DKI Konsultasi dengan Ahli Epidemiologi dan Pendidikan
Untuk penerapan pembelajaran tatap muka, DKI masih perlu berkonsultasi dengan ahli epidemiologi dan ahli pendidikan. Belum ada keputusan pembelajaran tatap muka di Jakarta berlangsung pada Januari 2021.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus mengutamakan keselamatan peserta didik. Pemprov DKI belum bisa memastikan apakah pada Januari 2021 sudah bisa menggelar pembelajaran tatap muka karena masih akan berkonsultasi dengan ahli kesehatan dan pendidikan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (23/11/2020), di Balai Kota DKI Jakarta mengatakan, terkait tatap muka di sekolah, Pemprov DKI sudah mendengar arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
”Dalam bulan Desember ini Pemprov DKI mengkaji lebih jauh di Jakarta karena kondisi di tiap daerah tentu beda-beda. Namun, prinsip kita adalah keselamatan bagi anak-anak. Bahkan, kalau ingat, Jakarta termasuk yang paling awal menutup kegiatan di sekolah, sejak 16 Maret (sebelum pembatasan sosial berskala besar),” kata Anies.
Dengan pertimbangan itu, Pemprov DKI, dikatakan Anies, masih akan berkonsultasi dengan ikatan-ikatan ahli di bidang kesehatan juga di bidang pendidikan sehingga keputusan berdasarkan situasi di Jakarta. ”Jadi, saat ini belum ada keputusan apakah bulan Januari akan mulai belajar di sekolah atau tidak. Nanti kita akan komunikasi,” ujar Anies.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam acara webinar Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi bertajuk ”Persiapan Buka Sekolah di Tengah Pandemi” yang digelar Vox Point Indonesia dan NU Circle, Minggu (22/11/2020), menjelaskan, untuk pembukaan kembali sekolah, sebenarnya DKI Jakarta sudah menyusun tahapan. Sejak kegiatan sekolah ditutup pada 16 Maret 2020, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menyusun rencana pembukaan kembali sekolah.
Rencana pertama, sekolah akan kembali dibuka pada tahun ajaran baru 2020/2021, yaitu Juli 2020. Rencana kedua adalah pembukaan pada bulan Oktober lalu. Namun, kemudian karena ada kenaikan jumlah kasus Covid-19, juga adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat jilid kedua, rencana pembukaan kembali sekolah tidak terlaksana.
Dengan adanya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait pembukaan kembali sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan sejumlah persiapan harus dilakukan. Karena pembelajaran tatap muka dilakukan dalam situasi masih pandemi, protokol kesehatan dan infrastruktur pendukung serta koordinasi lintas sektoral mesti disiapkan.
Dalam pembelajaran tatap muka, lanjut Nahdiana, akan ada pergerakan murid dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Ini perlu koordinasi lintas sektoral. Kesiapan kesehatan dari sisi rumah juga mesti diperhatikan.
Dengan demikian, saat aspek kesehatan dari sisi rumah sudah dilakukan, aspek kesehatan di sisi sekolah perlu pula diperhatikan. Apalagi dalam SKB itu juga disebutkan ada rasio jumlah murid di dalam kelas, selain juga penerapan protokol kesehatan di sekolah.
Menurut Nahdiana, akan ada penyiapan dari sisi infrastruktur sekolah. Akan ada penilaian dari dinas terhadap sekolah-sekolah sehingga apabila pembelajaran tatap muka dilakukan, tidak semua sekolah serta-merta dibuka. Semua persiapan itu sedang dilakukan supaya bisa dilaporkan kepada Gubernur DKI dan bisa menjadi sebuah keputusan.
Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DKI Jakarta Imam Parikesit mengatakan, penyusunan untuk persiapan pembelajaran tatap muka sebaiknya segera dilakukan. Mengacu pada SKB empat menteri yang menyatakan pembelajaran tatap muka dimulai Januari 2021, Dinas Pendidikan DKI punya waktu kurang dari satu bulan saja untuk bisa menyusun strategi pelaksanaannya.