Anggaran Belanja Tak Terduga DKI Jakarta 2021 Rp 2,1 Triliun
Pada 2021 DKI mengalokasikan belanja tidak terduga Rp 2,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Meski lebih kecil dari BTT 2020, alokasi aman karena tidak menggeser pembiayaan kegiatan lain.
Oleh
Helena F Nababan
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tahun ini merupakan tahun kedua pandemi Covid-19. Namun, DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,1 triliun, atau lebih kecil dari tahun lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Selasa (22/06/2021), menjelaskan, melalui APBD 2021, belanja tak terduga (BTT) DKI Jakarta tahun ini senilai Rp 2,1 triliun. Dana sebesar itu menjadi sumber pembiayaan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
Nasrudin mengakui, anggaran BTT tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran BTT tahun 2020. Seperti diketahui, pada APBD 2020, dana BTT semula dialokasikan Rp 84 miliar.
Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemprov DKI dan DPRD DKI melakukan refocusing anggaran atau pergeseran anggaran dari pembiayaan sejumlah kegiatan ke pembiayaan penanganan Covid-19. Sehingga melalui revisi APBD DKI Jakarta, alokasi BTT DKI Jakarta yang semula Rp 84 miliar diubah menjadi 5,5 triliun.
Untuk mendukung penanganan Covid-19 pada 2020, kata Nasrudin, salah satu refocusing itu memutuskan tunjangan ASN DKI Jakarta pada 2020 dipotong 50 persen. ”Kalau gaji utuh. Yang dipotong itu tunjangan 50 persen, dan 25 persennya sudah dibayarkan pada awal tahun ini,” kata Nasrudin.
Di tengah ketidakpastian situasi Covid-19, menurut Nasrudin, dia berharap pandemi bisa segera diatasi. Karena ketidakpastian, BTT bisa lebih besar lagi.
Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, menambahkan, dengan situasi Covid-19 sampai hari ini, alokasi BTT senilai Rp 2,1 triliun ia nilai sudah merupakan hasil pengalokasian.
Itu berbeda dengan pengalokasikan 2020 yang merupakan hasil refocusing anggaran. ”Dulu serapan kita pada tahun pertama pandemi 2020 terkoreksi sampai 43 persen. Sekarang kondisi ini bisa lebih parah. Cuma bedanya kalau yang APBD 2021 itu sudah menyisihkan BTT,” kata Mujiyono.
Untuk penanganan Covid-19, imbuh Mujiyono, saat ini di DKI Jakarta yang sudah dan sedang dikerjakan adalah vaksinasi dan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) empat bulan. Yang harus dipikirkan lagi dengan kasus yang meninggi sehingga angka keterisian di rumah sakit rujukan tinggi adalah pembiayaan untuk ruang-ruang isolasi yang disiapkan Pempprov DKI Jakarta.
Nasrudin menambahkan, untuk keperluan pembiayaan penanganan Covid-19 tersebut masih akan ada pembahasan lagi.