Masih Ada Informasi BLT yang Tak Sampai ke Publik

Name: Masih Ada Informasi BLT yang Tak Sampai ke Publik
Uploaded: 2022-04-18T01:42:23Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Penyaluran BLT minyak goreng di Jakarta dan sekitarnya masih bersoal. Sebagian warga belum mendapat informasi yang utuh tentang program ini.

Penyaluran BLT minyak goreng di Jakarta dan sekitarnya masih bersoal. Sebagian warga belum mendapat informasi yang utuh tentang program ini.

Oleh

STEFANUS ATO, AGUIDO ADRI, AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

· 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia atau SPRI Dika Moehammad mengatakan, pihaknya masih terus memantau distribusi Bantuan Langsung Tunai minyak goreng di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta, distribusi BLT minyak goreng mulai ramai sejak 15 April 2022.

”Dari pengamatan kami, di beberapa pos RW di Jakarta Utara, warga berdesak-desakan. Metode penyaluran seharusnya lebih baik lagi karena Kantor Pos sudah punya pengalaman penyaluran bantuan Covid-19,” kata Dika, Minggu (17/4/2022).

Faktor lain yang masih jadi permasalahan ialah tidak semua warga mendapat informasi utuh mengenai program dari Kementerian Sosial itu. Informasi mengenai BLT ini masih simpang siur dan tidak sepenuhnya sampai ke penerima.

Sebagian warga beranggapan bahwa masyarakat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup semuanya mendapatkan BLT. Akibatnya, banyak warga mempertanyakan haknya kepada pengurus RT dan RW. Konflik pun bisa muncul dari sana, terkait dengan masih adanya warga yang merasa berhak mendapat BLT, tetapi ternyata tidak ada dalam daftar penerima bantuan.

KOMPAS
Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/4) menyatakan, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). BLT juga akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang gorengan.

Dana BLT akan diberikan Rp 100.000 setiap bulan per penerima manfaat untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. BLT minyak goreng akan dibayarkan di muka pada Rp 300.000 (Kompas, 1 April 2022).

Bete (42), warga Pademangan, Jakarta Barat, berharap mendapat BLT minyak goreng dan BPNT. Sebab, sejak Covid-19 melanda Tanah Air, usaha dagangan mainan anak-anak yang dia geluti tak membuahkan rupiah memadai. Bete merasakan susah dan mahalnya mencari minyak goreng untuk kebutuhan harian keluarganya.

Cika (45), warga Palmerah, bersyukur ia mendapatkan bantuan BLT minyak goreng dan BNPT senilai total Rp 500.000. Ia berharap bantuan itu terus berlanjut karena harga minyak goreng di pasaran masih mahal. Dari hasil BLT, ia membeli bisa membeli minyak goreng 4 liter seharga Rp 100.000.

Di Kota Bogor, Jawa Barat, Kepala Bidang Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Okto Muhamad Ikhsan mengatakan, berdasarkan data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terverifikasi Kementerian Sosial, sebanyak 59.294 BLT minyak goreng senilai Rp 300.000. Pembagian bantuan melalui PT Pos Indonesia atau kantor cabang setempat secara bergantian di setiap kelurahan.

Terkait dengan pendataan penerima bantuan BLT, Pemerintah Kota Bogor hanya diminta memberikan data penyaluran BLT minyak goreng. Sementara perbaikan atau penambahan data merupakan kewenangan Kementerian Sosial.

Laudi Arama dari Humas Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Bogor menjelaskan, PT Pos menerima data langsung dari Kementerian Sosial dan tidak mengetahui detail penerima bantuan. Berdasarkan data, ada 318.148 keluarga penerima manfaat di Kota dan Kabupaten Bogor.

”Dari data yang diterima, penyaluran BLT minyak goreng digabungkan dengan BPNT untuk Me, sehingga total yang akan diterima KPM Rp 500.000. Wesel itu akan didistribusikan di tiap kecamatan, kelurahan/desa, lalu diteruskan ke RW/RT dan warga. Bagi warga yang tidak dapat mengambil BLT sesuai jadwal bisa langsung ke kantor pos terdekat dengan membawa wesel tersebut,” ujar Laudi.

Di tetangga Bogor, Kota Depok, Jawa Barat, ada sebanyak 84.928 penerima BLT dan bantuan sembako nontunai. Penyaluran bantuan warga juga dilaksanakan di Kota Tangerang, Banten, dengan 53.200 penerima.

Penyaluran BLT minyak goreng juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, sejak Sabtu (16/4) di dua kecamatan, yakni Rungkut dan Simokerto. Penyaluran yang turut dipantau Menteri Sosial Tri Rismaharini itu terbilang lancar.

Tak tersentuh BLT

Menurut Dika, wajar jika banyak warga mengadu ke pengurus wilayah karena tak mendapat BLT. Sebab, selama pandemi Covid-19, banyak warga terdampak dan menambah jumlah warga miskin. Dari pendataan yang dilakukan SPRI di Jakarta, Bogor, Bandar Lampung, dan Kota Tasikmalaya, tercatat lebih dari 6.000 keluarga yang layak menerima PKH. Namun, ribuan keluarga ini tidak masuk dalam data penerima PKH.

Di Jakarta saja, lanjut Dika, dari survei yang dilakukan pada 2020, ada sekitar 2.000 keluarga yang tidak mendapat PKH atau BPNT. Padahal, mereka sebenarnya layak untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Mereka terkendala adanya pembatasan kuota bantuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Faktor lain yang juga menjadi perhatian SPRI, yakni sistem pelaporan dan penanganan pengaduan penyalahgunaan bantuan sosial, salah satunya pungutan liar. Kementerian Sosial dan PT Kantor Pos Indonesia seharusnya merancang skema khusus agar warga berani melawan oknum yang terlibat pungutan liar.

Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto berpendapat, berbagai bantuan diharapkan membantu kehidupan masyarakat. Namun, bantuan bersifat jangka pendek atau sementara. Perubahan derajat kehidupan masyarakat sebaiknya ditempuh melalui kebijakan yang lebih mendasar, yakni peningkatan pendapatan melalui penetapan upah minimum yang rasional, penyediaan lapangan kerja, dan program peningkatan keterampilan kerja.

Editor:

NELI TRIANA

regional utama berita aktual dika moehammad mensos tri rismaharini blt minyak goreng spri