Peluncuran Sistem Pembayaran Tarif Integrasi Mundur Menjadi Akhir Pekan Depan
Peluncuran sistem pembayaran tarif integrasi mundur lagi dari rencana pertengahan September, kemungkinan menjadi 24 September. Dishub DKI dan PT JakLingko masih menyiapkan dan menyempurnakan program tersebut.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
RIZA FATHONI
Rombongan jurnalis menempelkan kartu JakLingko pada mesin pemindai kartu JakLingko di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, saat turut dalam uji coba penggunaan kartu JakLingko untuk empat jenis moda transportasi publik, Senin (4/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan meluncurkan sistem pembayaran tarif integrasi pada 24 September 2022. Saat peluncuran, masyarakat akan mendapatkan manfaat tarif integrasi dengan menggunakan aplikasi pembayaran dan kartu uang elektronik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seusia acara peringatan Hari Perhubungan, Sabtu (17/9/2022), mengatakan, sampai saat ini Dinas Perhubungan bersama PT JakLingko Indonesia masih menguji coba penerapan tarif integrasi. Tarif integrasi maksimal Rp 10.000 untuk penggunaaan tiga moda angkutan umum yang dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dalam uji coba yang berlangsung mulai 11 Agustus lalu, tarif integrasi maksimal itu berlaku untuk penggunaan moda MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Tarif integrasi itu berlaku dalam perjalanan maksimal tiga jam.
”Saat ini kami sudah menyusun programnya dan sudah dilakukan uji coba. Rencana di-launching oleh Pak Gubernur tanggal 24 September. Rencana, ya, mudah-mudahan kami dapat melaksanakan dengan baik dan kita akan mulai integrasi tiket pembayaran. Ini juga wujud komitmen kami,” kata Ahmad Riza.
Sebelumnya, direncanakan sistem pembayaran tarif integrasi ini akan diresmikan dan diluncurkan pada pertengahan September ini, tetapi kemudian mundur lagi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, adapun untuk sistem pembayaran tarif integrasi itu, masyarakat akan menerima dua skema pembayaran yang bisa digunakan. Pertama, masyarakat bisa membayar tarif integrasi dengan kartu uang elektronik (KUE) yang diterbitkan perbankan, juga dengan kartu pembayaran tiket multitrip (KMT) yang diterbitkan KAI Commuter (KCI).
Untuk KUE, menurut Syafrin, ada lima bank yang sudah bekerja sama dengan PT JakLingko Indonesia, yaitu Bank Mandiri, Bank DKI, BRI, BNI 46, dan yang masih dalam tahap proses adalah BCA.
RIZA FATHONI
Rombongan jurnalis menempelkan kartu JakLingko pada mesin pemindai pada pintu otomatis saat uji coba penggunaan kartu tersebut di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2021).
Lalu skema pembayaran kedua, Syafrin melanjutkan, masyarakat bisa membayar dengan aplikasi JakLingko Indonesia. Aplikasi ini yang saat ini masih diuji coba bersama dengan tarif integrasi.
Dengan menggunakan aplikasi, masyarakat yang hendak naik angkutan umum perlu mengunduh aplikasi JakLingko Indonesia lalu mengisi uang elektronik di dalam aplikasi. Melalui aplikasi, ia akan menentukan perjalanan dan membeli tiket sesuai tujuan. Selesai membayar kemudian ia akan mendapatkan QR code.
”QR code itulah yang nantinya akan dipindai di setiap gerbang pembayaran dari moda angkutan umum yang dipergunakan,” kata Syafrin.
Untuk mendukung penerapan tarif integrasi, menurut Syafrin, di setiap gerbang pembayaran di tiga moda angkutan umum itu sudah dipasang alat pembaca tarif integrasi. Ada tambahan alat untuk membaca, baik kartu multitrip, kartu uang elektronik bank yang diterbitkan oleh lima bank tersebut, maupun yang nantinya yang menggunakan aplikasi dengan pindai QR yang ada di aplikasi.
”Saat ini, untuk keseluruhan gerbang pembayaran, baik itu di stasiun MRT, stasiun LRT, maupun di halte Transjakarta sudah terpasang alat pembaca itu,” ucap Syafrin.
Ahmad Riza menambahkan, Pemprov DKI memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi di seluruh wilayah DKI Jakarta, baik di darat maupun di laut.
RIZA FATHONI
Rombongan jurnalis menempelkan kartu JakLingko pada mesin pemindai kartu JakLingko di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, saat turut dalam uji coba penggunaan kartu JakLingko untuk empat jenis moda transportasi publik, Senin (4/10/2021).
Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan mengalokasikan subsidi transportasi DKI Jakarta yang mencapai Rp 4,8 triliun. Bahkan, dengan kenaikan harga BBM, untuk mengurangi beban masyarakat, Pemprov DKI Jakarta menambah subsidi untuk Transjakarta sebesar Rp 62,1 miliar.
”DKI Jakarta menyubsidi tidak kurang dari Rp 62 miliar lebih untuk Transjakarta supaya harga tiket Transjakarta tidak naik. Begitu juga kapal-kapal yang ke Pulau Seribu dan LRT,” kata Ahmad Riza.
