Dewan Inginkan Harmonisasi dan Kerja Efektif dari Penjabat Gubernur

Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta berharap kerja sama yang harmonis dengan legislatif dan kerja yang efektif dari Pj Gubernur untuk menangani isu macet dan banjir.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Sejumlah anak bermain di genangan di kompleks perumahan di Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Sejumlah lokasi di sekitar kompleks itu tergenang air akibat hujan deras yang turun sejak dini hari. Sejumlah kawasan di daerah tersebut yang merupakan perbatasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tergenang karena hujan deras. Lokasi kawasan yang berkontur menyebabkan daerah yang berada di posisi rendah menjadi lintasan genangan air.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyambut baik penjabat Gubernur DKI Jakarta. Penjabat Gubernur DKI yang telah ditetapkan diharapkan bisa bekerja secara harmonis dengan DPRD serta bekerja efektif menuntaskan pekerjaan yang ditinggalkan gubernur sebelumnya dalam dua tahun mendatang.

Prasetio melalui keterangan tertulis, Minggu (9/10/2022), menjelaskan, dengan penetapan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta tentu memiliki harapan. Harapannya, ada harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif.

”Kami menginginkan harmonisasi kerja yang efektif,” kata Prasetio.

Baca juga : Waspadai Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Harmonisasi kerja diperlukan karena memang banyak pekerjaan yang perlu mendapatkan penanganan cepat. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang belum efektif tersentuh selama lima tahun terakhir.

”Kami berharap pekerjaan-pekerjaan yang belum tertangani dapat tertangani dalam waktu dua tahun ke depan. Seperti optimalisasi penuntasan masalah kemacetan dan penanganan banjir,” kata Prasetio.

Untuk banjir, Prasetio menyarankan untuk menangani dari hulu sampai hilir. ”Tolong fokus untuk wilayah Jakarta Selatan. Lihat penyebabnya apa, yang saya tahu banyak pengembang yang tidak patuh aturan sehingga jalannya air tidak keruan,” katanya.

Ia mencontohkan peristiwa di MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. ”Apa tidak miris. Saya turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya dan saya berharap penanganan banjir di Jakarta Selatan segera dilakukan agar tidak terulang lagi peristiwa memilukan seperti itu,” ucapnya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Anak-anak bermain air banjir yang merendam hunian di bantaran Kali Krukut di Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020). Banjir akibat curah hujan yang tinggi ini tidak hanya merendam kawasan permukiman, tetapi juga memutus akses di sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Untuk penanganan banjir, lanjut Prasetio, harus fokus mulai dari program kerja sampai rencana kegiatan anggaran. ”Sekarang sudah tidak boleh lagi program kerja khayalan. Semua harus terukur dan tuntas dengan pasti,” tegas Prasetio, politisi dari PDI-P itu.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael W Sianipar mengharapkan Heru Budi Hartono menjadi Penjabat Gubernur untuk semua. ”Ini momentumnya untuk pembangunan Jakarta bisa berada di atas politik,” ujarnya.

Apalagi, dalam tiga tahun ke depan, Jakarta harus fokus menyiapkan transisi Jakarta yang tidak akan menjadi ibu kota lagi. ”Pak Heru adalah orang yang paling tepat mengawal ini,” ucapnya.

Baca juga : Genangan dan Banijr Jakarta akibat Hujan Ekstrem Masih Diwaspadai

Sianipar berharap, bukan hanya PSI, melainkan semua partai bisa bekerja sama mendukung pemerintahan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur. ”Apalagi, mendekati tahun politik, kondusivitas dan pembangunan Jakarta harus bisa dijaga dari guncangan, apalagi perselisihan politik,” ujarnya.

Baca juga: Tim Penilai Akhir Tetapkan Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Seperti diketahui, penetapan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dilakukan untuk mengisi posisi gubernur dan wakil gubernur definitif yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria selesai bertugas pada 16 Oktober 2022.

Sesuai regulasi pemerintah pusat terkait dengan pemilihan serentak pada 2024, untuk daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatannya pada 2022, diatur untuk dipimpin penjabat kepala daerah. DPRD DKI Jakarta, sesuai aturan pemerintah pusat, mengajukan tiga calon nama penjabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu Sekda DKI Marullah Matali, Heru Budi Hartono, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar. Nama itu dibahas bersama calon yang diajukan Kemendagri. Dalam sidang Tim Penilai Akhir, diputuskan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.