Polda Metro Jaya Gandeng Tokoh Agama Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Masyarakat cenderung mudah diubah dan berubah asal ada tiang-tiang sosiologis terdekatnya yang juga berubah. Jika tokoh lokal abai, masyarakat pun bakal cuek terhadap protokol kesehatan.

HUMAS POLDA METRO JAYA

Tangkapan layar webinar Deklarasi Kebangsaan Alim Ulama dan Pengukuhan Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya, Rabu (3/2/2021), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya mengukuhkan 31 tokoh agama Islam sebagai dai keamanan dan ketertiban masyarakat atau dai kamtibmas. Pada masa pandemi Covid-19 ini, mereka diminta memberikan teladan dalam menerapkan protokol kesehatan serta menyosialisasikannya kepada umat saat berdakwah.

”Kalau polisi kan, kamu enggak pakai masker, denda. Kamu enggak pakai masker, kurungan. Namun, kalau dengan ulama akan beda,” ujar Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Fadil Imran dalam webinar ”Deklarasi Kebangsaan Alim Ulama dan Pengukuhan Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya”, Rabu (3/2/2021), di Jakarta.

Lewat ajaran dari para ulama dan tokoh agama, umat akan terlibat dalam diskusi yang disertai berbagai kajian keagamaan sehingga lebih mudah menerima ketentuan protokol kesehatan guna menanggulangi Covid-19.

Fadil mengatakan, para tokoh agama dan alim ulama berperan strategis menyandingkan nilai-nilai agama dan nasionalisme dalam memerangi tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Kerugian terhadap kamtibmas pada masa sekarang bisa dipicu pelanggaran terhadap protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan menimbulkan kerumunan.

Para tokoh agama dan alim ulama berperan strategis menyandingkan nilai-nilai agama dan nasionalisme dalam memerangi tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Program dai kamtibmas menindaklanjuti instruksi dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo agar polisi bermitra dengan para tokoh agama dan ulama guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dengan bahasa umat yang lebih mudah dipahami dibandingkan jika disampaikan oleh polisi. Pesan itu termasuk terkait penegakan protokol kesehatan dan dukungan bagi program vaksinasi Covid-19.

Kompas/Wawan H Prabowo

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo didampingi Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti bersiap memberikan keterangan terkait kunjunganya ke Kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Terdapat setidaknya tiga hal yang dideklarasikan saat pengukuhan dai kamtibmas Polda Metro Jaya. Pertama, tokoh Islam, alim ulama, dewan masjid, pimpinan pondok pesantren, dan ketua dewan kemakmuran masjid (DKM) di wilayah hukum Polda Metro Jaya bersepakat untuk mendukung segala kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19.

Kedua, mereka siap untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) baik di kantor, rumah, tempat ibadah, dan di mana pun mereka berada. Ketiga, mereka siap selalu menggelorakan ketaatan dan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dalam setiap khotbah atau ceramah di masjid dan majelis taklim serta mengajak masyarakat bersedia divaksin.

Baca juga : Implementasi PPKM Tidak Tegas, Presiden Minta Aparat Turun ke Lapangan

Selain 31 dai orang yang dikukuhkan Polda Metro Jaya, ada juga dai kamtibmas yang dikukuhkan di tingkat kepolisian resor. ”Ini yang akan keliling dari masjid ke masjid, mudah-mudahan nanti akan bertambah seterusnya,” ujar Fadil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Jumat (29/1/2021), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jenderal Listyo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar selanjutnya turut terlibat intens di lapangan memastikan tujuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tercapai. Ketiganya diminta memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama terkait protokol kesehatan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mural dengan pesan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan terlihat di permukiman warga di kawasan Pekojan, Jakarta Barat, Senin (1/2/2021).

”Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” tutur Presiden Jokowi seperti dikutip dari situs Setneg.go.id.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan, semua tokoh agama dan alim ulama berkomitmen untuk membangun masyarakat DKI yang beradab, bermartabat, berakhlak, serta jauh dari radikalisme, ekstremisme, apalagi terorisme. ”Namun, tugas pertama yang sekarang harus dijalankan adalah sosialisasi protokol kesehatan,” ucapnya.

Sebelumnya, pengajar Sosiologi Perkotaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tantan Hermansah, menyebutkan bahwa keteladanan adalah kunci sukses edukasi kepada masyarakat. Namun, keteladanan bukan hanya dari pejabat publik formal, melainkan juga tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan terkecil, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama.

”Kepala dinas pakai masker, masyarakat tidak mencontoh dia. Masyarakat mencontoh yang terdekat, tokoh-tokoh lokal,” kata Tantan.

Hal itu lantaran masyarakat cenderung mudah diubah dan berubah asal ada tiang-tiang sosiologis terdekatnya yang juga berubah. Dengan demikian, pemerintah perlu mendekati para tokoh lokal, mengajak mereka berdiskusi, lalu mendorong mereka memberi contoh disiplin menerapkan protokol kesehatan, bahkan jika perlu terdapat mekanisme penghargaan untuk itu. Jika tokoh lokal abai, masyarakat pun bakal cuek terhadap protokol kesehatan (Kompas.id, 24/1/2021).

Baca juga : Kampanye Protokol Kesehatan Minim Daya Ungkit Edukatif