Trek Formula E Tak Kunjung Terbangun

Sekretaris Komisi B DPRD DKI mempertanyakan sirkuit balapan Formula E yang tak kunjung terbangun, sedangkan balapan kurang dari empat bulan lagi.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai mengumumkan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah ajang balap Formula E di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Gelaran balapan Formula E Jakarta kurang empat bulan lagi. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sirkuit atau trek balapan yang belum kunjung terbangun hingga saat ini, juga studi banding ke Diriyah untuk menentukan tarif tiket.

Pandapotan Sinaga, Sekretaris Komisi B bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, dalam rapat kerja dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (2/2/2022), mempertanyakan persiapan gelaran Formula E Jakarta. Salah satunya adalah pembangunan trek atau sirkuit balapan.

”Balapan ini merupakan sinergi dua BUMD, utamanya untuk pembangunan sirkuit, yaitu antara PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol. Sebagai apa Jakpro di lahan Ancol? Penyewa? Pemilik? Atau apa? Kapan itu dibangun treknya?” Sinaga mencecar.

Baca Juga: Tantangan Berat Persiapan Formula E

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali dalam rapat kerja itu menjelaskan, untuk gelaran Formula E sudah ada kontrak kerja sama antara Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Propertindo (Jakpro). Karena akan ada penggunaan lahan milik Ancol oleh Jakpro, maka terlebih dulu perlu ada nilai dari kerja sama tersebut. ”Nilai kerja sama ini harus kita tentukan bersama dengan kantor jasa penilai publik (KJPP). Jadi, appraisal seluas trek yang mau dia pakai, lahan yang mau dia pakai,” jelasnya.

KOMPAS/RAKARYAN SUKARJAPUTRA

Tampilan luar mobil Formula E yang terlihat sangat menarik dan modern, membuat banyak orang, terlebih anak-anak, senang berpose di depan mobil balap Formula E.

Kerja sama itu juga akan berlangsung sesuai dengan gelaran Formula E yang akan berlangsung beberapa kali. ”Jadi, dalam kerja sama ini ada dua hal, secara nilai dengan KJPP, transparansi nilai untuk sewa lahan untuk trek yang akan dipakai. Saat ini sedang dalam proses dengan KJPP,” kata Teuku.

Baca Juga: Taman Impian Jaya Ancol Lokasi Balapan Mobil Listrik Jakarta E-Prix 2022

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto, yang dihubungi Kompas beberapa kali untuk konfirmasi, belum bisa memberikan keterangan terkait pembangunan trek atau sirkuit tersebut.

Sinaga melanjutkan, dengan trek yang belum juga terbangun sementara balapan Formula E kurang empat bulan lagi, ia pesimistis balapan mobil listrik itu akan tergelar di Jakarta. Ia juga menilai Jakpro tidak fokus dalam persiapan dan perencanaan. Itu karena Jakpro malah melakukan studi banding ke Diriyah untuk menentukan harga tiket penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Kompas

Infografik Formula E

Baca Juga: Lintasan Formula E di Bekas Rawa Pembuangan Lumpur Ancol

Merujuk pada berita Kompas.com, 27 Januari silam, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto menjelaskan, studi banding itu bersama Formula E Operation (FEO) di Diriyah, Arab Saudi. Dalam jadwal musim 2021-2022, Diriyah merupakan kota pertama yang membuka musim balapan Formula E.

Model penjualan tiket yang diterapkan di Diriyah, jelas Widi, akan menjadi pedoman PT Jakpro menentukan kisaran harga tiket untuk balapan di Jakarta E-Prix 4 Juni 2022.

”Saya kira kurang tepat, ya, studi banding ke Diriyah untuk menetapkan tarif sementara untuk persiapan di sini belum dituntaskan. Saya pesimistis balapan Formula E bisa terlaksana,” kata Sinaga seusai rapat kerja.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Kondisi lahan proyek pembangunan Sirkuit Formula E di kawasan timur Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (29/12/2021).

Wakil Ketua Komisi E bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menyoroti panitia penyelenggara Formula E Jakarta yang melakukan studi banding ke Diriyah, Arab Saudi, untuk melihat penyelenggaraan Formula E pada 28-29 Januari 2022.

”Kegiatan ini jelas tidak masuk akal. Penyelenggaraan tinggal sekitar 4 bulan, tetapi baru dilakukan studi banding. Seharusnya dilakukan sebelum dibayarkan Rp 560 miliar untuk commitment fee,” kata Anggara.

Anggara berpendapat, seharusnya studi banding dilakukan saat menyusun studi kelayakan untuk mempelajari seluk-beluk teknis penyelenggaraan Formula E.

”Jika studi banding baru dilakukan sekarang berarti benar ada yang tidak beres dengan feasibility study (FS) atau kajian studi Formula E. Itu mengapa sampai sekarang Jakpro tidak pernah mau membuka hasil revisinya,” ungkap Anggara.