widodo meyakini saya bisa, saya mampu.
Hal itu didasari pada pengalamannya saat mendapat penugasan sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014 oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu masih Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Wali Kota, Heru mendapat amanat untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang tidak kunjung tuntas di wilayah Jakarta Utara.
Baca juga: Harapan di Momen Transisi Kepemimpinan DKI Jakarta
Simpang Susun Tarumajaya yang menjadi bagian Jalan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34,4 kilometer, Senin (20/6/2022). Sebagian ruas tol ini berada di atas Jalan Cakung-Cilincing.
Disebutkan Heru, masalah pertama yang harus ia tuntaskan waktu itu ialah menyambungkan Tol Cakung-Cilincing. Waktu ia masuk ke Jakarta Utara, tol itu belum kunjung tersambungkan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pihak yang membangun sudah dikenai charge atau denda.
”Saya menyelesaikan masalah tol itu dengan berkoordinasi dengan Kapolres, dengan Dandim, juga dengan warga yang menggugat. Masalah bisa diselesaikan setelah ada kesepakatan warga mendapatkan ganti untung,” kata Heru.
Masalah kedua yang ia tuntaskan ialah membereskan taman BMW yang sekarang menjadi Jakarta International Stadium (JIS). Ia membereskan aset lahan stadion yang merupakan stadion pengganti Stadion Lebak Bulus yang dialihfungsikan sebagai depo MRT Jakarta dan menyertifikatkan lahan stadion itu.
Ia juga menertibkan ratusan rumah di sekitar Waduk Pluit dan merevitalisasinya. ”Waduk Pluit itu 30 persen bisa mengatasi banjir,” katanya.
Alhamdulillah, kata Heru, upaya itu bisa dilakukan tentunya bersama, sekali lagi dengan TNI-Polri, warga, juga tokoh. ”Saya bisa merevitalisasi kembali Waduk Pluit itu termasuk taman,” ujarnya.
Masalah ketiga yang berhasil ia tangani ialah menjaga Jakarta Utara tetap aman dan kondusif saat Pemilihan Presiden 2014.
Baca juga: Pekerjaan Rumah Menyelesaikan Banjir Jakarta
Kapal yang digunakan petugas untuk membersihkan Waduk Pluit dari sampah, di Jakarta Utara, Selasa (11/12/2018). Sebagai salah satu waduk yang berfungsi untuk pengendali banjir, Waduk Pluit terus dikeruk dan dibersihkan dari gulma seperti, tanaman eceng gondok.
K: Bagaimana rasanya ketika tahu Pak Heru akan kembali mengurus Jakarta dan kali ini sebagai Penjabat Gubernur DKI yang akan mengorkestrasi pengelolaan Jakarta hingga di 2024?
H: Saya termenung. Itu sama seperti ketika saya mendapatkan penugasan sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Saat penetapan oleh TPA (Tim Penilai Akhir) itu, saya sedang banyak kegiatan. Saya malah mengetahuinya dari media. Kemudian, saya mencari tahu ke beberapa pejabat dan mendapatkan konfirmasi.
”Saya termenung, karena itu beban berat, ya. Apalagi diberikan waktu hanya 2,5 tahun, belum lagi ekspektasi warga, para pengamat yang sampai menulis harus lakukan ini itu,” katanya.
Meski berat, saya optimistis. Insya Allah, Tuhan memberikan yang terbaik supaya bisa menjalankan penugasan (ini) sebaik-baiknya.
Baca juga: Masalah Klasik Itu Bernama Macet
Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
K: Strategi apa yang akan dipakai atau persiapan seperti apa yang dilakukan untuk menjalani amanah baru itu?
H: Dengan kurun waktu 2-2,5 tahun, ya saya akan bekerja keras menjalankan tugas sekuat-kuatnya. ”Kerja, kerja, kerja. Yang terpenting adalah tentunya jangan ragu, banjir bisa teratasi. Tetapi, fondasi-fondasi lain kami siapkan,” katanya.
K: Harapan apa yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo dengan kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono hingga November 2024 mendatang?
H: Presiden Joko Widodo menitipkan tiga hal untuk bisa saya atasi. Ketiganya yaitu mengatasi banjir, macet, dan tata ruang di DKI Jakarta.
K: Langkah spesifik seperti apa yang akan Bapak ambil untuk menuntaskan tiga hal itu?
H: Pertama banjir. Banjir itu saya punya pengalaman di 2004. Waktu itu Gubernur DKI adalah Pak Sutiyoso. Kali Angke yang lebarnya tadinya 4-5 meter harus kita lebarkan menjadi 60 meter.
”Ahamdulillah, saya berhasil melakukan itu,” katanya.
Baca juga: Seret Air Bersih di Kawasan Resapan Air
Warga Sungai Angke sedang mencuci perabotannya di tempat tinggalnya yang terletak di sempadan Sungai Angke, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (7/10/2022)
Tentunya normalisasi-normalisasi itu tidak bisa dijalankan tanpa dukungan masyarakat.
”Saya sudah lihat petanya, ada beberapa kali yang bisa (dinormalisasi sesuai bentuk pada masa Belanda), ada yang tidak. Nanti kami bicarakan, kalau perlu itu harus dengan dukungan presiden, perpres, artinya keputusan presiden atau perpres untuk mereka-mereka yang mungkin terkena itu diberikan ganti (untung) yang layak. Kita lihat nanti,” kata Heru.
Kemungkinan juga, normalisasi tidak kita laksanakan. ”Cukup dikeruk, diturap, kan bisa juga. Kita lihat,” ujarnya.
Heru juga menyatakan, dengan adanya rencana pembenahan sungai dari Kementerian PUPR, ia akan mempercepat sodetan-sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Barat.
”Tentunya itu meminimalkan resiko-resiko yang ada. Saya juga tidak mau menyusahkan masyarakat. Itu intinya,” ucapnya.
Heru juga akan melihat kembali waduk-waduk di Jakarta, juga saluran-saluran air primer. Ia menyatakan waduk dan saluran perlu mendapat pemeliharaan rutin dengan cara dikeruk dan diperdalam. Ia juga menilai pentingnya menyiagakan pompa portable yang bisa dipakai untuk menyedot genangan air banjir.
Baca juga: Mengurai Kebutuhan Perumahan Warga Ibu Kota
Kepadatan lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, saat jam pulang kerja, Kamis (28/4/2022).
Kedua adalah masalah macet. Masalah macet, menurut dia, bisa didekati dengan penuntasan perluasan jaringan transportasi dan jaringan jalan. Ia menilai jaringan rute atau peta layanan Transjakarta perlu diperluas. Selain itu juga mempercepat pembangunan koridor MRT Jakarta utara-selatan, juga koridor timur-barat.
Ketiga, masalah tata ruang. Heru melihat masalah tata ruang Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota negara. Ia akan melihat kembali tata guna bangunan dan kewilayahan di DKI Jakarta setelah kantor-kantor pemerintah pindah ke ibu kota negara baru.
Ia akan berupaya meletakkan dasar pengaturan kembali tata ruang, seperti wilayah pemerintahan, komersial, supaya pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta terjaga meski sudah bukan lagi ibu kota negara. Ia berpendapat, perlu adanya diskusi dengan Bappenas, dengan para pemilik gedung.
Selain itu, masalah perizinan, hingga pembangunan water front city perlu dikerjakan. Untuk mengurangi penurunan muka tanah, pembangunan Giant Sea Wall juga dimungkinkan dilanjutkan.
Baca juga: Perlu Sosialisasi agar Kota Cerdas Jakarta Tak Hanya Slogan
Pejalan kaki dan kendaraan di Kawasan Sudirman-MH Thamrin, Senin (8/6/2020).
K: Dalam menyelesaikan tiga amanah itu, apa yang menurut Pak Heru penting untuk dilakukan? Apalagi Pak Heru sudah lama meninggalkan Jakarta, tentunya ada banyak hal yang bisa memicu ketidaksesuaian?
H: Saya menyadari beban berat ini tidak bisa saya pikul sendiri. Maka dari itu, semua pihak harus membantu untuk bisa menjalankan itu.
Heru menyatakan, kata kuncinya adalah komunikasi. Ia akan berkoordinasi, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, ia juga akan mengajak anggota DPRD DKI Jakarta untuk berkomunikasi dan berkoordinasi.
”Ya, saya nanti tour of duty, keliling ke semualah, ke semua dari kesibukan saya di lapangan, kembali ke rapat, saya komunikasi,” katanya.
K: Nanti Bapak akan blusukan juga?
H: Ya, saya sudah punya beberapa agenda. Terkait dengan itu, saya pasti ke lapangan. Melihat proyeknya PU, melihat jalan. Juga kesehatan, dari dinkes. Untuk mengecek dan mendengar aspirasi rakyat.
Saya juga akan ajak rekan-rekan DPRD untuk blusukan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono melakukan jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Saya akan sowan minta izin, membawa suratnya. Tidak ada yang disakiti. Tidak ada yang nonstaf, putar sana putar sini, ini namanya tour of duty.
K: Dari pertemuan dengan Pak Anies Baswedan, Kamis (12/10/2022), adakah hal spesifik yang dibahas atau adakah hal krusial yang harus dilakukan?
H: Beliau Gubernur periode 2017-2022. Saya harus mendengar visi-visi beliau. Visi-visi beliau cukup bagus. Yang bagus ya kita jalankan.
Namun, dengan saya hanya menjalankan dua tahun, nanti prioritas saja. ”Penanggulangan banjir dan macet sudah dimulai sejak zaman Pak Soerjadi Soedirdja, Pak Wiyogo, terus bertahap, tinggal prioritas yang mana,” kata Heru.
Dari semua gubernur itu, ada yang prioritas lebih dulu banjirnya, ada yang prioritas lebih dulu lalu lintasnya. Lalu lintas pun ada yang melebarkan jalan, ada yang menyambungkan yang terputus atau connecting-nya ada di zaman gubernur berikutnya seperti Transjakarta.
”Jadi, tadi bagaimana program untuk rakyat, prioritas. Tinggal prioritas pembangunan itu yang mana,” katanya.
Untuk tiga mandat dari Presiden, menurut Heru, kerjanya tidak cukup dua tahun. ”Apa yang bisa dibuat dalam dua tahun? Namun, harus. Harus ada progres. Banjir, nanti kemacetan, tata ruang. Tapi, harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.
Deretan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (20/9/2022).
K: Akankah nanti ada rotasi atau penyegaran personel?
H: Semua memungkinkan. Jadi begini, ada Surat Edaran Nomor 821 Tahun 2022 dari Kemendagri. Untuk saya, selain ada SE itu, saya juga tentunya nanti kalau ada perubahan personel penyegaran, saya akan tetap minta izin ke Pak Mendagri, Menteri PAN, juga minta rekomendasi ke Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara).
”Bagaimana caranya? Saya akan sowan minta izin, membawa suratnya. Tidak ada yang disakiti. Tidak ada yang nonstaf, putar sana putar sini, ini namanya tour of duty,” katanya.
Ia akan berupaya menempatkan orang yang tepat secara semestinya.
K: Pemilu 2024, Jakarta sebagai episentrum untuk pemilihan. Nah, bagaimana Bapak bisa tetap menjaga dan mengawal Jakarta tetap aman berjalan, di tengah segregasi itu, tetapi agenda nasional berjalan. Pengalaman Pilkada 2017 jangan sampai terulang lagi.
H: Ini satu, tapi turunannya banyak. Ya, saya harus tetap berkomunikasi dengan baik. Saya keliling, komunikasi ke Forkompimda, ke Pangdam, Pangkostrad, Kapolda, ke TNI.
Nanti suatu saat berdiskusi bersama, kalau beliau ada di lapangan, ya saya ikut turun ke lapangan. Mudah-mudahan terjaga, Jakarta aman.
Selamat datang Pak Heru. Selamat bekerja. Harapan besar warga Jakarta ada di pundak Bapak.
Baca juga: Tugas Penjabat Gubernur DKI