Menuju Endemi, Bakal Dilakukan Uji Coba Tanpa Karantina di Bali

Mulai 1 Maret, durasi karantina hanya 3 hari sepanjang pelaku perjalanan luar negeri telah divaksinasi dosis lengkap dan booster. Pada 14 Maret, diuji coba tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri di Bali.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, KOMPAS – Dengan mengacu pada sejumlah data, pemerintah mempersiapkan transisi dari pandemi menuju endemi. Mulai 14 Maret, pemerintah akan mulai menguji coba kebijakan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri di Bali. Jika data laju penularan harian di Bali semakin baik, kebijakan tanpa karantina itu bisa dilaksanakan sebelum 14 Maret.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (27/2/2022), menjelaskan, pemerintah akan mengkaji kebijakan-kebijakan yang mendorong cakupan vaksinasi dosis lengkap ke level tertinggi. Kekebalan masyarakat yang cukup tinggi menjadi prakondisi menuju endemi.

Dibandingkan negara yang sudah tidak memberlakukan karantina, kasus harian per populasi di Indonesia sebenarnya lebih rendah dari negara-negara tersebut. Namun, tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi. Sebaliknya, tingkat vaksinasi dosis lengkap Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara tersebut.

”Berbasis data tersebut, pemerintah tetap mengutamakan kehati-hatian,” ucap Luhut seusai mengikuti rapat terbatas terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara daring, Minggu (27/2/2022) sore.

Oleh karena itu, Indonesia masih menerapkan karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Namun, mulai 1 Maret 2022, durasi karantina hanya tiga hari sepanjang PPLN sudah divaksinasi dosis lengkap dan mendapat dosis penguat (booster).

Mulai 14 Maret, pemerintah juga akan menguji coba kebijakan tanpa karantina untuk PPLN yang datang ke Bali. Syaratnya, menunjukkan bukti pembayaran hotel minimal 4 hari.

Tanpa karantina

Mulai 14 Maret, pemerintah juga akan menguji coba kebijakan tanpa karantina untuk PPLN yang datang ke Bali. Syaratnya, menunjukkan bukti pembayaran hotel minimal empat hari atau bukti domisili bagi WNI, sudah vaksinasi dosis lengkap atau booster, menjalani tes PCR saat tiba (entry PCR test) dan menunggu di hotel hingga hasil negatif keluar, tetap menerapkan protokol kesehatan saat keluar, menjalani tes PCR pada hari ketiga di hotel masing-masing, serta menjalani tes usap antigen setiap hari.

Kebijakan tanpa karantina ini bisa diberlakukan sebelum 14 Maret bila dalam sepekan ini data laju penularan harian dan indikator lainnya di Bali semakin baik. Selain itu, pemerintah mencabut kewajiban penjamin karena memberatkan wisatawan yang masuk.

Baca juga: Karantina Lima Hari Dibatalkan, Langkah Pencegahan di Sulut Dinilai Kurang Matang

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Warga melintas di mural berkaitan dengan maraknya pandemi virus korona atau Covid-19 yang berada di daerah Rawageni, Depok, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). Mural tersebut dibuat agar masyarakat di dunia dan khususnya di Indonesia waspada terhadap pandemi Covid-19.

Bali menjadi lokasi uji coba kebijakan tanpa karantina karena cakupan vaksinasi dosis kedua umum lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Akselerasi vaksinasi dosis kedua bagi warga lanjut usia (lansia) dan dosis penguat tetap diperlukan.

Menurut rencana, pemerintah menerapkan kebijakan tanpa karantina untuk PPLN di seluruh Indonesia pada 1 April 2022. Namun, kata Luhut, hal ini bisa diterapkan lebih cepat jika data indikator menunjukkan situasi membaik.

Sejauh ini, setelah Bali dibuka untuk kedatangan internasional, sudah 1.600 wisatawan masuk ke Bali. Kebanyakan berasal dari Rusia, Australia, Perancis, Amerika Serikat, dan Belanda. Sebanyak 50 persen memilih melakukan karantina di hotel bubble.

Dengan demikian, ke depan, hotel bubble akan ditambah menjadi 17 hotel. Adapun hotel karantina umum ditambah menjadi 41 hotel. Selain itu, perbaikan dilakukan pada mekanisme pemesanan melalui online travel agent, ketersediaan isolasi, penjemputan di bandara, dan kemudahan e-visa.

Hati-hati

Luhut menambahkan, kebijakan transisi dari pandemi menuju endemi harus bertahap. Peta jalan normalisasi kehidupan masyarakat juga disiapkan.

Untuk itu, pemerintah akan memastikan peningkatan cakupan vaksinasi dosis kedua dan booster, peningkatan kapasitas surveillance, testing, tracing, serta menjamin respons fasilitas kesehatan mumpuni. ”Semua kebijakan dalam proses, tidak bisa dilakukan terburu-buru atau hanya ikut tren yang ada,” ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo meminta supaya strategi transisi dari pandemi ke endemi diterapkan secara hati-hati. Karena itu, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pertimbangan yang digunakan tidak hanya indikator-indikator kesehatan atau saintifik, tetapi juga indikator sosial, ekonomi, ataupun politik.

Masyarakat juga perlu mendapat edukasi yang memadai. Dengan demikian, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan hanya slogan.

Baca juga: Sebanyak 145 Pekerja Migran dari Brunei Dikarantina, Satu Terkonfirmasi Covid-19

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Melandai

Sejauh ini, pemerintah menilai tren kasus aktif dan laju penambahan kasus harian menunjukkan pelandaian. Hal ini terlihat di beberapa provinsi dan terkonfirmasi menurun selama tiga minggu berturut-turut, terutama DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.

Beberapa provinsi, lanjut Budi, sudah mencapai puncak dan mulai turun. Akan tetapi, konsistensi penurunan ini masih dipantau, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Beberapa provinsi lain masih meningkat, seperti di Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan beberapa provinsi di Sulawesi. ”Akan tetapi, secara agregat, karena provinsi-provinsi besar sudah mulai menurun, (kasus aktif) ke depan satu-dua minggu lagi akan turun,” ucap Budi.

Proporsi kasus antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali mulai bergeser. Kasus di luar Jawa-Bali mulai mencapai 31,7 persen dari kasus nasional, atau 183.448 kasus. Pada kesempatan yang sama, secara daring, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memonitor langkah-langkah supaya bisa memitigasi dan mengantisipasi penularan Covid-19.

Diharapkan suntikan dosis kedua bisa cepat mengejar 70 persen. Kalau bisa sebelum Lebaran, akhir April sudah selesai 2 dosis 70 persen dari populasi. Kalau hasilnya baik, mungkin bisa berbeda Lebaran kali ini.

Sejauh ini, pemerintah masih mendorong percepatan vaksinasi dosis kedua dan dosis penguat. Kenyataannya, kata Budi, pasien Covid-19 yang meninggal tetap didominasi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi, belum menerima vaksinasi dosis lengkap, dan komorbid.

Dari 344 juta dosis vaksinasi sudah disuntikkan, cakupan dosis pertama 190-an juta, sedangkan vaksinasi dosis kedua masih 143 juta. ”Diharapkan suntikan dosis kedua bisa cepat mengejar 70 persen. Kalau bisa sebelum Lebaran, akhir April sudah selesai 2 dosis 70 persen dari populasi. Kalau hasilnya baik, mungkin bisa berbeda Lebaran kali ini,” tutur Budi.

Selain itu, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua tiga bulan lalu sudah bisa menerima vaksinasi dosis penguat (booster).

Terkait penilaian untuk penentuan level PPKM, pemerintah memberlakukan cakupan vaksinasi dosis kedua sebagai salah satu indikator. Karena itu, banyak kabupaten/kota turun level.

Indikator ini dinilai efektif mendorong percepatan cakupan vaksinasi. Secara rinci, pengaturan ditetapkan dalam instruksi menteri dalam negeri yang diterbitkan Senin (28/2/2022).