Amanah Para Sultan demi Banten Sehat Ekonomi Kuat

Banten merayakan hari ulang tahun ke-21 dengan menjiwai kembali semangat para sultan pendirinya, demi mewujudkan "Banten Sehat Ekonomi Kuat" dari hantaman pandemi Covid-19.

HUMAS PEMPROV BANTEN

Gubernur Banten Wahidin Halim dan jajarannya mengenakan pakaian adat dalam perayaan 21 tahun berdirinya Provinsi Banten di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Senin (4/10/2021).

Banten masih berjuang untuk bangkit dari hantaman pandemi Covid-19. Berbagai masalah, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, korupsi, dan lingkungan hidup, belum sepenuhnya membaik pada tahun kedua sejak wabah melanda Tanah Air.

Semua masalah itu menjadi tantangan tersendiri pada ulang tahun ke-21  wilayah ”Tanah Para Jawara” ini pada Senin (4/10/2021). Untuk itu, seluruh masyarakat, khususnya pemangku kepentingan, menjiwai kembali semangat para sultan pendiri, demi mewujudkan ”Banten Sehat Ekonomi Kuat”.

Bukan tanpa alasan Gubernur Banten Wahidin Halim dan jajarannya mengenakan pakaian adat dalam perayaan 21 tahun berdirinya Provinsi Banten di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang. Mereka ingin kembali menjiwai semangat para Sultan Banten, yakni semangat membangun dan menyejahterakan warganya.

”Baju adat itu simbol harapan agar menjadi sultan-sultan yang terus amanah untuk memajukan rakyat, membebaskan mereka dari penderitaan, seperti Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten,” ujarnya.

Harus ada strategi khusus dan langkah konkret untuk deteksi dini. Jangan sampai kejadian serupa terulang dan mengganggu pelayanan publik.

Dalam perayaan itu Wahidin turut meresmikan Gedung Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Gubernur Banten Wahidin Halim

Ia berharap peresmian gedung lima dinas tersebut mampu memotivsi aparatur sipil negara dan tenaga kontrak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik kepada seluruh warga. Dengan begitu pekerjaan menjadi ibadah dan ladang pahala sehingga bisa mewujudkan ”Banten Sehat Ekonomi Kuat”.

Hantaman pagebluk

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, Banten ingin maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak terpuji. Karena itu, roda pemerintahan harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, dan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Merujuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Banten Tahun Anggaran 2020, Indeks Pembangunan Manusia secara konsisten naik dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun 2020. Namun, pandemi Covid-19 melambatkan kenaikan itu sehingga masih tertahan pada kategori tinggi atau di antara 70 dan 80.

Wilayah seluas 9.662,92 kilometer persegi dengan delapan kabupaten/kota itu mencatat angka kemiskinan sebesar 6,63 persen. Terdapat 857.640 warga miskin dari total penduduk yang mencapai 11,6 juta jiwa.

Data juga menunjukkan kenaikan angkatan kerja menjadi 6,21 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,64 persen. Adapun dalam kurun setahun belakangan, sebanyak 1,84 juta warga terdampak pandemi Covid-19 yang didominasi pengurangan jam kerja, menganggur, dan tidak bekerja karena positif Covid-19.

Kompas

Provinsi Banten, tangkapan layar Google Maps.

Imbas dari hantaman bertubi-tubi itu terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi atau tumbuh negatif sebesar 3,38 persen pada 2020.

Wahidin menuturkan, butuh banyak akselerasi untuk perubahan di Banten. Salah satunya dimulai dari pelayanan publik kepada masyarakat. Tak sedikit capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.

”Banten bisa menekan laju kasus Covid-19 sehingga menjadi wilayah berisiko rendah. Semua berkat kerja tanpa banyak teori atau bicara,” ucapnya.

Baca juga : Serbuan Vaksinasi Jelang Pilkades di Banten

Dinas Kesehatan Banten melaporkan seluruh wilayah telah berstatus zona kuning penyebaran Covid-19. Hingga Minggu (3/10/2021), 841 warga masih menjalani perawatan, 128.053 warga sembuh, dan 2.674 warga meninggal dunia dari 131.568 kasus terkonfirmasi.

Sementara itu, sebanyak 48,4 persen warga telah menerima suntikan dosis satu dan 26,8 persen menerima dosis dua dari target vaksinasi kepada 9,2 juta warga.

Ia juga mewanti-wanti ASN untuk tidak terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme. Niscaya Banten dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan dampak positif berupa kemajuan seperti produktivitas padi yang berada di posisi nomor tiga nasional dan realisasi investasi mencapai Rp 64 triliun.

Pekerjaan rumah

Ombudsman Banten berharap pelayanan publik terus meningkat dengan percepatan dan inovasi yang bermanfaat bagi warga. Caranya dengan mencegah malaadministrasi dan KKN.

Kepala Ombudsman Banten Dedy Irsan menyebutkan, pencegahan malaadministrasi dan KKN belum maksimal dengan banyak ASN yang tersandung kasus hukum. Misalnya korupsi pengadaan masker medis di dinas kesehatan yang berujung mundurnya puluhan pejabat di dinas tersebut. Kasus lainnya berupa korupsi pengadaan lahan sekolah di Tangsel.

”Harus ada strategi khusus dan langkah konkret untuk deteksi dini. Jangan sampai kejadian serupa terulang dan mengganggu pelayanan publik,” katanya.

Masyarakat sipil merayakan ulang tahun ke-21 Banten dengan unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Mereka terdiri dari masyarakat Bayah, Padarincang, Pulau Sangiang, Suralaya, Pena Masyarakat, Trend Asia, KIARA, Indonesia Resilience, LBH PIJAR, dan Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia.

Ada tiga tuntutan, yakni hentikan pembangunan industri ekstraktif di wilayah hulu dan hilirnya yang berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan serta berikan hak pemulihan bagi warga terdampak; menolak Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang akan menutup wilayah kelola dan ruang penghidupan bagi warga pesisir untuk melaut; dan mencabut izin tambang dan penebangan di wilayah adat dan warga yang berakibat pada hilangnya sumber mata air, pertanian, nilai adat dan identitasnya.

KOMPAS/PENA MASYARAKAT

Masyarakat sipil merayakan ulang tahun ke-21 Banten dengan unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Senin (4/10/2021).

Direktur Pena Masyarakat Mad Haer Efendi mengatakan, banyak sekali perubahan yang telah terjadi mulai dari infrastruktur hingga kultur. Luas lahan pertanian berkelanjutan tersisa 706.939 hektar dan kawasan pengelolaan hutan 79.481 hektar, dan 229.840 hektar lahan dalam kondisi kritis.

”Dampak dari penebangan dan pertambangan yang merusak wilayah hutan. Kondisi ini memaksa warga beralih ke sektor industri,” ucapnya.

Dampak lainnya antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berpotensi merusak alam, tata kelola wilayah, dan penghidupan warga desa dari perkebunan hingga persawahan.

Baca juga: Tugas Pemerataan Vaksin di Banten

Belum lagi pembangunan pelabuhan untuk industri yang berakibat buruk kepada nelayan Cikubang Bojonegara yang tidak punya tempat berlabuh atau bersandar kapal. Kemudian beralihnya hutan mangrove menjadi lahan tambak udang yang berada di Kecamatan Taman Jaya, Kabupaten Pandeglang. Padahal, mangrove menjadi benteng untuk mengurangi abrasi, memecah gelombang, mencegah bencana, dan menjadi rumah bagi biota laut di pesisir.

”Jika ancaman bencana makin tinggi, maka berakibat pada timbulnya bencana sosial. Untuk itu, hentikan perusakan lingkungan sejak dini agar peradaban, adat, dan budaya tetap terjaga,” ujarnya.

Masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan ”Banten Sehat Ekonomi Kuat”. Kini saatnya mengambil langkah konkret dari semangat para Sultan Banten untuk membangun dan menyejahterakan warganya.

Selamat hari jadi ke-21, Banten!