Sampah Tak Terkelola Baik, Warga TPA Cipayung Mengeluh Kian Sengsara
Oleh
Irene Sarwindaningrum
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Cipayung, tepatnya Kelurahan Pasir Putih, Kota Depok, Jawa Barat, mengeluh semakin sengsara karena pemerintah setempat tak juga melakukan pengelolaan memadai pada kawasan TPA Cipayung. Setelah menderita akibat bau dan lingkungan kotor selama bertahun-tahun, kini mereka juga harus mengalami jalan putus akibat luapan air dari tumpukan sampah yang masuk di Kali Pesanggrahan.
Salah satu warga kawasan TPA Cipayung, Bambang Sutrisno (50), warga RT 004 RW 002, Kelurahan Pasir Putih, mengatakan, luapan air dari Kali Pesanggrahan itu sudah memutus salah satu ruas jalan di kampung mereka. Bahkan, saat kemarau seperti sekarang, air tak juga surut karena Pemerintah Kota Depok tak menangani akar masalah.
”Sampah dari TPA meluas sampai masuk ke sungai. Luapan air di sini tidak akan surut kalau pendangkalan kali dari sampah tak dikeruk juga,” katanya, Sabtu (2/6/2018).
Menurut Bambang, ada ribuan warga yang terkena dampak TPA Cipayung yang tak dikelola dengan baik itu. Bau busuk yang menyengat bisa tercium di seluruh kelurahan, lalat yang dapat membawa penyakit, hingga luapan air setinggi sekitar 1 meter saat kemarau dan semakin tinggi saat musim hujan.
Luapan air itu, kata Bambang, sudah membuat salah satu warga tak bisa tinggal di rumahnya lagi karena air tak pernah surut. Warga lain sedang sakit tak bisa keluar karena rumahnya juga dikepung air. Warga tak pernah menerima kompensasi apa pun.
Bambang mengatakan, sejak 2011 warga sekitar mendesak Pemkot Depok untuk menutup TPA Cipayung atau setidaknya melakukan pengelolaan sesuai peraturan.
Kawasan TPA Cipayung hanya mempunyai area penyangga (buffer zone) sekitar 100 meter dari ketentuan minimal 500 meter-1 kilometer. Kondisi TPA yang menerima sekitar 750 ton sampah warga Depok setiap harinya itu pun sudah kelebihan beban. Namun, kata Bambang, keluhan warga TPA Cipayung ini tak pernah didengar Pemkot Depok. Warga juga sudah berulang kali menggelar unjuk rasa. Bahkan, permintaan untuk menggelar diskusi publik dengan Wali Kota Depok juga tak ditanggapi.