Tidak Maksimal, Penggunaan Dana PEN DKI Diperpanjang sampai Akhir 2022

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan realisasi penggunaan dana PEN yang tidak maksimal di Jakarta, khususnya untuk pengendalian banjir, layanan air minum, pengelolaan sampah, dan transportasi publik.

RIZA FATHONI

Area proyek Waduk Pondok Rangon di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur, Minggu (8/11/2020). Belasan ekskavator dikerahkan untuk mengejar target pembangunan waduk pengendali banjir tersebut. Pembebasan lahan itu memerlukan anggaran Rp 781,2 miliar. Pembebasan dilakukan dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dana pinjaman dari pemerintah pusat.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta mengkritisi penggunaan dan serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di DKI Jakarta yang tidak maksimal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan dana PEN akan bisa dipergunakan sampai akhir 2022.

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan melalui keterangan tertulis, Kamis (25/8/2022), mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran PEN.

Penyerapan yang tidak maksimal itu terjadi di pos-pos belanja daerah yang dibiayai dengan dana pinjaman PEN, di antaranya untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur layanan air minum, transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah. Ada pula pos yang masuk pembiayaan daerah yang dibiayai dana PEN, yaitu pengelolaan sampah.

Baca juga : Triliunan Rupiah Utang untuk Bangun Konstruksi Jalan dan Pengendalian Banjir Jakarta

Seperti diketahui, akibat adanya pandemi Covid-19, anggaran belanja daerah DKI Jakarta mengalami refocusing. Sejumlah program pembangunan tidak bisa dilakukan karena anggaran terserap untuk penanganan Covid-19.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan roti di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, tengah menyiapkan adonan brownies, Rabu (6/1/2021). Pelaku UMKM menjadi salah satu target pemerintah sebagai penerima dana program PEN pada 2021.

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengajukan pinjaman PEN kepada Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pada November 2020 Pemprov DKI Jakarta memastikan mendapatkan pinjaman PEN Rp 12,5 triliun yang akan dicairkan bertahap pada 2020 dan 2021. Namun, kemudian pinjaman terkoreksi menjadi Rp 9,9 triliun.

Dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI 2021 disebutkan, anggaran pinjaman PEN yang dijadwalkan cair pada 2021 sebesar Rp 8,9 triliun, baru cair Rp 6,3 triliun. Dari Rp 6,3 triliun itu, terbagi untuk dua pos pembiayaan, yaitu pos belanja daerah Rp 2,606 triliun dan pos pembiayaan daerah Rp 3,703 triliun. Dari dia pos itu, anggaran PEN 2021 yang terserap Rp 5,784 triliun.

Menurut August, belanja daerah Rp 2,6 triliun, antara lain, untuk pendanaan pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah. Sementara Rp 3,7 triliun untuk untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium.

”Dari anggaran tersebut, kami menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana PEN,” kata August.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Aktivitas pembangunan proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir baru terealisasi 87,74 persen, infrastruktur transportasi baru terealisasi 71,35 persen, infrastruktur pelayanan air minum yang hanya terserap 66,66 persen, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang hanya terserap 28,26 persen.

Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang P2APBD DKI Jakarta Tahun 2021, Rabu (24/8/2022), perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat, Faisal, yang membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat mengkritisi dan mempertanyakan kemajuan pengendalian banjir yang baru terealisasi 87,74 persen atau kalau dilihat dari anggaran yang cair, baru 66,41 persen.

”Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak maksimal merealisasikan program peningkatan infrastruktur pengendalian banjir yang sangat dibutuhkan untuk mengendalikan banjir di Jakarta,” ujarnya.

Pertanyaan dan kritikanterkait penanganan banjir Jakarta yang tidak jelas juga disampaikan Jamaluddin Lamanda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jamaluddin dalam pemandangan umum partai mempertanyakan kegiatan normalisasi kali-kali di Jakarta yang terhenti akibat kendala pembebasan lahan di bantaran kali.

Baca juga : Penanganan Banjir Jakarta Diiringi Keterbatasan Dana

August yang juga anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta.

”Pemprov harusnya bisa memaksimalkan sisa dana PEN untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius, antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai,” katanya.

August juga meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan dapat diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. ”Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah,” ujarnya.

RIZA FATHONI

Pemulung mencari logam dengan bantuan magnet di dasar Kali Ciliwung yang sedang dikeruk alat berat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020).

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang membacakan dokumen jawaban Gubernur DKI Jakarta terhadap pemandangan umum fraksi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan usulan Fraksi PSI untuk mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman dengan memperhatikan saran alokası penggunaan dana PEN tersebut.

Pemprov DKI sudah melakukan adendum perjanjian pinjaman dengan PT SMI. ”Adendum ini mengatur perpanjangan masa penggunaan dana pinjaman PEN daerah sampai dengan akhir 2022. Ini sudah dengan persetujuan Kementerian Keuangan,” kata Ahmad Riza.

Baca juga : DKI Dapat Dana PEN, Rp 1 Triliun untuk Banjir

Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Yusuf secara terpisah menjelaskan, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman PEN tersebut, Komisi C akan melakukan pembahasan detail dengan pihak eksekutif pekan depan.