DKI Ajak Warga Berkolaborasi Sumbang Perabotan untuk Rusun Nagrak

Rusun Nagrak untuk isolasi pasien tanpa gejala membutuhkan perabotan, termasuk tempat tidur. DPRD DKI pun mengajak Pemprov DKI untuk kembali menata anggaran daerah karena pandemi yang kian ganas.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas gabungan menyiapkan velbed untuk isolasi orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 di Rumah Susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (18/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Sampai dengan 24 Juni, kasus Covid-19 di Jakarta stabil tinggi dan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pengelola Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet mulai menggunakan Rumah Susun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara, sebagai ruang isolasi pasien tanpa gejala. Pemprov DKI mengajak masyarakat berkolaborasi mengisi rusun tersebut dengan segala keperluan untuk mendukung pasien yang diisolasi.

Pemprov DKI Jakarta melalui sosial media Instagram pada Rabu (23/6/2021) malam mengunggah ajakan kepada masyarakat untuk berkolaborasi mengisi lokasi isolasi terkendali Rusun Nagrak. Dalam unggahan itu, Pemprov DKI menyebutkan, untuk ruang isolasi dengan menggunakan lima menara di Rusun Nagrak tersedia 2.500 kamar.

Dengan 2.500 kamar, pasien tanpa gejala yang bisa ditampung sebanyak 5.000 orang. Kemudian karena menara itu masih kosong, diperlukan furnitur dan peralatan esensial agar dapat dipakai sebagai ruang isolasi terkendali yang aman.

Dengan situasi Jakarta sudah masuk gawat darurat, Pemprov DKI Jakarta bisa mengajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran kepada Kemendagri. (Gembong Warsono)

Dalam unggahan resmi Pemprov DKI Jakarta, jumlah barang yang diperlukan adalah masing-masing 5.000 buah untuk sejumlah benda. Misalnya 5.000 set tempat tidur atau velbed, 5.000 buah gayung, 5.000 buah kipas angin, dan 5.000 jemuran handuk. Ada pula keperluan 500 dispenser hingga 520 tempat sampah.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Rumah Susun Nagrak yang disiapkan untuk isolasi orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (18/6/2021).

Sarjoko, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, menjelaskan, dalam kondisi normal, rusunawa memang disewakan kepada masyarakat dalam kondisi tidak berfunitur atau kosong.

Terkait dengan difungsikannya Rusun Nagrak sebagai isolasi terkendali Covid-19, tentu disiapkan dengan dilengkapi velbed atau tempat tidur/kasur dan bantal. Secara bertahap, dilengkapi juga dengan kelengkapan lainnya, seperti kipas angin, ember, gayung, dan rak jemuran.

Baca juga : Kasus Positif Melimpah, Jakarta Mulai Buka Rusun Nagrak untuk Isolasi

Sarjoko membenarkan bahwa menara 1-5 memang kosong saat ditetapkan sebagai ruang isolasi terkendali itu. ”Pada prinsipnya sekarang ini dalam terus berproses untuk melengkapi perlengkapan,” kata Sarjoko.

Adapun Rusun Nagrak sejak dibuka untuk pasien Covid-19 tanpa gejala pada Senin (21/6/2021) sore sampai hari ini sudah 251 pasien tanpa gejala masuk dan dirawat. Para pasien itu menghuni menara 3.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Rumah Susun Nagrak yang disiapkan untuk isolasi orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (18/6/2021). Pemprov DKI menyiapkan penambahan tempat tidur di menara 1-5 rumah susun Nagrak untuk isolasi orang tanpa gejala Covid-19.

Gembong Warsono, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah kolaborasi itu. Namun, Pemprov DKI Jakarta juga tidak boleh lupa, karena penyediaan ruang isolasi dan kelengkapannya adalah kewajiban pemprov, maka sambil berjalan menunggu bantuan dari masyarakat, Pemprov DKI juga mesti melakukan pengadaan barang untuk mengisi keperluan rusun.

Pengisian itu sebaiknya juga sambil memperhatikan grafik kasus Covid-19 di DKI Jakarta. "Katakankah kalau dalam tiga empat hari kita (pemprov) mengadakan 1.000 unit itu masih bisa mengejar jumlah kasusnya atau tidak? Kalau tidak, pemprov mesti memperbesar lagi pengadaan sambil tetap menerima bantuan masyarakat," kata Gembong.

Mujiyono, Ketua Komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta menyatakan, kolaborasi dengan masyarakat itu dimungkinkan asal tidak ada pemaksanaan.

Saatnya "refocusing" anggaran

Dengan kasus yang terus naik sampai 24 Juni ini serta kemampuan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jakarta, baik Gembong ataupun Mujiyono menyatakan, sekarang saatnya untuk melakukan refocusing atau pergeseran anggaran. Itu karena dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2021 untuk penanganan Covid-19 pada 2021 ini, tinggal tersisa Rp 84 miliar dari alokasi awal Rp 2,133 triliun.

"Ya kalau dengan situasi begini ya hitungan ketahanan anggaran BTT hanya beberapa hari saja. Pemprov harus melakukan refocusing lagi. Pemprov dan DPRD mesti duduk bersama membahas pergeseran anggaran," kata Gembong.

KOMPAS / HELENA F NABABAN

Gembong Warsono, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta

Menurut Gembong, apabila pada pergeseran anggaran pada tahun pertama pandemi 2020 dilakukan dengan adanya permendagri dan surat keputusan menteri dalam negeri, tahun ini kedua surat tersebut belum ada. Namun, dengan situasi Jakarta yang disebut Gembong sudah masuk gawat darurat dari aspek kecepatan penyebaran virus dan penularan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran kepada Kemendagri.

Gembong mengajak Pemprov DKI untuk kembali duduk bersama. "Dengan begitu kita akan tahu apa saja belanja-belanja yang bisa direm, proyek apa yang bisa direm dulu. Kita duduk bareng dulu, ayo kita prioritaskan mana yang bisa mana yang tidak bisa dipriorotaskan," katanya.

Baca juga : Jakarta Siaga Lonjakan Kasus

Mujiyono, yang juga anggota Banggar DPRD DKI Jakarta itu, menambahkan, dengan duduk bersama untuk pergeseran anggaran, ada sejumlah anggaran kegiatan yang ia nilai bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ia menyebutkan, misalnya anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan pengadaan lahan.

S Andyka, anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, menyebutkan, potensi pergeseran anggaran bisa berasal dari anggaran Dinas Pendidikan dan dari dana bagi hasil (DBH). Untuk anggaran Dinas Pendidikan yang bisa digeser adalah separuh dari mata anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) dan mata anggaran penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMTAS).

Kompas/Priyombodo

Warga menerobos batas di RT 006 RW 001, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, yang ditutup terbatas karena beberapa warganya positif Covid-19, Kamis (24/6/2021).

Untuk anggaran dari BOP diproyeksi ada pergeseran Rp 555,770 miliar. Lalu, untuk PMTAS akan ada pergeseran Rp 44,286 miliar. Andyka menambahkan, proyeksi pergeseran anggaran juga bisa dilakukan dari anggaran bantuan sosial tunai (BST) yang sudah dianggarkan Rp 600-an miliar dan belum terpakai. Lalu, juga dari piutang dana bagi hasil (DBH) yang kemungkinan akan dibayarkan di awal Juli 2021.

Menurut Mujiyono, refocusing jika dilakukan sekarang akan membutuhkan waktu 2-3 minggu sampai terbitnya peraturan gubernur terkait pergeseran anggaran itu. ”Namun, pergubnya perlu dibicarakan juga bersama forkopimda dan Dewan, juga banggar terutama,” kata Mujiyono.