Kecamatan di Jakarta Waspadai Lonjakan Kasus Dua Pekan ke Depan

Pelonggaran dalam PSBB transisi yang memicu peningkatan mobilitas warga dan adanya kerumunan berupa unjuk rasa berkali-kali menjadi alarm kewaspadaan akan ada peningkatan kasus dalam dua pekan ke depan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengunjung menyantap makanan di sentra kuliner di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi serta  berlangsungnya unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja membuat dua pekan ke depan sebagai masa yang krusial. Apabila pergerakan manusia bisa dikendalikan beserta protokol kesehatan berupa memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun bisa ditegakkan secara keseluruhan, risiko lonjakan kasus positif Covid-19 bisa dihindari.

Hal tersebut menjadi prioritas di sejumlah kecamatan. Caranya ialah tetap melakukan patroli keliling rukun tetangga (RT) setiap hari mengingatkan warga agar tidak keluar rumah apabila tidak ada kebutuhan mendesak. Jika harus keluar rumah, diwajibkan memakai masker dengan benar, yaitu menutup hidup dan mulut serta menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain.

”Pekan lalu waktu DPR RI meloloskan RUU Cipta Kerja suasana di Gambir tidak terlalu parah karena demonstrasi terpusat di Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia,” kata Camat Gambir Fauzi, tatkala dihubungi di Jakarta pada Rabu (14/10/2020).

Pastinya kami meminta para pengurus RT dan rukun warga untuk benar-benar memperhatikan perkembangan warga selama satu hingga dua minggu ini. Kalau ada yang demam atau batuk pilek agar segera dilaporkan ke puskesmas. (Fauzi)

Namun, hari ini unjuk rasa terjadi di Jalan Abdul Muis dan di depan Hotel Millenium sehingga warga Kelurahan Petojo, Gambir, banyak yang keluar rumah untuk menyaksikan keramaian tersebut. Menurut Fauzi, mayoritas tidak mengikuti demonstrasi, tetapi  hanya berdiri di trotoar untuk melihat massa melakukan jalan kaki sambil meneriakkan yel-yel.

Kompas/Wawan H Prabowo

Massa aksi memadati kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, untuk menggelar unjuk rasa menolak omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI di Selasa (13/10/2020).

Ia bersama satuan polisi pamong praja melakukan patroli meminta warga agar segera kembali ke rumah masing-masing demi menghindari risiko terpapar virus korona baru. Akan tetapi, ia memahami bahwa unjuk rasa adalah hak demokrasi warga sehingga jika warga memutuskan untuk tetap di jalan agar jangan sekali pun melepas masker. Apalagi, ketika berdiri atau duduk berdekatan dengan orang lain.

”Pastinya kami meminta para pengurus RT dan rukun warga untuk benar-benar memperhatikan perkembangan warga selama satu hingga dua minggu ini. Kalau ada yang demam atau batuk pilek, agar segera dilaporkan ke puskesmas,” kata Fauzi.

Akses ke enam kelurahan di Gambir juga dibatasi dengan cara menutup berbagai jalan sehingga keluar dan masuknya warga maupun orang lewat terpantau.

Strategi

Di Kecamatan Ciracas, suasana relatif terkendali karena warga dan para pekerja pabrik di wilayah tersebut tidak keluar untuk mengikuti unjuk rasa. Hal tersebut dikemukakan Camat Ciracas Mamad. Pihaknya bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan berbagai organisasi masyarakat (ormas) lokal.

Para pekerja di pabrik-pabrik harus masuk karena piket. Setiap hari tidak ada yang keluar untuk berdemonstrasi. Akan tetapi, Mamad tidak bisa menjamin para pekerja yang sedang tidak masuk kerja karena setiap pabrik menerapkan jadwal piket 25-50 persen per hari.

”Kami berkoordinasi dengan pabrik-pabrik apabila pekerja ingin menyalurkan aspirasi pasti ada cara lain selain turun ke jalan berunjuk rasa yang membahayakan kesehatan karena risiko tertular Covid-19 besar sekali,” ujarnya.

Semua pabrik dan kantor juga diminta mengetatkan protokol keamanan dan segera melaporkan jika ada satu orang saja yang menunjukkan gejala sakit.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas pengawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI menginspeksi perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi di Ciracas, salah satunya Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, agar mahasiswa tidak turun ke jalan. Mamad mengatakan, kondisi di kecamatan tersebut cukup tertib. Tidak ada fasilitas umum yang dirusak walaupun di beberapa titik terdapat coretan ekspresi kritis terhadap pemerintah.

Baca juga: Masyarakat Didorong Berbelanja di Tempat Usaha yang Disiplin Mencegah Covid-19

Secara terpisah, Camat Pademangan Mumu Muhtahid mengatakan, pihaknya kian menggalakkan ”Mang Jaja”, yaitu terminologi lokal untuk tiga protokol kesehatan kepada warga. Seluruh anggota satpol PP, polsek, dan TNI di tempat itu diturunkan untuk berkeliling wilayah setiap hari melakukan sosialisasi.

”Dua pekan terakhir juga dilakukan tes cepat massal di beberapa RW yang dianggap berisiko tinggi,” katanya.

Tes itu diikuti penelusuran kontak secara gencar oleh puskesmas agar orang-orang yang keluar rumah untuk terlibat atau melihat unjuk rasa maupun yang melonggarkan kedisiplinan di masa PSBB transisi segera tercatat dan terawasi.

Menurut Mumu, wilayah fokus saat ini adalah Kelurahan Pademangan Barat yang memiliki banyak permukiman padat sehingga risiko penyebaran kluster keluarga lebih besar dibandingkan tiga kelurahan lain.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengunjung menyantap makanan di sentra kuliner di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2020).

Data terkini kasus positif Covid-19 di Jakarta secara keseluruhan adalah 90.266 kasus. Sebanyak 13.381 orang masih dirawat atau diisolasi. Angka kematian sebanyak 1.961 orang dan jumlah yang sembuh ada 74.924 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia Tatri Lestari handayani mengutarakan, kendala masih ada di antrean sampel hasi tes reaksi berantai polimerase (PCR). Ada 149 kasus positif yang sebetulnya dites pada 13 Oktober, tetapi baru dilaporkan pada 14 Oktober. Hal ini yang menghambat efektivitas penindakan serta penelusuran kontak.

Baca juga: Penularan Sulit Dibendung