Prioritaskan Vaksinasi Dosis Lengkap Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

Pemerintah diminta untuk menunda program vaksinasi ”booster” dan memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap untuk seluruh masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapat vaksin.

Kompas

Vaksinator menyuntikkan dosis pertama vaksin Sinovac dalam vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun di SDN 01 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (16/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap bagi seluruh masyarakat hingga cakupan 70-80 persen dibandingkan dengan memberikan vaksin penguat atau booster. Pemerintah juga perlu menyiapkan tata kelola vaksinasi Covid-19 jangka panjang yang berbasis data, keadilan inklusi, dan akuntabilitas.

Sejumlah lembaga yang mendesak pemerintah memprioritaskan vaksin untuk semua, yakni Center for Indonesia Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa), LaporCovid-19, dan Transparency International Indonesia.

Ketua Dewan Pembina CISDI Diah Saminarsih menyampaikan, koalisi masyarakat sipil tidak menolak program vaksin penguat. Akan tetapi, koalisi menginginkan adanya keadilan vaksin dengan dosis lengkap bagi semua masyarakat. Program vaksin penguat baru bisa dilakukan setelah target atau cakupan vaksinasi nasional tercapai.

”Booster yang diberikan terlalu cepat akan membuka ketimpangan yang lebih besar. Jadi, yang perlu lebih diprioritaskan yaitu bagi mereka yang belum mendapat vaksin dosis pertama, kedua, ataupun orang dengan masalah kekebalan tubuh atau warga lansia,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (17/12/2021).

Jika puskesmas berdaya, kita akan lebih cepat menyelesaikan pandemi karena berada di komunitas yang sudah memiliki jaringan dilengkapi kader-kader kesehatan.

Menurut Diah, ketimpangan terhadap akses vaksin menjadi salah satu faktor yang dapat memicu virus Covid-19 terus bermutasi. Hal ini ditunjukkan dari munculnya varian Omicron yang diperkirakan berasal dari seseorang di Afrika yang mengalami masalah kekebalan tubuh atau imunokompromis. Di sisi lain, tingkat vaksinasi di negara-negara Afrika juga masih sangat rendah, sekitar 8 persen dari populasi.

Guna mencegah Covid-19 terus bermutasi, kata Diah, diperlukan upaya dari semua pihak, baik di tingkat global maupun lokal. Di tingkat global, negara-negara dengan angka vaksinasi yang masih rendah perlu mendapat bantuan vaksin. Namun, negara tersebut juga harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin hingga memberikan tiga dosis untuk seseorang dengan imunokompromis.

Sementara khusus untuk Indonesia, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dapat bertumpu pada puskesmas. Sebab, puskesmas telah memiliki jaringan untuk menjangkau komunitas terkecil yang kerap sulit mendapat akses kesehatan ataupun vaksinasi.

Baca juga: Antisipasi Kejadian Ikutan Pascaimunisasi

”Puskesmas sebagai layanan kesehatan primer di Indonesia merupakan tempat terbaik untuk diintervensi agar kita semua keluar dari pandemi. Jadi, jika puskesmas berdaya, kita akan lebih cepat menyelesaikan pandemi karena berada di komunitas yang sudah memiliki jaringan dilengkapi kader-kader kesehatan,” tuturnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Jumat (17/12/2021), sebanyak 149 juta orang telah mendapat vaksinasi dosis pertama dan 105 juta untuk dosis kedua. Angka ini membuat vaksinasi lengkap (dua dosis) di Indonesia baru mencapai sekitar 50 persen dari target yang ditetapkan, yakni 208 juta orang.

Sulit mendapat vaksin

Koordinator Advokasi LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menyatakan, meski program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan hampir satu tahun, data yang dihimpun LaporCovid-19 dari pengaduan masyarakat menunjukkan sampai saat ini masih banyak warga yang kesulitan mendapat vaksin. Kesulitan tersebut mencakup kendala administrasi hingga keterbatasan jumlah vaksin di daerah tersebut.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Kalman (50), masyarakat adat Baduy dalam, bersiap untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan di Terminal Ciboleger, Lebak, Banten, Kamis (14/10/2021). Masyarakat adat menjadi salah satu kelompok rentan yang menjadi prioritas vaksinasi Covid-19.

”Sejak empat bulan terakhir, kami menerima sedikitnya 308 laporan dari warga yang menginformasikan terkait kendala mereka pada program vaksinasi Covid-19. Kendala paling banyak yaitu pada proses pendataan dan pendaftaran, penyalahgunaan, hingga masalah yang timbul pada tata laksana,” tuturnya.

Menurut Firdaus, pemberian vaksin bagi masyarakat di daerah idealnya dilakukan di sejumlah puskesmas. Namun, banyak puskesmas yang tidak menyediakan program vaksinasi Covid-19 dengan sejumlah alasan, salah satunya keterbatasan vaksin. Kondisi ini membuat masyarakat harus berkeliling daerah untuk mencari dan mendapatkan vaksinasi.

Selain itu, pemberian vaksin di beberapa daerah juga masih mensyaratkan penunjukan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai domisili. Hal ini menghambat pemberian vaksin bagi warga perantauan ataupun yang sudah menetap, tetapi belum mendapatkan KTP di domisili tersebut.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Diperluas