Dinamika DKI Lebih Memungkinkan Isolasi Mandiri Dibandingkan ”Mengunci” Kampung

Kompas/Priyombodo

Pengunjung di pusat perbelanjaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali terhitung mulai Senin (8/2/2021) hingga dua pekan ke depan atau 22 Februari 2021 sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Masih tingginya penambahan kasus harian Covid-19 membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga tanggal 22 Februari mendatang sesuai arahan pemerintah pusat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk yang ketiga kalinya. PPKM kali ini diminta agar berskala mikro, yang oleh Pemprov DKI Jakarta ditanggapi dengan fokus memastikan tersedianya tempat isolasi mandiri.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang terbit pada 5 Februari meminta agar para kepala daerah di Jawa dan Bali membentuk karantina lokal atau PPKM mikro yang cakupannya bisa berupa kelurahan, kampung, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW). Selain itu, setiap tingkat ini juga diminta memiliki gugus tugas penanganan Covid-19 masing-masing.

Ketika dihubungi Kompas di Jakarta, Senin (8/2/2021) malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, konsep tersebut sudah dibentuk di Ibu Kota sejak Juni 2020. Saat itu dinamakan program Kampung Siaga, Kampung Aman, dan Kampung Tangguh. Setiap RT dan RW juga telah memiliki gugus tugas Covid-19. Ia akan menerbitkan instruksi gubernur untuk memastikan koordinasi dan kinerja gugus tugas ini. Pemprov DKI Jakarta juga akan mengeluarkan peta Jakarta yang baru dan sesuai dengan kategori pewarnaan risiko dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengumumkan konsep PPKM mikro. Pemerintah pusat membagi zona di RT menjadi hijau bagi yang tidak memiliki kasus aktif, kuning jika ada 1-5 rumah berkasus positif, oranye jika ada 6-10 rumah yang terkena Covid-19, dan merah apabila lebih dari 10 rumah di RT itu yang penghuninya dinyatakan positif terkena virus korona jenis baru.

Fokus ruang isolasi

Ia memaparkan, untuk RT hijau dilakukan pemantauan rutin dan pemeriksaan suspek. Di zona kuning, PPKM mikro pada level rumah tangga, yaitu 1-5 rumah yang penghuninya terkena Covid-19. Zona oranye juga masih menerapkan PPKM rumah tangga yang ditambah pengawasan ketat terhadap para kontak erat, seperti tetangga dan penutupan rumah ibadah ataupun sarana umum di RT itu. Bagi RT merah diterapkan PPKM menyeluruh; kondisi ini memerlukan koordinasi dengan RW dan kelurahan guna memastikan seluruh warga RT terpenuhi kebutuhannya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas menyemprot disinfektan ke pasien tanpa gejala Covid-19 yang akan diisolasi di sebuah hotel di Kramat, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). Pemerintah melaporkan 5.272 kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi pada hari tersebut. Total kasus terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 463.007 kasus sejak virus korona jenis baru mewabah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi, yakni sebanyak 1.255 kasus.

Anies mengutarakan, apabila konteksnya adalah PPKM mikro berbasis wilayah dengan cara ”mengunci” satu kampung, di Jakarta agak susah diterapkan karena pola interaksi dan pergerakan masyarakatnya sangat berbeda dari wilayah lain. Ia menerangkan, seorang warga Ibu Kota bisa tinggal di Jakarta Utara, bekerja di Jakarta Pusat, dan bersosialisasi di Jakarta Selatan.

Apabila individu itu tertular Covid-19, proses pelacakan kontak eratnya harus menghitung Jakarta sebagai kesatuan wilayah, bukan cuma lingkungan tempat tinggal. Bahkan, kerap ditemukan bahwa orang yang terkena Covid-19 ini belum tentu berinteraksi dengan tetangga di sekitar rumahnya.

Baca Juga: Pelacakan Kasus Covid-19 Terganjal Beda Alamat

Oleh sebab itu, jika ada satu keluarga terkena Covid-19, memberlakukan PPKM mikro di RT atau RW tersebut belum tentu efektif karena bisa saja keluarga itu tidak bersentuhan dengan warga lain. Justru lebih mudah memastikan ketersediaan tempat isolasi mandiri, seperti di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Wisma Atlet Pademangan, dan berbagai hotel milik swasta ataupun badan usaha milik daerah. Tercatat ada 17.000 ruang isolasi mandiri secara keseluruhan.

”Pemilihan hotel sebagai tempat isolasi juga karena mudah pengelolaan dan pemantauannya. Pegawai hotel sudah mahir dalam hal hospitality, tinggal diperkuat dengan pelatihan protokol kesehatan. Selain itu, di hotel-hotel kami tambah dengan tenaga kesehatan dan alat-alat penunjang, seperti alat pelindung dan disinfektan,” tuturnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Gubernur DKI Anies Baswedan (tengah) didampingi sejumlah penerima vaksin menggelar jumpa pers setelah pencanangan program vaksinasi Covid-19 yang diawali kepada 21 orang dari pejabat pemprov dan tokoh menerima di Pendopo Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jumat (15/1/2021). Pemprov DKI Jakarta membuka program vaksinasi dari unsur dokter, pakar epidemiologi, pejabat publik, dan tokoh masyarakat.

Hal ini berbeda dibandingkan menggunakan gelanggang olahraga, aula gedung pemerintah, atau tempat-tempat nonpenginapan lain yang disulap menjadi tempat isolasi. Selain harus memulai dari nol untuk menyediakan sarana tidur, kebersihan, dan makanan, pemerintah juga harus mencari sumber daya manusia yang akan mengelola tempat tersebut.

Jakarta memiliki kasus positif yang terus meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Widyastuti mengatakan, mayoritas adalah dampak dari libur Natal dan Tahun Baru. Pemprov Jakarta meminta untuk libur Imlek pekan depan warga jangan bepergian. Sebagai gambaran, berdasarkan data Dinkes Jakarta periode 3-31 Januari, 1.643 kasus berasal dari kluster keluarga.

”Tingkat keterisian ruang isolasi di rumah sakit rujukan sudah 72 persen dan unit perawatan intensif (ICU) sudah 74 persen. Angka ini memang sudah turun jika dibandingkan dengan dua pekan lalu yang keterisian ruang isolasi mencapai 86 persen dan ICU 84 persen. Namun, ini belum angka yang aman karena satu-satunya cara mengendalikan pandemi ialah menegakkan protokol kesehatan,” paparnya.

Baca Juga: Protokol Kesehatan di Pengungsian Banjir Sulit Diterapkan

Pengalaman melakukan karantina berbasis lokal pernah dilakukan Jakarta pada 2020. Contohnya di RW 006 dan RW 014 Kemandoran Pluis di Grogol Utara, Kebayoran Lama. Di kedua RW ini ditemukan 36 kasus positif dan diwajibkan karantina lokal selama dua pekan. Akan tetapi, buktinya kegiatan masyarakat tetap berlangsung seperti biasa tanpa memakai masker (Kompas.id, 9 Juli 2020).

Baca Juga: Ketidakpedulian Berujung Ledakan Kasus Positif Covid-19

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Posko Kampung Tangguh Jaya di RW 002 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Meskipun begitu, juga ada RW yang sukses mengendalikan pandemi, seperti di RW 003 Pondok Labu, Kecamatan Cilandak. Mahmudi, kader siaga bencana berbasis masyarakat di kelurahan ini, mengatakan, mereka memanfaatkan semua perangkat yang ada, seperti ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kader jumantik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

”Kader jumantik per RT setiap satu kali seminggu pasti mendatangi semua rumah, tentunya dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sambil memeriksa supaya rumah itu tidak ada genangan air, kader jumantik juga terus mengingatkan supaya penghuni rumah taat protokol kesehatan,” katanya.

Hanya rumah yang tengah menjalani isolasi yang tidak didatangi kader. Sebagai gantinya, petugas dari taruna siaga bencana atau anggota gugus tugas Covid-19 yang rutin memantau setiap hari.