Kepatuhan masyarakat Jawa Timur menerapkan protokol kesehatan belakangan agak kendur sehingga kasus Covid-19 kembali naik. Di DKI, pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan demi memutus penularan wabah.
Oleh
AGNES SWETTA PANDIA/Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Di Jawa Timur, per 1 Januari 2021, ada penambahan 887 kasus aktif. Sementara dalam perawatan mencapai 6.201 orang sehingga total kasus di provinsi ini sejak awal Maret 2020 hingga sekarang ada 85.039 kasus. Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui akun Instagram khofifah.ip, Sabtu (2/1/2021), mengumumkan dirinya positif Covid-19.
”Berdasarkan hasil swab reguler mingguan, saya dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Tidak ada gejala yang saya rasakan. Saat ini, saya menjalani isolasi mandiri. Segala tugas pemerintahan tetap bisa saya koordinasikan bersama Wagub, Sekda, dan para OPD (organisasi perangkat daerah). Mohon doa agar saya bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala,” kata Khofifah.
Khofifah memohon agar seluruh masyarakat Jawa Timur tetap mematuhi protokol kesehatan. ”Jangan pernah menyepelekan virus korona baru ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Jangan pernah menyepelekan virus korona baru ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan bangsa Indonesia. (Khofifah Indar Parawansa)
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak pada Sabtu sore telah berkomunikasi dengan Khofifah. ”Alhamdulillah kondisi beliau sehat tanpa gejala. Kami meyakini koordinasi pemerintahan akan tetap bisa berjalan baik karena memang saat ini bisa mengoptimalkan koordinasi secara dalam jaringan,” kata Emil.
Ahli epidemiologi Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, di Surabaya, mengatakan, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur perlu menegakkan kembali peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota tentang penerapan protokol kesehatan untuk mengendalikan kasus Covid-19 yang terus meningkat.
”Ini salah satu cara untuk menghadang penularan virus korona jenis baru, yang kian meningkat lagi kasusnya,” ujarnya.
Secara nasional, masyarakat yang memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) hanya 55 persen. Bahkan, di Jatim, kata Windhu, ada warga yang beraktivitas di jalan tanpa memakai masker. Kemudian jarak antarorang yang seharusnya minimal 1 meter, saat ini hanya 40 sentimeter.
Pembatasan di Unesa
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menerapkan pembatasan kegiatan berskala besar (PKBB) setelah 15 anggota sivitas akademika dan pegawai di kampus setempat terkonfirmasi Covid-19.
”Guna menjaga kesehatan seluruh sivitas Unesa, maka kami memperkuat penegakan protokol kesehatan serta tentunya mengurangi penularan virus korona baru melalui PKBB,” kata Rektor Unesa Nurhasan.
Menurut Kepala Humas Unesa Vinda Maya Setianingrum mengatakan, berdasarkan data yang masuk ke Satuan Crisis Centre Unesa dan hasil penelusuran, sampai saat ini ada 15 orang yang terkonfirmasi Covid-19. ”Sampai saat ini kami saat ini masih melakukan tracing,” ujarnya.
Vinda mengungkapkan, kasus Covid-19 di Kampus Unesa mulai meningkat sejak minggu kedua Desember 2020. Sejak dua minggu terakhir Desember 2020 ada 15 orang positif dengan sumber berbeda, antara lain kluster keluarga, seperti dosen positif, kemudian anak dan istri juga positif.
Mereka yang dinyatakan positif sebagian rawat inap di rumah sakit serta isolasi mandiri di rumah atau hotel dengan penanganan dari pemerintah kabupaten daerah setempat. Domisili dosen dan karyawan Unesa yang terpapar Covid-19 ada yang di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto.
Jakarta PJJ lagi
DI Ibu Kota, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengumumkan, semester genap tahun ajaran 2020/2021 tetap dilakukan di tempat tinggal masing-masing atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan alasan untuk keselamatan siswa dan guru, mengingat penularan Covid-19 belum bisa ditanggulangi.
”Kami juga mengkaji kesiapan semua sekolah di Jakarta pada fase PJJ sekarang. Acuannya adalah standar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Kadisdik Jakarta Nomor 1130 Tahun 2020,” kata Nahdiana.
Adi Dasmin, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jakarta, menuturkan, guru-guru telah membangun sistem PJJ selama hampir satu tahun terakhir. Sistem itu dinilai cukup stabil dan memang lebih baik pemerintah jangan dulu mengambil risiko yang membahayakan keselamatan guru serta siswa.