MRT Jakarta Siapkan Pinjaman Fase 2 Bundaran HI-Kampung Bandan
Oleh
Helene F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA., KOMPAS- Satu tahun sebelum pengoperasian fase 1 MRT Jakarta, pihak perusahaan yaitu PT MRT Jakarta masih menyiapkan pembangunan fase 2 koridor selatan–utara. Didahului proses panjang, Mei 2018 ditargetkan sudah ada penandatanganan perjanjian pinjaman antara pemerintah Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dengan Pemerintah Indonesia.
Tuhiyat, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Kamis (29/3) menjelaskan, proses pengajuan pinjaman itu dimulai sejak fase 1 mulai dikerjakan. Prosesnya bukan hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di lingkungan Pemprov DKI dan DPRD DKI.
Agustus 2017 lalu, melalui perjuangan panjang di DPRD DKI Jakarta, pihak legislatif akhirnya menyetujui pengajuan pinjaman MRT Jakarta fase 2. Pinjaman fase kedua terbagi atas dua komponen: pinjaman untuk fase 2 dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kampung Bandan sejauh 8,3 km sebesar Rp 22,5 triliun dan pinjaman untuk pekerjaan tambahan penyesuaian aspek kegempaan dan harga bahan bangunan Rp 2,5 triliun.
“Untuk pinjaman fase dua ini, seluruh appraisal oleh tim JICA kepada Bappenas, MRT, juga Pemprov DKI sudah dilakukan,” jelas Tuhiyat.
Prosesnya panjang, karena JICA perlu pertimbangan matang. “Dari seluruh proses, pada April 2018 ini akan ada pledge (janji). Nanti ada satu pernyataan verbal dari JICA yang menyatakan besaran pinjaman,” kata dia.
Janji itu akan diikuti agenda penandatanganan pinjaman oleh JICA dan Pemerintah Indonesia. “Target kami, penandatanganan pinjaman sebelum Mei 2018. Itu akan lebih baik, karena sebelum pinjaman digunakan mesti masuk dulu ke APBN 2019. Dengan APBN 2019 ditutup Mei 2018, kami berharap angka bisa masuk dulu ke APBN 2019,” jelas Tuhiyat.
MRT Jakarta juga berharap pinjaman tak masuk di APBN Perubahan 2019. Anggaran sudah akan dipakai awal 2019.
Silvia Halim, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta menjelaskan, berdasar pengalaman, pinjaman paling cepat baru bisa dipakai empat bulan setelah penandatanganan pinjaman.
Proses empat bulan itu, kata Tuhiyat, karena setelah penandatanganan pinjaman, masih ada satu tahapan yang harus dipenuhi. Itu adalah penyusunan Naskah Penerusan Pinjaman Hibah (NPPH) dan Naskah Penerusan Pinjaman (NPP). Proses penyusunannya bisa 3-4 bulan.
“Itu 3-4 bulan setelah signing. Katakan Juni selesai, Oktober baru selesai. Lalu, mesti ada tanda tangan Kemenkeu atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), maka uang baru bisa dipakai,” jelas Tuhiyat.
Silvia menambahkan, dengan seluruh rangkaian proses itu, peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fase 2 MRT Jakarta dijadwalkan Desember 2018.
Adapun untuk pembangunan fase 1 MRT Jakarta sejauh 15,6 km dari Lebak Bulus ke Bundaran HI per 25 Maret sudah menyentuh 92,50 persen. Konstruksi layang maju 89,19 persen. Konstruksi bawah tanah 95,83 persen.
Untuk pekerjaan sistem perkeretaapian dan jalur kereta, di area dipo 92 persen, konstruksi layang 43 persen, dan konstruksi bawah tanah 57 persen.