Sistem Rotasi dengan Kecerdasan Buatan Putus Jual Beli Jabatan di Kota Bekasi

Pembangunan di Kota Bekasi, Jawa Barat, tak cukup hanya dengan tampilan bangunan megah untuk swasta atau kalangan pribadi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pusat perbelanjaan Grand Galaxy Park yang tutup mengikuti jam operasional yang ditetapkan terkait maklumat Wali Kota Bekasi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 di kawasan Grand Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2020) malam.

BEKASI, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan aparatur sipil negara Kota Bekasi untuk tidak mencederai pakta integritas dan selalu bertindak sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi dan infrastruktur publik daerah tetangga Jakarta itu harus dibenahi.

”Kami juga memberikan dua solusi. Ada teknologi dari Jawa Barat yang akan diadopsi. Teknologi rotasi dengan sistem komputer,” kata Kamil saat berkunjung ke Kota Bekasi, Selasa (11/1/2022).

Sistem rotasi dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) selama ini sudah dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Kepala daerah saat akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat tidak lagi menggunakan sistem lelang karena data terkait kapasitas dan integritas setiap ASN sudah terekam secara digital.

”Jawa Barat tidak perlu lelang (karena) saking obyektifnya sistem tersebut. Itu bisa memutus potensi jual beli jabatan,” ujar Kamil.

Perlu membangun ekosistem pemerintahan kota yang baik.

Jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menjadi salah satu penyebab mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rahmat diduga menerima uang dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diemban di Pemkot Bekasi (Kompas.id, 6/1/2022).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (tengah).

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengatakan, kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjadi pembahasan utama dan perhatian khusus Apeksi. Pejabat serta pelayan publik sangat rentan terhadap godaan yang mengarah ke pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca juga: Omicron, Integritas ASN, dan Infrastruktur Jadi Prioritas Pimpinan Baru Kota Bekasi

”Perlu membangun ekosistem pemerintahan kota yang baik. Kolaborasi dengan KPK menurut saya penting untuk memberikan penguatan agar kita tetap terjaga,” kata Bima.

Pelibatan KPK di institusi pemerintahan tidak hanya penting melindungi ekosistem yang baik, tetapi juga sekaligus menjadi salah satu upaya menekan praktik-praktik korupsi. Bima berharap pemimpin baru Kota Bekasi dapat melanjutkan pembangunan dan memimpin di Kota Bekasi dengan menciptakan ekosistem pemerintahan yang kondusif dan baik.

”Doa terbaik dari Kota Bogor untuk pak wakil sekarang menjadi pelaksana tugas,” ujar Bima.

Benahi infrastruktur publik

Ridwan Kamil juga meminta Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk membenahi infrastruktur publik daerah tetangga Jakarta tersebut. Pembangunan di Kota Bekasi tak cukup hanya dengan tampilan bangunan megah untuk swasta atau kalangan pribadi.

”Jangan hanya infrastruktur swastanya, jangan hanya bangunan-bangunan megah tidak untuk pihak-pihak pribadi swasta, tetapi juga publik. Trotoar diperbanyak, taman, tanah yang menganggur dijadikan ruang bermain warga,” ujarnya.

KOMPAS/Pemkot Bekasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau operasi pasar minyak goreng murah di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (11/1/2022).

Kamil berjanji akan mengawal langsung pembenahan infrastruktur dan reformasi birokrasi di Kota Bekasi. ”Setelah itu saya akan survei titik-titik yang akan dijadikan program infrastruktur publik Kota Bekasi,” tutur Kamil.

Baca juga: Korupsi di Bekasi Patah Tumbuh Hilang Berganti

Kamil menilai pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi sudah sangat baik dan keren. Daerah itu hanya perlu berbenah untuk menjadi kota yang humanis.

Dari data DPRD Kota Bekasi, pendapatan asli daerah Kota Bekasi dalam APBD 2022 diperkirakan mencapai Rp 2,8 triliun, pendapatan transfer 2,49 triliun atau total pendapatan daerah Kota Bekasi pada 2022 sebesar Rp 5,3 triliun.

APBD Kota Bekasi 2022 sebagian besar digunakan untuk belanja operasi, mulai dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, yang nilainya mencapai Rp 4,6 triliun. Sementara belanja modal yang didalamnya terdapat belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp 757 miliar.

Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi memang cukup tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.