Relaksasi Kebijakan Ganjil Genap di Bogor Mulai Akhir Pekan Ini

Kebijakan ganjil genap nomor kendaraan di Kota Bogor berhasil mereduksi angka positif Covid-19. Namun, kegiatan usaha terdampak hebat dengan penurunan omzet hingga 50 persen, bahkan lebih.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Wali Kota Bogor Bima Arya saat meninjau pelaksanaan ganjil genap di Gerbang Exit Tol Jagorawi-Pintu Baranangsiang, Minggu (7/2/2021).

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menetapkan penghentian kebijakan ganjil genap selama dua pekan ke depan yang dimulai pada akhir pekan ini. Keputusan ini untuk memberikan kesempatan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi.

Meski ganjil genap ditiadakan, warga diminta untuk tetap disiplin dan ketat menjalankan prokol kesehatan agar kasus positif tidak kembali melonjak naik.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, dari data angka kasus positif Covid-19, angka kesembuhan, angka kematian, hingga tingkat keterisian rumah sakit rujukan menunjukkan tren yang membaik.

Tren membaik dari dimensi kesehatan ini tidak lepas dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan ganjil genap. Begitu pula dengan mobilitas warga dan kendaraan menunjukkan tren penurunan.

Dengan catatan selama dua minggu ke depan kepatuhan protokol tetap harus disiplin. Jangan sampai kasus naik lagi.

Data Dinas Kesehatan Kota Bogor, Minggu (21/2/2021), konfirmasi harian positif sebanyak 98 kasus dan konsisten turun hingga Selasa (2/3) kemarin tercatat 54 kasus. Total kasus konfirmasi positif dari data terakhir mencapai 12.185 kasus, pasien sembuh atau selesai isolasi 10.796 kasus, masih sakit 1.189 kasus, dan 200 kasus meninggal. Tren penurunan kasus positif Covid-19 juga berdampak pada tingkat okupansi atau keterisian di rumah sakit, yang saat ini sekitar 50 persen.

”Langkah kebijakan kami selalu terukur dan berdasarkan data. Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 dan Forkopimda memutuskan meniadakan ganjil genap dua minggu ke depan sambil kita terus evaluasi. Kami rem gas ini sesuai data yang ada. Relaksasi ke depan ini untuk sektor ekonomi, jadi ganjil genap tidak kita lanjutkan dulu,” kata Bima, Selasa (2/3/2021).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama jajaran Polresta Kota Bogor saat menggelar peta titik penyekatan untuk penerapan peraturan ganjil genap di halaman Balai Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/2/2021).

Bima melanjutkan, meski tidak ada ganjil genap, kepatuhan protokol kesehatan tetap penting dan wajib untuk dijalankan agar kasus positif yang sudah menunjukan tren penurunan tidak kembali naik. Selain itu, jam operasional unit usaha hingga pukul 21.00 dan pembatasan kunjungan tetap berlaku sesuai dengan kebijakan PPKM mikro.

”Jadi, kami akan perkuat koordinasi di lapangan, begitu pula dengan posko-posko. Kami juga akan menyimulasikan pengetatan dan pengawasan di wilayah dengan 36 lurah yang kemarin baru dilantik,” ujar Bima.

Berdasarkan data yang dirilis Pemkot Bogor pada 17 Febuari, kebijakan ganjil genap selama dua pekan awal menurunkan tingkat kerumunan 37-71 persen dan mobilitas warga 11,8-71 persen. Namun, terjadi pula penurunan omzet usaha masyarakat. seperti di restoran, sebesar 45 persen. Pengunjung di sejumlah obyek wisata turun 30-60 persen.

Bima melanjutkan, tak kalah penting melihat tren di pasar, seperti di pasar kering yang jumlah pengunjungnya turun 50 persen, pasar basah (sayur, ikan, daging) turun 20-30 persen, dan pasar fashion atau garmen anjlok 50 persen.

Baca juga: Simpang Siur Informasi Vaksinasi Covid-19 Repotkan Warga Lansia

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penundaan ganjil genap atau relaksasi ini jangan sampai membuat warga tidak patuh dan disiplin protokol kesehatan. Polisi, TNI, dan Satgas tetap akan mengawasi kepatuhan warga serta siap memberikan sanksi kepada pelanggaran.

”Dengan catatan, selama dua minggu ke depan kepatuhan protokol tetap harus disiplin. Jangan sampai kasus naik lagi. Jika kasusnya naik lagi, kami akan berlakukan ganjil genap lagi. Selama PPKM mikro, kami akan patroli melalui penguatan polisi RW yang sudah berjalan selama ini. ada ASN juga sebagai pendamping RW, sehingga kita berharap semua RT/RW semakin berdaya dengan dukungan semua pihak untuk menekan tingkat penularan,” kata Susatyo.

KOMPAS/Humas Pemkot Bogor

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menunjukkan surat keterangan penyuntikan vaksin setelah disuntik vaksin tahap kedua di Kota Bogor, Kamis (28/1/2021).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menambahkan, pengawasan di obyek wisata diperketat setelah kasus video viral kerumunan di kolam ombak di The Jungle Waterpark. Pengelola dikenai denda maksimal Rp 10 juta. Kejadian itu jangan sampai terulang kembali di masa relaksasi.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan, keberanian Pemkot Bogor mengeluarkan kebijakan ganjil genap merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

”Ganjil genap seharusnya tetap ada pada akhir pekan karena menunjukan tren penurunan kasus positif di Kota Bogor. Jika Kota Bogor kembali dibuka luas tanpa ada pembatasan, dikhawatirkan angka kasus akan kembali meningkat,” kata Miko.

Menurut Miko, pembatasan atau kebijakan ganjil genap tentu berdampak pada semua sektor, termasuk ekonomi. Namun, jika melihat kondisi selama setahun pandemi Covid-19, sektor kesehatan sangat berdampak besar. Kunci keberhasilan penanganan Covid-19 ialah pada penanganan 3T (test, tracing, treatment). Tanpa penanganan tepat dan penguatan 3T, itu akan semakin memperburuk sektor kesehatan dan ekonomi.

Angka kasus tetap tinggi

Terkait dengan mobilitas tinggi sebagai salah satu pemicu penularan Covid-19, juga diteguhkan dengan kondisi yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemarin, pemerintah kota itu mengakui belum berhasil menurunkan angka kasus positif Covid-19 di wilayahnya karena masih tingginya mobilitas warga di tengah pemberlakuan PPKM mikro.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (ketiga dari kanan) meninjau lokasi tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Puskesmas Pamulang, Rabu (30/12/2020)

Dalam pemaparan evaluasi PPKM mikro, angka kasus positif Covid-19 di Tangerang Selatan tercatat 5,9 persen per 28 Februari. Sebelumnya, angka kasus positif mencapai 4,8 persen (7 Februari 2021) dan 5,4 persen (14 Februari 2021). Standar angka positif menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus di bawah 5 persen.

Akan tetapi, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan, kondisi di Tangsel itu diimbangi dengan persentase angka kesembuhan yang juga tinggi, yakni 89 persen. Adapun tingkat kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan pun 89 persen.

”Menurut kami, PPKM ini efektif. Tapi, memang ada penambahan kasus karena mobilitas masyarakat ke berbagai penjuru,” ujar Benyamin.

Untuk menurunkan angka kasus positif, Pemkot Tangsel berjanji memperkuat upaya surveilans yang mencakup tes, pelacakan kontak, dan isolasi.

Baca juga: Mobilitas Warga Tinggi, Pemerintah Kesulitan Turunkan Angka Kasus Positif Covid-19