Fraksi di DPRD DKI Pertanyakan Pembangunan ITF yang Tak Kunjung Tuntas

Fraksi di DPRD DKI mempertanyakan pembangunan ITF untuk mengelola sampah di Jakarta yang belum juga terbangun. Dalam waktu dekat, kontrak kerja pemanfaatan TPST Bantargebang akan selesai dan kapasitasnya makin penuh.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Timbunan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pembangunan intermediate treatment facility atau fasilitas pengolahan sampah antara yang tidak kunjung tuntas. ITF penting karena saat ini kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang sudah memasuki fase kritis sehingga sudah mengkhawatirkan.

Pertanyaan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021, Selasa (19/10/2021).

Wita Susilowaty, wakil dari Fraksi Partai Demokrat, dalam Rapat Paripurna tersebut mempertanyakan program pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara (FPSA) makro dan mikro yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi belum juga terwujud. FPSA makro yang dimaksud adalah ITF Sunter.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan pembangunan FPSA mikro seperti di Kecamatan Tebet yang banyak menuai protes dari para pegiat lingkungan.

Proyek ITF Sunter memiliki dampak signifikan terhadap Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.

Judistira Hermawan, wakil dari Fraksi Partai Golkar yang membacakan pemandangan umum Partai Golkar, mengkritisi TPST Bantargebang yang nyaris melebihi kapasitas, di sisi lain kontrak dengan kerja Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi, Jawa Barat, akan segera berakhir. Partai Golkar berpandangan, DKI membutuhkan tempat pengolahan sampah terpadu dengan teknologi ramah lingkungan. Salah satunya adalah ITF Sunter.

”Proyek ITF Sunter memiliki dampak signifikan terhadap Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang,” kata Judistira.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Timbunan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Partai Golkar berpandangan, apabila sudah beroperasi, ITF Sunter akan mengurangi beban pengelolaan sampah Jakarta. Apalagi, ITF Sunter akan memiliki rencana pengolahan sampah 2.200 ton per hari dan menghasilkan listrik 35 megawatt yang akan dibeli PT PLN.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta saat penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2021 menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menunjuk dua BUMD untuk melakukan percepatan konstruksi untuk pembangunan ITF di Jakarta. Kedua BUMD yang diberikan penugasan adalah PT Jakarta Propertindo dan Perumda Sarana Jaya.

Dalam penjelasannya, Anies mengatakan, mengingat pembangunan ITF membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, diperlukan mitra strategis untuk membantu percepatan pembangunan. Menurut Anies, saat ini kedua BUMD yang diberikan penugasan telah melakukan proses pelelangan dalam mencari mitra strategis.

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup DKI Targetkan Perbarui Kerja Sama TPST Bantargebang pada 26 Oktober

Sejalan dengan itu, Anies menambahkan, bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, BUMD DKI mencoba melakukan pembangunan ITF skala mikro. Pembangunan dilakukan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan Dinas LH DKI. ITF skala mikro itu pun tujuannya mengurangi beban pembuangan sampah di TPST Bantargebang.

Dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022, Anies Baswedan menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali untuk menuntaskan 28 isu strategis. Salah satu isunya adalah sampah Ibu Kota dengan sejumlah proyek terkait yang bisa diselesaikan. Pada Januari 2022, misalnya, ditargetkan proyek ITF Sunter memperoleh pinjaman daerah dan pada Agustus 2022 terbangun dan beroperasi 18 FPSA mikro berkapasitas 5-200 ton sampah per hari per instalasi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara timbunan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Secara terpisah, Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, ITF Sunter yang akan dibangun PT Jakarta Propertindo membutuhkan investasi senilai Rp 5,2 triliun. ITF lainnya membutuhkan investasi sekitar Rp 4 triliun.

”PT Jakpro sudah mendapat mitra, sedangkan Perumda Sarana Jaya sedang proses pemilihan calon mitra. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan pendanaan sehingga bisa konstruksi di pertengahan tahun depan,” kata Asep.

Baca juga: Ditinggal Investor, Proyek Pengelolaan Sampah Antara Ditargetkan Terbangun pada 2024