Wali Kota Bekasi: Rayakan Tahun Baru dengan Berdoa dan Bersyukur

Akumulasi kasus Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 12.508 kasus. Pemerintah daerah mengimbau warganya untuk tetap berada di rumah, berdoa dan bersyukur saat perayaan tahun baru 2021.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengingatkan warganya untuk tidak bereuforia dan membuat kerumunan saat perayaan tahun baru. Warga Kota Bekasi diminta untuk tetap berada di rumah, bersyukur, dan berdoa agar pandemi Covid-19 segera berlalu. Ini karena kasus Covid-19 di daerah itu masih tinggi, kasus kematian juga masih bertambah, serta kian menipisnya ruang perawatan pasien Covid-19.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mengatakan, menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Pemerintah Kota Bekasi tak melarang warganya untuk beribadah di tempat ibadah. Namun, karena kasus Covid-19 di daerah itu masih tinggi, warganya disarankan untuk berdoa dan bersyukur dari rumah.

"Tahun baru cukup kita bersyukur di rumah. Tidak euforia di mana-mana, apalagi sampai mengumpulkan orang," ucap Rahmat, di Bekasi, Senin (14/12/2020).

Ketua Forum Umat Nasrani Kota Bekasi Djajang Buntoro, menambahkan, karena masih di masa pandemi Covid-19, perayaan Natal 2020 dilakukan sederhana. Pihak gereja juga mengikuti arahan pemerintah untuk patuh pada protokol kesehatan dengan mengutamakan kegiatan ibadah secara virtual.

"Bagi kami Nasrani, ketaatan itu penting karena ada dalam firman Tuhan. Jadi, kalau pemerintah berharap taat protokol kesehatan, kami lakukan. Natal di tiap gereja kami sarankan live streaming, biarkan umat di rumah," ucapnya.

Bagi kami Nasrani, ketaatan itu penting karena ada dalam firman Tuhan. Jadi, kalau pemerintah berharap taat protokol kesehatan, kami lakukan.

Ia menambahkan, saat malam pergantian tahun, pemimpin gereja juga mengingatkan umat untuk tidak bereuforia dalam merayakan Tahun Baru 2021. Seruan dari pimpinan gereja diyakini bakal didengar dan diikuti umat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas merapikan kasur di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/12/2020).

Berdasarkan pembaharuan data Satuan Tugas Covid-19 Kota Bekasi, pada Senin, akumulasi kasus Covid-19 di daerah itu mencapai 12.508 kasus. Rinciannya, 784 kasus masih dalam perawatan, 11.519 kasus sembuh, dan 205 kasus meninggal dunia.

Sementara itu, tempat perawatan pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit di kota itu juga kian menipis. Keterisian tempat tidur perawatan pasien di Kota Bekasi mencapai 75,86 persen atau tersisa 376 tempat tidur dari total 1.558 tempat tidur yang tersedia.

Tambah RS darurat

Adapun untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 di Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Asrama Haji Emberkasi Bekasi sebagai ruang perawatan pasien Covid-19. Di asrama itu, ada dua gedung yang dipersiapkan untuk menampung pasien Covid-19 dengan total kamar sebanyak 105 kamar.

Kepala UPT Asrama Haji Bekasi Dede Syaiful Uyun, dihubungi terpisah, mengatakan, dua gedung yang dipilih untuk perawatan pasien Covid-19 itu merupakan penunjukkan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini, dua gedung itu sudah siap untuk merawat pasien Covid-19 dan direncanakan akan efektif berfungsi pada Januari 2021.

Baca juga: Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah Positif Covid-19

"Penunjukkan asrama haji ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui Menteri Agama. Dan kami sudah siap untuk dijadikan sebagai tempat perawatan pasien Covid-19," ucap Dede.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas membersihkan lobi Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/12/2020). Kementerian Agama (Kemenag) memberikan persetujuan pemanfaatan Asrama Haji Bekasi sebagai rumah sakit darurat (RSD) bagi percepatan penanganan Covid-19.

Ia menambahkan, dua gedung yang disiapkan untuk merawat pasien Covid-19 itu dilengkapi fasilitas berupa empat tempat tidur di setiap kamar, televisi serta AC. Namun, untuk menampung pasien Covid-19, jumlah pasien di setiap kamar di dua gedung itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Oleh karena dijadikan sebagai rumah sakit darurat, tentunya ada bagian gedung yang khusus pasien dan tenaga kesehatan. Teknis pengaturannya nanti jadi kewenangan Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Baca juga: Protokol Kesehatan Rendah, Kasus Kematian Covid-19 Meningkat