Mitigasi Bencana di 10 Destinasi Wisata Prioritas Diperkuat
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan mitigasi bencana di lokasi wisata. Fokus utama pada 10 destinasi wisata prioritas.
Oleh
Ayu Pratiwi
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan mitigasi bencana di lokasi wisata. Fokus utama pada 10 destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Ini penting karena keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penentu wisatawan dalam memilih destinasi wisata.
Kerja sama dibahas dalam rapat antara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kasubandio, di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
”Di setiap destinasi wisata ada berbagai macam risiko. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan baik. Sistem manajemen dan komunikasi harus baik sehingga wisatawan dapat info, akses fasilitas, dan sebagainya untuk mengantisipasi bencana. Dengan menciptakan rasa aman dan nyaman, saya rasa pariwisata akan meningkat signifikan,” kata Wishnutama.
Peningkatan mitigasi bencana di destinasi wisata diprioritaskan terlebih dulu untuk 10 destinasi wisata prioritas. Sebab, dengan menjadi destinasi wisata prioritas, wisatawan akan berbondong-bondong ke lokasi-lokasi wisata tersebut. Untuk itu, keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, salah satunya dari potensi bencana, perlu ditingkatkan.
Seperti diketahui, 10 destinasi wisata prioritas itu adalah Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Borobudur (Jawa Tengah), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo (Jawa Timur), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Selain destinasi wisata prioritas akan menjadi magnet wisatawan, Wishnutama juga menekankan faktor keamanan dan kenyamanan penting untuk ditingkatkan karena kedua faktor tersebut turut dipertimbangkan oleh wisatawan saat memilih destinasi wisata.
Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan, setiap destinasi wisata memiliki karakteristik ancaman bencana yang berbeda-beda. Tak terkecuali pada 10 destinasi wisata prioritas. Oleh karena itu, sebelum menyusun mitigasi bencana di setiap destinasi, BNPB berencana melakukan kajian terlebih dulu. Kajian mencakup kajian geologis, vulkanologis, dan ekonomis.
”Kita ketahui dulu jenis ancaman yang ada. Kemudian, kita siapkan fasilitas, baik itu lembaga, SDM-nya (sumber daya manusia), termasuk peralatan, maupun anggarannya,” katanya.
Tak cukup hanya di situ, untuk meningkatkan mitigasi bencana di daerah wisata, Doni mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah wisata.
”Kita tahu di daerah juga ada banyak keterbatasan sehingga BNPB berinisiatif untuk mencari terobosan. Bagaimana sekat-sekat ini bisa terbuka dan ke depan bagaimana ini bisa bersatu semua. Tentu harus disiapkan sebuah kelembagaan BPBD yang memang mumpuni dan memiliki kapasitas yang sangat bagus,” tutur Doni.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebancanaan BNPB Agus Wibowo mencontohkan BPBD di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya karena belum memiliki pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (pusdalops) dan layanan call center yang memadai.
”Jadi, itu harus disiapkan dulu. Kemudian kelengkapannya. Pusdalops-nya, petugas keamanannya, fasilitas evakuasi, dan sebagainya harus disiapkan sehingga wisatawan merasa enak dan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” kata Agus.