Ada 74.535 Orang Positif, DKI Waspadai Penularan Cepat di Permukiman

Per 7 Februari kemarin, 74.535 orang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. Peningkatan kasus di Jakarta begitu cepat dan Pemprov DKI mewaspadai penularan cepat di kawasan hunian penduduk.

Kompas/Aguido Adri

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengonfirmasi jumlah kasus aktif total di Ibu Kota per 7 Februari sudah 74.535 orang. DKI mewaspadai persebaran kasus atau penularan yang cepat di lingkungan permukiman.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia, Selasa (8/2/2022) menjelaskan, dari tes PCR Senin kemarin, ada 53.369 orang dengan 62.788 spesimen. Hasilnya, ada 12.682 kasus positif baru.

Dengan penambahan kasus baru itu, kini di DKI ada 74.535 orang yang masih dirawat atau yang menjalani isolasi mandiri. ”Dengan kasus yang makin meningkat, masyarakat juga mesti mewaspadai penularan varian Omicron yang kini juga meningkat di DKI Jakarta,” kata Dwi Oktavia.

Baca juga: Lokasi Isolasi Mulai Disiapkan Hadapi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara terpisah menegaskan, Pemprov DKI kini mewaspadai penularan yang cepat, khususnya di lingkungan perumahan. Ia menyebutkan, untuk kasus Omicron saja, saat ini di DKI ada 3.751 kasus.

Rinciannya, 47,4 persen adalah kasus impor, sedangkan 52,6 persen adalah kasus lokal. ”Jadi perhatian kita sekarang ini pada penyebaran lokal. Penularan paling banyak terjadi di perumahan, rata-rata di lingkungan permukiman,” kata Ahmad Riza.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Menurut Ahmad Riza, Pemprov DKI tidak lagi bisa menyalahkan datangnya orang asing ke Jakarta. Alasannya, karena kini yang meningkat justru kasus berasal dari lingkungan perumahan atau permukiman.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa - Bali

Pemprov DKI, disebutkan Ahmad Riza, berupaya menekan penularan kasus. Di antaranya mulai dari perbaikan atau revisi berbagai regulasi yang ada hingga menghadirkan aparat di titik-titik kegiatan.

Kemudian memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar, meningkatkan 3T, meningkatkan jumlah PCR, juga DKI terus memastikan pelaksanaan vaksinasi dan vaksinasi penguat (booster). Di tingkat RT dan RW, DKI mengoptimalkan kembali satgas-satgas.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyikapi dengan kritis, dengan kenaikan kasus Covid-19, Komisi E meminta supaya perlengkapan dan persediaan obat-obatan juga peralatan untuk menangani Covid-19 disiapkan. ”Jangan sampai nanti sudah waktunya, jadi terburu-buru, cari APD susah, cari masker, oksigen susah,” katanya.

Karena Omicron tidak mematikan, jelas Iman, tapi penularannya cukup pesat. Dikhawatirkan, tenaga-tenaga kesehatan akan kecapaian memeriksa pasien-pasien.

”Potensi capai itu ada sehingga tenaga kesehatan harus dibekali dengan APD dan vitamin dan perangkat lainnya,” ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menjalani tes antigen dan PCR di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (1/2/2022). Dinkes DKI mengklaim pasien Omicron paling banyak ada di kelompok umur 21-30 tahun.

Dengan jumlah warga yang menjalani isolasi mandiri terus meningkat, ia meminta dan mengingatkan dinas sosial agar memberi perhatian bantuan bagi yang membutuhkan. ”Karena kita berkewajiban memberikan sembako, itu harus dikoordinasikan dan disiapkan. Mudah-mudahan dinas sosial siap, apalagi kita punya anggaran di mata anggaran belanja tidak terduga (BTT),” kata Iman.

Idris Ahmad, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, menyatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan tetap harus fokus terhadap penanganan Covid-19. Menurut dia, protokol kesehatan masih sangat longgar di DKI.

”Kita lihat fokus Pak Anies terbagi banyak, fokus Pak Anies pecah. Padahal, Covid-19 ini nomor satu harusnya. Event Formula E ini harusnya bisa jadi monumen keberhasilan mengatasi Covid, bukan buat menutupi kekurangan mengatasi pandemi,” kata Idris.

Kami meminta kepada Pemprov DKI agar segera melakukan penambahan tracer, penambahan kapasitas tes Labkesda, serta mempertimbangkan pemberian insentif untuk masyarakat.

Menurut Idris, dapat dilihat sudah dua tahun pandemi, tapi kapasitas Labkesda dan jumlah petugas tracer tidak mengalami penambahan secara signifikan. ”Pantas saja, angka positivity rate di DKI Jakarta melonjak. Semoga Pak Gub masih dengarkan kami,” kata Idris.

Selain itu, Idris mengatakan bahwa peningkatan level PPKM juga akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Menurut dia, hal ini harus diantisipasi dengan baik.

”Kami meminta kepada Pemprov DKI agar segera melakukan penambahan tracer, penambahan kapasitas tes Labkesda, serta mempertimbangkan pemberian insentif untuk masyarakat. Kami berharap, dengan langkah-langkah ini, angka penularan kasus dapat ditekan, dan level PPKM juga bisa turun sehingga ketika Ramadhan nanti, masyarakat bisa beribadah dengan aman,” kata Idris.