Gubernur Banten: Kebijakan Penanganan Pandemi dari Pusat Tidak Efektif

Gas-rem kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah, seperti Provinsi Banten, kelimpungan di tengah lonjakan kasus.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (4/3/2021).

TANGERANG, KOMPAS — Gubernur Banten Wahidin Halim meminta evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan yang ada tidak berjalan efektif di lapangan sehingga pemerintah daerah kelimpungan.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat tidak efektif dalam penerapannya di lapangan. Pembatasan sosial berskala besar yang berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tidak ampuh membendung lonjakan kasus positif Covid-19 seperti yang terjadi sekarang.

Bahkan, dirinya yang ketat dalam menerapkan protokol kesehatan pun terpapar SARS-Cov-2 penyebab Covid-19 pekan lalu. Dia tidak tahu sumber penularannya karena telah membatasi aktivitas dan berlangsung dengan protokol kesehatan ketat.

”Sebelum PSBB sudah ada kampung tangguh, kampung ini, kampung itu di tingkat warga. Tapi, lama-kelamaan ruang (pembatasan) dibuka lagi, terakhir pariwisata dibuka. Terus ada larangan mudik Lebaran, tetapi ternyata tren kasus meningkat,” ucapnya ketika dihubungi dari Tangerang, Selasa (29/6/2021) sore.

Harus jadi kebijakan strategis nasional, termasuk pembiayaan karena daerah tengah kesulitan. Beban berat, rumah sakit mengeluh belum dapatkan pembiayaan, tenaga kesehatan belum dapat honor.

Dinas Kesehatan Banten mencatat tambahan 564 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada Senin (28/6/2021) sehingga total menjadi 58.336 kasus. Dari jumlah tersebut, 5.312 kasus dalam perawatan, 1.474 kasus meninggal dunia, dan 51.550 kasus sembuh.

Kompas/Priyombodo

Spanduk peringatan untuk menggunakan masker di kawasan perumahan Tamanasri, Cipadu Jaya, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Selasa (29/6/2021). Spanduk-spanduk baru untuk kembali mengingatkan warga agar disiplin menerapkan protokol kesehatan bermunculan seiring dengan lonjakan kasus penularan Covid-19 yang terjadi.

Situasi tersebut membuat Banten masuk zona oranye penularan Covid-19. Bahkan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangeran berstatus zona merah penularan Covid-19. Wahidin menyarankan ada evaluasi untuk perbaikan kebijakan yang ada saat ini. Apakah sistemnya harus dibangun ulang atau dioptimalkan.

Mantan Wali Kota Tangerang ini mencontohkan pendekatan dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana. Kala itu pemerintah langsung terjun ke masyarakat dari rumah ke rumah atau pintu ke pintu.

Baca juga: Kabupaten Tangerang Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

Tim survei dan dokter terjun langsung mencari keluarga sasaran untuk kampanye atau sosialisasi hingga membagikan alat kontrasepsi. Pola tersebut efektif karena tersistem atau terorganisasi dengan baik, termasuk melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

”Kalau sekarang kebijakannya (penanganan pandemi Covid-19) tidak dari pintu ke pintu. Berdasarkan pada aspek wilayah atau regional, melokalisir lingkungan. Di lapangan, lokalisir tidak efektif karena tidak tersistem hingga terawasi dengan baik,” katanya.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Gubernur Banten Wahidin Halim seusai memimpin rapat evaluasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2020), di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Wahidin menyambut rencana pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Jabodetabek, tetapi akan melihat terlebih dulu konsep yang diajukan dalam usulan tersebut.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 harus diperbaiki dengan lebih mengarah ke pendekatan dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Pemerintah membangun komunikasi, melibatkan aparat daerah, memberikan target dan tanggung jawab. Bukan sekadar stempel daerah zona hijau, kuning, oranye, atau merah.

”Harus jadi kebijakan strategis nasional, termasuk pembiayaan karena daerah tengah kesulitan. Beban berat, rumah sakit mengeluh belum dapatkan pembiayaan, tenaga kesehatan belum dapat honor,” katanya.

Baca juga: Pemda: Situasi Genting, Kami Butuh Bantuan Pusat