Dirut Sarana Jaya Dinonaktifkan, DP Nol Rupiah Tetap Berjalan

Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendapat tugas membangun hunian DP Nol Rupiah. Untuk bisa membangun, Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah.

JAKARTA, KOMPAS - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, setelah ada penetapan status tersangka kepada Yoory oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/3/2021). Meski begitu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memastikan program DP Rp 0 tetap berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta, Riyadi, dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021) menyampaikan, penonaktifan itu diputuskan berdasar Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," jelas Riyadi.

Baca juga : Percepat Ketersediaan Hunian DP Nol Persen, Pemprov DKI Gandeng Pengembang Swasta

Dari keterangan tertulis Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program DP Rp 0 di BUMD Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019. Nilai kerugian negara diduga ratusan miliar rupiah.

Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. (Eneng Malianasari)

Seperti diketahui, DP Rp 0 merupakan salah satu janji politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat itu, untuk mengatasi masalah kepemilikan hunian bagi warga Jakarta. Hal itu yang kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kegiatan Strategis Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi dinas yang mengelola program, sedangkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendapat penugasan membangun huniannya. Untuk bisa membangun, Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah.

Baca juga : Lokasi Kedua DP 0 Dibangun di Cilangkap

Kompas/Johanes Galuh Bimantara

Contoh unit Perumahan Pesona Rorotan di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (28/2/2018). Pengembang perumahan ini mengusulkan masuk program rumah uang muka (DP) nol rupiah.

Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI  menjelaskan, dari 2019 hingga 2021, Pemprov DKI Jakarta telah menyetor penyertaan modal pengadaan tanah di Sarana Jaya senilai total Rp 3,3 triliun. Rinciannya, melalui APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, melalui APBD Perubahan 2020 Rp 900 miliar, dan melalui APBD 2021 Rp 1 triliun.

"Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum. Namun, kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019," jelas Eneng.

Terkait pembangunan rusun DP Rp 0, lanjut Eneng, dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya. "Misalnya apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP Rp 0 bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI?" jelas dia.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Proyek pembangunan rumah susun Klapa Village di Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Rusun yang dijual dengan uang muka nol rupiah akan rampung Juli 2019.

Menurut Eneng, anggaran pengadaan tanah memang rawan. Itu karena nilai anggaran sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah setiap tahun tetapi proses pengadaannya tidak terbuka dan tidak transparan.

"Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline. Sudah saatnya pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya," jelas Eneng.

Riyadi melanjutkan, karena penetapan tersangka itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Ia akan bertugas paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di kantornya, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Yoory C Pinontoan sendiri telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016, setelah sebelumnya sebagai Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

DP Rp 0 Berlanjut

Terkait dengan penetapan Yoory sebagai tersangka kasus korupsi, Plt Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan, program tetap berjalan. "Saat ini kami sedang mengupayakan perluasan penyediaan hunian program DP Nol Rupiah oleh pengembang swasta," jelas Sarjoko.

Adapun data terbaru per 5 Maret 2021, untuk hunian DP Nol Rupiah yang dibangun BUMD di Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 780 unit, pendaftar yang mendaftar ada 37.405 orang. Namun, yang lolos verifikasi 24.938 pendaftar. Kemudian dari survei unit ada 21.693 orang, tetapi yang berproses di bank ada 1.303 dan yang terjual 599 unit.

Untuk hunian Kerjasama Penyediaan Hunian DP Nol Rupiah dengan Perum Perumnas di Bandar Kemayoran, tersedia 38 unit. Jumlah pendaftar ada 455 orang dan yang lolos verifikasi 420 orang. Kemudian yang berlanjut dengan proses di bank 77 orang dan terjual 38 atau habis terjual.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Warga datang melihat peletakan batu pertama hunian DP 0 di lokasi kedua di Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Kendati sudah tersedia 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa, banyak pemohon terbentur aturan memperoleh kredit perbankan.

Untuk hunian di Sentraland Cengkareng, ada 64 unit. Yang mendaftar ada 833 orang dan yang lolos verifikasi 781 orang. Yang berproses di bank 166 orang dan terjual 44 unit.

Untuk pengembangan hunian DP Nol Rupiah selanjutnya, jelas Sarjoko, selain Sarana Jaya akan membangun hunian DP Nol Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, DPRKP juga mengupayakan berkolaborasi dengan pengembang swasta yang memiliki hunian ready stok (sesuai kriteria dp nol) untuk dipasarkan dengan skema program dp nol rupiah.

Baca juga : Seleksi DP 0 Diperketat

Untuk penyediaan hunian DP Nol Rupiah itu, menurut RPJMD DKI Jakarta 2017 - 2022, target jumlah rusunami di dalam program rumah DP Nol Rupiah sebanyak 232.214 unit. Namun, hingga kini realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai 1 persen.

"Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran. PSI mendukung langkah KPK membongkar kasus ini hingga tuntas dan melakukan tindakan tegas bagi semua pihak yang merugikan negara," tegas Eneng.