Penguasa Baru Ditantang Berkolaborasi

Kompas

Alat berat digunakan dalam penambangan batuan di daerah aliran Sungai Cisadane di Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/1). Kerusakan lingkungan karena hilangnya vegetasi di daerah aliran sungai (DAS) tersebut menambah ancaman banjir di wilayah Jabodetabek.Kompas/Agus Susanto (AGS)16-01-2016

JAKARTA, KOMPAS -- Sejumlah kepala daerah yang baru terpilih berdasarkan hasil pilkada serentak di Tangerang, Bekasi, dan Bogor pada Rabu (27/6/2018) ditantang untuk segera berkolaborasi menangani sejumlah tantangan prioritas di kawasan Jabodetabek. Tantangan bagi para penguasa daerah yang baru terpilih untuk pertama kalinya maupun para petahana itu mencakup isu banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, persampahan, dan ketahanan pangan.

Anggota demisioner Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Khairul Ishak Mahadi, Kamis (28/6/2018) di Jakarta menyebutkan lima isu tersebut merupakan hal strategis yang disepakati Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) untuk dihadapi bersama.  Ia mengatakan, tantangan-tantangan itu kini tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral oleh masing-masing daerah seperti terjadi di masa lalu.

“Dulu, kota (masih) kecil, compact. Sekarang (kota) berkembang dan menyatu dengan kawasan sekitar,” kata Khairul.

Perubahan dan perkembangan kawasan perkotaan itu, imbuhnya, mesti diikuti dengan model pengelolaan kawasan urban yang dilakukan secara kolaboratif. Pendekatan tata kelola secara kolaboratif telah menjadi keniscayaan alih-alih dengan tetap mengadopsi model pengelolaan daerah perkotaan secara struktural yang sangat hierarkis dan terfragmentasi.

Ia menambahkan, tantangan utama untuk melakukannya memang ada pada sistem pemerintahan yang saat ini masih terkotak-kotak dalam dinas-dinas atau sektor-sektor tertentu. “Antar sektor (cenderung) tidak ada koordinasi. (Juga) Antar daerah (tidak ada koordinasi), karena pendekatan manajerial struktural. Semua satu komando,” sebut Khairul.

Khairul mencontohkan, dalam menangani persoalan banjir misalnya, kini tidak bisa lagi dilakukan dengan anggapan bahwa hal itu hanyalah merupakan persoalan di daerah hilir seperti Jakarta. Karena faktanya, alih fungsi lahan dan sejumlah hal seperti degradasi kualitas daerah aliran sungai juga relatif terjadi sejak di kawasan hulu.

Ini termasuk dengan kecenderungan penurunan kualitas daerah aliran sungai menyusul pendangkalan turunnya fungsi kawasan tersebut karena tumpukan sampah. Hal itu seperti terpantau pada Kamis petang di salah satu bagian Kali Pesanggarahan dekat kawasan Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat dengan tumpukan sampah dan bangunan semi permanen di sebagian tepiannya.

“Ini para kepala daerah terpilih, baru dan petahana, mesti memahami (keterkaitan antardaerah di Jabodetabek),” ujar Khairul. Menurutnya, kawasan Jabodetabek merupakan kawasan perkotaan dengan ekosistem, perekonomian, dan kondisi sosial yang berada dalam satu kesatuan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ungkapan "Tua di Jalan" telah menjadi identitas masyarakat Jabodetabek yang setiap harinya menghabiskan waktu di jalan berjam-jam karena terjebak kemacetan, seperti di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (19/10). Selain pemborosan bahan bakar, kemacetan juga membuat tingkat stres meningkat serta gangguan kesehatan akibat polusi udara.Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)19-10-2017

Selain lima isu prioritas di atas, Khairul mengatakan bahwa para kepala daerah yang baru terpilih mesti juga memahami dan mengadopsi isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Menurutnya, saat ini visi misi yang dimiliki kepala-kepala daerah tersebut cenderung masih terlepas dari amanat dalam Perpres Nomor 54/2008.

Inisiator

Dalam skema tata kelola kolaboratif di kawasan Jabodetabek, Khairul mengatakan bahwa idealnya pemerintah DKI Jakarta mengambil peran sebagai inisiator. Ini terkait dengan kepentingan DKI Jakarta yang terbilang paling besar di antara daerah-daerah lain.

Selain itu, juga mesti ada mekanisme untuk memberi dan menerima dalam menyelesaikan isu-isu prioritas. Namun, hal tersebut tidak sebatas penyediaan kebutuhan finansial, melainkan juga harus menjamin adanya keberlanjutan dan konsensus oleh seluruh pihak.

“Bukan (hanya) membayar. Misalnya (pemerintah DKI Jakarta) bayar Rp 5 milir untuk bikin waduk (di daerah lain). Tapi juga harus sustain dan didukung bersama,” ucap Khairul.

Ia juga mengingatkan, kepentingan masyarakat tetap harus diutamakan ketimbang kepentingan tertentu terkait dukungan dari partai politik yang membantu seorang kepala daerah terpilih. Jika seorang kepala daerah sampai tersandera kepentingan politik alih-alih melayani publik, maka rakyat kebanyakan bakal menanggung kerugian terbesar.

Kompas

Nirwono Jogaarsitek, konsultan lansekapKompas/Raditya Helabumi24-07-2012u/Kompas Muda

Pakar tata kota Nirwono Joga pada hari yang sama mengatakan, sudah saatnya walikota dan bupati di kawasan Bodetabek memandang dan memiliki visi yang sama sebagai kota metropolitan. Selain itu, juga mendukung perkembangan Kota Jakarta. (INK)