Mengoptimalkan ASI Eksklusif dan Posyandu di Masa Pandemi
Terbatasnya layanan posyandu di masa pandemi menuntut tumbuhnya beragam inovasi. Di sisi lain, pemberian air susu ibu eksklusif perlu dioptimalkan untuk menjaga kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak balita.
Oleh
AGUSTINA PURWANTI
·4 menit baca
Hari Air Susu Ibu (ASI) tahun ini yang diperingati setiap 1 Agustus diwarnai dengan kegembiraan. Pasalnya, capaian ASI eksklusif di Indonesia mencatatkan pertumbuhan. Merujuk Publikasi Kesehatan Ibu dan Anak 2020, Badan Pusat Statistik, sebanyak 70 persen bayi usia kurang dari 6 bulan telah mendapatkan ASI eksklusif. Meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi sebesar 22 persen terjadi pada 2019 (66,69) dari tahun 2018 (44,36 persen). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan tahun 2020, yakni 40 persen.
Bisa jadi, pandemi Covid-19 yang mengharuskan karyawan melakukan pekerjaan dari rumah membuat ibu yang bekerja mempunyai kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka secara lebih optimal dan turut berperan dalam peningkatan capaian pemberian ASI eksklusif tersebut.
Di masa pandemi, pemberian ASI sebagai asupan bernutrisi menjadi sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh sang buah hati. Bahkan, pemberian ASI dianjurkan tidak hanya untuk bayi usia kurang dari 6 bulan, tetapi hingga usia dua tahun ditambah dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Beberapa penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa ASI mampu melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah (pneumonia), penyebab terbesar kematian anak balita.
Jawa Barat, provinsi dengan jumlah posyandu terbanyak, capaian posyandu aktifnya baru mencapai 63,5 persen. Padahal, hampir seperlima anak balita Indonesia ada di Jawa Barat
Selain itu, pemberian ASI eksklusif bisa menjadi pelengkap posyandu (pos pelayanan terpadu) untuk menjamin kecukupuan gizi anak balita agar tumbuh kembang mereka terpelihara. Pasalnya, pandemi membuat kegiatan posyandu yang selama ini menjadi wadah memantau kesehatan dan pemberian gizi kepada anak balita menjadi terganggu. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menjadi salah satu kegiatan utama posyandu pun untuk sementara tidak terealisasi.
Menurut Laporan Kementerian Kesehatan Tahun 2020, persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif hanya sebesar 6 persen. Capaian tersebut sangat jauh dari target 51 persen yang ditetapkan.
Catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menunjukkan, sebagian besar posyandu tidak membuka pelayanan selama masa pandemi. Setidaknya pada Juni 2021, hanya 22,7 persen posyandu yang membuka pelayanan (Kompas, 27 Juni 2021).
Kondisi serupa tergambar pula dari hasil jajak pendapat Kompas 6-9 Juli lalu. Kendati separuh responden mengatakan masih ada kegiatan posyandu di lingkungannya, lebih dari sepertiga responden lainnya mengaku tidak ada kegiatan posyandu selama pandemi.
Sebagian besar (59,87 persen) dari responden mengatakan bahwa pemerintah setempat menganjurkan untuk menutup sementara kegiatan posyandu terutama ketika wilayah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, sekitar 13,67 persen responden mengatakan bahwa tidak adanya kegiatan posyandu disebabkan karena orangtua takut membawa anak balitanya ke posyandu. Hal ini tak lepas dari masih tingginya kasus Covid-19 di seluruh Indonesia.
Situasi tersebut berpotensi mengancam kegiatan posyandu di Tanah Air yang baru saja mencatatkan pertumbuhan. Berdasarkan data Kemenkes, terjadi peningkatan posyandu aktif dari 57,4 persen tahun 2017 menjadi 61,3 tahun 2018 dan meningkat kembali pada 2019 menjadi 63,6 persen.
Meski demikian, dari 34 provinsi hanya ada 12 provinsi yang capaian posyandu aktifnya berada di atas rata-rata nasional. Sejumlah daerah lainnya yang memiliki jumlah posyandu dan anak balita terbanyak justru capaiannya di bawah angka nasional. Jawa Barat, misalnya, provinsi dengan jumlah posyandu terbanyak, capaian posyandu aktifnya baru mencapai 63,5 persen. Padahal, hampir seperlima anak balita Indonesia ada di Jawa Barat.
Capaian posyandu aktif di Sumatera Utara dan Banten juga tergolong minim, yakni 51,1 persen dan 45,9 persen. Padahal, keduanya juga masuk ke dalam kelompok lima besar dengan jumlah posyandu dan anak balita terbanyak. Semestinya kegiatan posyandu aktifnya tinggi demi menjamin tumbuh kembang 2,7 juta anak balita di kedua wilayah tersebut.
Inovasi
Beragam fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan menyukseskan kegiatan posyandu sangat berat. Apalagi, target persentase pembinaan posyandu aktif di masa mendatang jauh lebih tinggi. Tahun ini, target yang ditetapkan sebesar 70 persen dan ditargetkan menjadi 100 persen pada 2024.
Menanggapi situasi tersebut dan belum kunjung usainya pandemi, dibutuhkan sejumlah inovasi agar tumbuh kembang anak tetap terpantau. Inovasi tersebut juga tecermin dari hasil jajak pendapat Kompas. Sepertiga responden mengatakan bahwa kader posyandu proaktif mendatangi rumah warga yang memiliki anak balita untuk memantau tumbuh kembang mereka.
Salah satu praktik baik kegiatan tersebut dilakukan di Boyolali, Jawa Tengah. Pemerintah dan kader posyandu setempat menginisiasi kegiatan Desyandu atau Delivery Pelayanan Terpadu dengan berkeliling kampung mengunjungi anak balita. Selain tumbuh kembang yang terpantau, pemberian gizi untuk anak balita juga dapat dilakukan saat kader posyandu berkeliling ke rumah anak balita. Dengan demikian, kesehatan anak balita terjamin dan tetap aman dari paparan virus Covid-19.
Tak hanya itu, tumbuh kembang anak balita di Boyolali juga dapat dipantau secara digital melalui sistem informasi dalam situs Sikembang.com. Metode serupa juga diungkapkan oleh sepertiga responden lainnya yang mengatakan bahwa layanan posyandu dilakukan secara daring.
Inovasi-inovasi perlu dikembangkan dan pemberian ASI eksklusif juga harus ditingkatkan agar kesehatan dan tumbuh kembang anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa tetap terjaga.