Evaluasi Pembukaan Hari Bebas Kendaraan

Selain pembukaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor belum melalui proses simulasi, pelaksanaannya mengabaikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Masyarakat memadati jalan protokol MH Thamrin, Jakarta Pusat, saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day), Minggu (8/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pembukaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta didorong untuk dievaluasi. Selain belum melalui proses simulasi, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor itu masih mengabaikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2020), menjelaskan, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada sektor tertentu harus didahului dengan simulasi. Pelonggaran baru bisa dilakukan jika simulasi penerapan tatanan normal baru dengan protokol kesehatan yang ketat telah berjalan dengan baik.

Jika setelah pelonggaran ditemukan kejanggalan, seperti tidak dipatuhinya protokol kesehatan, pelonggaran harus dievaluasi.

’’Saya mengimbau pada semua saja yang telah menyetujui adanya pembukaan untuk sektor kegiatan tertentu, kalau ada yang kurang beres, segera dievaluasi. Dan untuk tahapan berikutnya supaya dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang sudah ada,” kata Muhadjir saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akhir pekan lalu.

Baca juga : Penularan Meluas, Kasus Membesar

Kompas/Priyombodo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Pembukaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Ibu Kota Negara pada Minggu (21/6/2020) disambut antusias oleh masyarakat. Masyarakat pun tumpah ruah di jalanan untuk berolahraga atau sekadar berjalan-jalan pagi. Lantaran banyaknya masyarakat yang beraktivitas, protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan tidak berkerumun, diabaikan.

Karena itulah, menurut Muhadjir, sejak awal Presiden Jokowi selalu mengingatkan pentingnya simulasi. Pelonggaran yang diikuti tatanan normal baru harus benar-benar dilakukan dengan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan ketat, dari memakai masker, sering mencuci tangan, hingga menjaga jarak.

Mantan Menteri Pendidikan itu bisa memahami euforia masyarakat untuk beraktivitas setelah lebih dari tiga bulan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor tak dilaksanakan. Namun, evaluasi tetap diperlukan demi mencegah penularan baru Covid-19.

’’Biasanya memang kalau satu-dua kali, tahap pertama itu, kan, banyak hal yang di luar perhitungan. Ya, seperti waktu kami membuka bandara, satu-dua hari terjadi anomali. Tapi setelah itu kami evaluasi,” tuturnya.

Baca juga : WHO: Pandemi dalam Fase Baru dan Berbahaya

Kompas/Priyombodo

Suasana saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).

Tiga provinsi

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Muhadjir yang hadir bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo diminta melaporkan penanganan terkini penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah. Salah satunya terkait pelonggaran PSBB di sejumlah daerah.

’’Intinya, Presiden menanyakan apakah (kasus Covid-19) masih terkendali atau tidak,” kata Muhadjir.

Dalam laporannya, Doni menyampaikan bahwa saat ini pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah relatif terkendali. Gugus Tugas terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengendalian penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 tersebut.

Meski begitu, Presiden tetap mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pengendalian kasus Covid-19 di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Salah satu instruksi yang disampaikan Presiden adalah penambahan fasilitas yang diperlukan untuk penanganan pandemi di ketiga provinsi tersebut.

Baca juga : Bagaimana Nenek Moyang Kita Melawan Wabah?

Kompas/Priyombodo

Petugas kesehatan dari Puskesmas Tebet memberikan edukasi cara membersihkan tangan dengan cairan antiseptik kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).

Presiden, bahkan, sampai meminta Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I menangani Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. ’’Sebagaimana di Wisma Atlet ditangani Pangkogabwilhan II, yang di Surabaya itu Presiden memerintahkan supaya ditangani oleh Pangkogabwilhan I,” kata Muhadjir.

Sementara secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk memahami protokol kesehatan pada era normal baru.  Hanya dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan, era normal baru akan mampu mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

’’Kita semua perlu membangun kesadaran bersama bahwa protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi bagian dari upaya dan langkah semua orang mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang telah merusak segala-galanya,’’ tuturnya.

Baca juga : Pemerintah Pusat Terus Mendorong Normal Baru di Tengah Ancaman Covid-19

Jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan, tak hanya target memutus mata rantai Covid-19 saya yang bisa tercapai, tetapi juga ketidakpastian akibat pandemi bisa diakhiri. Dengan demikian, dampak yang lebih buruk akibat pandemi pun bisa dicegah.