DKI Dapat Dana PEN, Rp 1 Triliun untuk Banjir

Pada 2020, DKI menggunakan sebagian dana pinjaman dari pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk proyek penanggulangan banjir Jakarta.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengerukan endapan lumpur di aliran Kali Ciliwung Kanal Barat, Jakarta Barat, Jumat (18/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memastikan, tahun ini DKI Jakarta mendapatkan pinjaman dana pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar Rp 3,2 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan, dari anggaran sebesar itu, sekitar Rp 1 triliun difokuskan untuk pengendalian banjir.

M Taufik, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/10/2020), menjelaskan, dari pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 diketahui, dana PEN merupakan dana pinjaman dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Secara keseluruhan hingga 2022, DKI mendapat pinjaman PEN Rp 12,5 triliun. Pada 2020 ini, dana PEN DKI Jakarta yang cair Rp 3,265 triliun dan akan dipakai untuk mendanai enam kegiatan. Keenam kegiatan tersebut adalah infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (Rp 200 miliar), infrastruktur pengendalian banjir (Rp 1,008 triliun), infrastruktur olahraga (Rp 1,182 triliun), infrastruktur pengelolaan sampah (Rp 91 miliar), dan infrastruktur transportasi (Rp 768 miliar).

”Dana PEN ini akan dipergunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ditetapkan pada 2020, kemudian karena adanya pandemi Covid-19 lalu berhenti,” ucap Taufik yang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Baca juga : Triliunan Rupiah Utang untuk Bangun Konstruksi Jalan dan Pengendalian Banjir Jakarta

Ia melanjutkan, untuk infrastruktur olahraga, yang akan dibangun adalah Jakarta International Stadium. Untuk transportasi, ia menyebutkan pembangunan lintas bawah (underpass) dan jalan layang (flyover), seperti di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (berkemeja putih) berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu di Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2020).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta secara terpisah menyebutkan, dari dana PEN Rp 3,2 triliun yang disalurkan pada 2020 ini, Rp 1 triliun lebih akan digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta. Terkait pengendalian banjir, dana itu digunakan, di antaranya, untuk pengerukan sampah, program drainase vertikal, program pompa, dan program pembebasan lahan.

Berdasarkan rapat pengendalian banjir Jakarta antara Dinas Sumber Daya Air DKI dan jajaran Pemprov DKI pada 3 Agustus lalu dirinci, pembebasan lahan itu, di antaranya, mencakup pembebasan lahan di kali-kali yang akan dilakukan normalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun proyek berupa peningkatan kapasitas sungai dan drainase akan menyasar Kali Angke, Pesanggrahan, Sunter, Ciliwung, dan Jatikramat. Sebagian dana itu juga akan dipakai untuk pengadaan lahan bagi pembangunan enam waduk, yaitu Waduk Brigif, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Lebak Bulus, Waduk Cimanggis, Waduk Rambutan, dan Waduk Sunter Selatan.

Selain itu, dana PEN akan dipakai pula untuk membiayai pembangunan tanggul pantai, pembangunan polder pengendali banjir, dan revitalisasi pompa pengendali banjir yang menjadi kewenangan DKI Jakarta. Pompa yang menjadi kewenangan DKI Jakarta total sebanyak 764 pompa.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menyaksikan alat berat dari Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang digunakan untuk mengeruk endapan lumpur Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2020).

”Kalau pompa, selalu ada perbaikan atau revitalisasi. Selalu ada juga yang baru. Kalau bicara pompa di Jakarta, sekalipun kami punya pompa dalam jumlah yang banyak, ya, jumlahnya masih kurang. Setiap tahun, kami selalu menambah pompa, setiap tahun kami selalu menyervis, memperbaiki, melakukan revitalisasi optimalisasi terkait pompa. Semua negara yang mengalami banjir, ya, pasti salah satunya mengendalikan pompa, selain program lain,” tutur Ahmad Riza.

Seperti yang disampaikan Staf Ahli Menteri PUPR Firdaus Ali dalam paparan pada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020), pompa-pompa yang ada di DKI Jakarta rata-rata memiliki kapasitas 520 meter kubik per detik. Sementara volume air yang harus dibuang saat terjadi hujan deras sebanyak 1.500 meter kubik per detik.

”Jelas tidak seimbang. Ada dana PEN, bisa dipakai membeli pompa,” ujar Firdaus.

Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Jakarta, menyatakan, untuk pengendalian banjir, DKI Jakarta sebaiknya fokus juga pada pembebasan lahan di pinggir-pinggir kali supaya program penataan kali yang mandek bisa kembali dilakukan.

Baca juga : Jakarta Siagakan Pompa dan Alat Berat untuk Hadapi Ancaman Banjir

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kenaikan tinggi muka air Sungai Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (22/9/2020).

Penertiban bangunan

Selain upaya-upaya itu, Ahmad Riza juga menyebut langkah Pemprov DKI untuk melakukan penertiban bangunan, khususnya di kawasan permukiman mewah yang terletak di sempadan kali. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penertiban adalah Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di Ciganjur ini, pada banjir 3 Oktober lalu, luapan kali memakan korban setelah tembok perumahan jebol dan menimpa permukiman warga di seberang sungai.

”Kami akan menertibkan bangunan perumahan milik warga mampu yang dibangun tepat di pinggir kali. Itu tidak boleh,” kata Ahmad Riza.

Selain itu, Pemprov DKI juga meminta wali kota mengecek kembali izin mendirikan bangunan (IMB) para developer yang membangun perumahan persis di pinggir kali.

Lima poin penanganan banjir

Secara terpisah, Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani melalui keterangan tertulis menyatakan, untuk bisa memberi rekomendasi penanganan banjir Jakarta, pansus belajar dari Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Surabaya.

Dari Surabaya, lanjut Zita, ada lima poin yang dipelajari. Satu, jalur pedestrian dan jalan. Ketika membuat jalan, pastikan saluran di bawah jalan adalah yang lebih utama agar sistem drainase berjalan baik.

”DKI belum sinkron untuk itu, masih utamakan membangun jalan, salurannya tidak diperhatikan,” katanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Deretan rumah semipermanen berdiri di atas bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (8/10/2020).

Kedua, DKI mesti memperhatikan kapasitas tampung saluran supaya air bisa ditampung dan kemudian dialirkan secara alami. ”Ketiga, karena air datangnya dari laut, lokal, ataupun kiriman, kerja keras lebih baik,” ucap Zita.

Pembelajaran keempat, lanjutnya, adalah kolaborasi antardinas dan kesadaran warga. Ketika musim hujan, semua dinas harus dikerahkan, tidak hanya satu atau dua dinas. Begitu juga dengan warga, kampanye bahaya banjir dan sebabnya sudah dilakukan lebih awal sehingga timbul keasadaran untuk ikut serta menjaga kelestarian.

Yang kelima, sebelum air masuk kota, kurangi debitnya terlebih dahulu. ”Pastikan aliran sungai memadai. Kita harus tahu (cara) memecah sungai dan memberi jalan untuk air sehingga debit air tidak berlebih,” pungkasnya.