Anggota Dewan Meminta Jakpro Membuka Kajian Formula E
Dua bulan menjelang gelaran balapan Formula E, DPRD mempertanyakan adanya revisi target jumlah penonton. Dari 90.000 orang kini turun menjadi 50.000 penonton. Penjualan tiket untuk perhelatan ini pun belum jelas.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan revisi kapasitas jumlah penonton langsung di sirkuit balapan Formula E dan ketidakjelasan waktu penjualan tiket. Mereka meminta supaya PT Jakarta Propertindo membuka kajian terkait penyelenggaraan Formula E.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Selasa (29/3/2022), menyatakan, ketika Pemerintah Provinsi DKI hendak menggelar balapan mobil listrik Jakarta E-Prix 2022, harusnya dalam kajian tentang balapan sudah menyertakan sejumlah indikator yang mesti tercapai, perputaran ekonomi, dan lain-lainnya. Juga bila lokasi balapan berubah dari awalnya hendak digelar di Taman Monas, kemudian berpindah ke Ancol, Jakarta Utara, sudah pasti kajiannya juga berubah.
”Mereka mau mengadakan ini harus ada beberapa indikator tercapai, perputaran ekonomi, dan lain-lain. Dengan berpindah lokasi saja feasibility study-nya atau FS-nya harus direvisi. Itu logika sederhana,” katanya.
Mengacu pada FS awal, tertuang angka potensi 90.000 orang akan menonton balapan itu secara langsung di lapangan. Namun dalam perkembangan, angka itu kembali berubah dan direvisi menjadi 50.000 penonton.
”Namun ketika berubah lagi menjadi 10.000 penonton, kami meminta mereka membuka kajian soal Formuła E,” kata Anggara.
Menurut Anggara, Jakpro punya tanggung jawab untuk melakukan revisi. ”Itu bukan PSI yang minta, melainkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumen itu tidak pernah dibuat dan kalaupun pernah dibuat tolong diserahkan kepada kami. Karena yang harus diingat, ini mereka klaim tidak pakai APBD, tetapi Rp 560 miliar yang sudah masuk itu APBD semua,” ujar Anggara.
PSI, menurut Anggara, sedang membangun komunikasi dengan fraksi lain supaya Jakpro mau membuka kajian terkait Formula E. ”Kami sedang mencoba bangun komunikasi dengan fraksi lain. Kami paparkan ini ada masalah serius. Kami coba panggil Jakpro dan penyelenggara apakah memakai komisi atau fraksi, kita lihat saja,” katanya lagi.
Kami mempertanyakan mundurnya jadwal penjualan tiket Formula E. Ini semakin aneh. Karena apa lagi kalau bukan persiapannya yang kurang?
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, juga mengkritisi target 10.000 penonton itu. Target itu, ditegaskan Simanjuntak, sangat memalukan untuk kehebohan dan biaya yang luar biasa besar dikeluarkan untuk Formula E.
”Jumlah pengeluaran yang dihitung dengan commitment fee Rp 560 miliar dan pembangunan sirkuit Rp 150 miliar tentunya sangat mencengangkan. Sebuah sirkuit dengan penonton hanya 10.000 orang perlu biaya Rp 710 miliar dan target pemasukan dari tiket maksimal Rp 10 miliar. Jumlah kerugian Rp 700 miliar tidak masuk akal,” kata Simanjuntak.
Simanjuntak menilai ada keanehan dari pihak penyelenggara dengan pernyataan target 90.000 penonton di awal lalu kemudian mengurangi dari 90.000 penonton ke 10.000 penonton tanpa alasan atau penjelasan yang jelas. ”Terbaca bahwa perhelatan ini tidak akan sukses, kegamangan di Pemprov DKI dan panitia yang telanjur sesumbar sejak awal,” katanya.
Anggara menambahkan, selain soal kapasitas penonton yang turun, PSI juga mempertanyakan jadwal penjualan tiket Formula E yang mundur dan tidak jelas. Penundaan tersebut membuktikan bahwa memang persiapan Formula E tidak matang.
”Kami mempertanyakan mundurnya jadwal penjualan tiket Formula E. Ini semakin aneh. Karena apa lagi kalau bukan persiapannya yang kurang? Coba lihat seri balapan di Vancouver dan New York. Formula E diselenggarakan pada pertengahan Juli 2022, tetapi tiketnya sudah dijual dari bulan ini, empat bulan sebelum pelaksanaan. Ini kita pelaksanaan Juni, tetapi penjualan tiket belum ada. Terus jadwal penjualannya diundur pula. Berarti kan kurang dari dua bulan saja promosinya. Apakah cukup?” ujar Anggara.
Menurut dia, penyelenggara Formula E perlu berkaca pada penjualan tiket event lainnya. Anggara mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menyepelekan penyelenggaraan Formula E. Selain karena ada Rp 560 miliar uang APBD yang sudah dibayarkan dan perlu dipertanggungjawabkan, kegagalan penyelenggaraan akan berpengaruh pada citra Jakarta, Indonesia.
”Kami tidak akan capai mengingatkan pemprov agar Formula E ini dapat dilaksanakan dengan baik. Anggarannya pakai uang rakyat, Rp 560 miliar hanya untuk commitment fee. Persiapan sudah harus matang. Jangan mengulur-ulur lagi. Ini bukan hanya Jakarta yang malu kalau gagal, tetapi juga Indonesia,” kata Anggara.
Dihubungi secara terpisah, VP Communication Panitia Penyelenggara Balapan Formula E 2022 Iman Syafei menyatakan, terkait kapasitas penonton serta tiket, sedang dalam finalisasi. Menurut Iman, kedua hal itu akan segera diumumkan Jakpro.