Pendekatan Multisektoral Diperlukan untuk Atasi Tuberkulosis

Pemerintah pusat bersama daerah perlu bergerak bersama dengan seluruh masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan yang ada untuk mengatasi tuberkulosis.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan pendekatan multisektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan perlu digunakan dalam mengatasi tuberkulosis. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang diselenggarakan secara daring, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Penanggulangan penyakit tuberkulosis perlu didukung semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, maupun masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi pandemi Covid-19 juga semestinya bisa dimanfaatkan sekaligus untuk menanggulangi tuberkulosis.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan, pendekatan multisektoral harus dilakukan dalam menanggulangi tuberkulosis (TB). Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat harus diperkuat.

”Agar tidak ada hambatan sosial-ekonomi bagi penderita TB dalam menjangkau layanan kesehatan berkualitas,” tuturnya dari kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Pendekatan multisektoral harus dilakukan dalam menanggulangi TB. Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat harus diperkuat.

Dalam sambutannya di peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang dilangsungkan secara daring, Rabu (24/3/2021), Wapres juga menyampaikan empat hal yang dinilai penting dalam percepatan eliminasi TB. Pertama, meningkatkan intensitas edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini diperlukan supaya masyarakat bisa mencegah penyakit TB, segera berobat secara berkelanjutan sampai sembuh bila terpapar, dan mengurangi stigma terhadap pasien.

Baca juga: Covid-19 dan Target Indonesia Bebas Tuberkulosis 2030

Kedua, jangkauan untuk menemukan pasien dan memastikan masuk dalam sistem pengobatan harus ditingkatkan. Ketiga, fasilitas layanan kesehatan juga perlu diperkuat, baik di puskesmas, klinik, maupun layanan kesehatan masyarakat lainnya. Terakhir, perlu diperkuat pula sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan pasien menjalani pengobatan sampai sembuh.

Tuberkulosis memang masih menjadi masalah kesehatan dunia. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Maxi Rondonuwu menyebutkan, di seluruh dunia, terdapat 10 juta penderita TB dengan 1,2 juta di antaranya meninggal. Indonesia sebagai negara dengan penderita TB kedua terbanyak di dunia setelah India, setiap tahun diperkirakan ada 45.000 pasien TB. Dari jumlah ini, 70 persen penderita TB adalah anak usia di bawah 15 tahun.

Tingkat kematian akibat TB juga tinggi, melebihi tingkat kematian akibat Covid-19. Di Indonesia, setidaknya 98.000 orang meninggal akibat TB per tahun.

”Perkiraannya, setiap 360 detik atau satu jam, 11 orang meninggal karena TB, lebih banyak dari (kematian) akibat Covid-19,” tutur Maxi.

Dunia berkomitmen untuk mengeliminasi TB pada 2035 dan bebas TB pada 2050. Indonesia sendiri menetapkan eliminasi TB pada 2030.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, pemerintah menargetkan untuk menurunkan prevalensi TB di Indonesia dari 316 pasien per 100.000 menjadi 65 per 100.000 di tahun 2030. Budi berharap, capaiannya bisa lebih baik daripada angka tersebut.

Baca juga: Temuan Kasus Menurun, Pelacakan Kasus TB dengan Covid-19 Perlu Terintegrasi

TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI KEMENTERIAN KESEHATAN DI KANAL YOUTUBE

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, upaya-upaya penanganan Covid-19 semestinya bisa diterapkan juga bersamaan dengan penanggulangan tuberkulosis. Sebab, jumlah penderita TB di Indonesia masih banyak. Saat ini pemerintah menargetkan penurunan prevalensi TB dari 316 per 100.000 penduduk menjadi 65 per 100.000 penduduk pada 2030.

Masalahnya, ketika pandemi Covid-19, pasien TB takut berobat dengan alasan khawatir tertular Covid-19. Para pendamping juga tak leluasa mengawal pengobatan pasien-pasien TB akibat risiko penularan ini. Angka temuan kasus TB pun menurun. Justru, menurut Budi, pengalaman menangani pandemi Covid-19 yang terus menekankan tindakan promotif, preventif, dan kuratif perlu diterapkan juga dalam penanggulangan TB. ”Kemenkes akan mencoba melakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk menurunkan angka kasus TB,” tuturnya.

Pengalaman menangani pandemi Covid-19 yang terus menekankan tindakan promotif, preventif, dan kuratif perlu diterapkan juga dalam penanggulangan TB.

Digitalisasi data dalam penanganan Covid-19 menunjukkan tanpa data yang rapi dan kedisiplinan dalam meminta laporan dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta sulit mendapatkan informasi lengkap untuk merumuskan kebijakan tepat.

Selain itu, kata Budi, banyak investasi yang sudah dilakukan untuk melengkapi infrastruktur di fasilitas kesehatan sepanjang pandemi Covid-19. Karena TB adalah penyakit di saluran pernapasan yang mirip karakternya dengan Covid-19, semestinya infrastruktur yang telah disiapkan juga bisa dimanfaatkan untuk menangani TB.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Pengunjung melihat papan informasi yang dipamerkan di sela-sela soft launching program Zero Tuberculosis Yogyakarta, Selasa (12/3/2019), di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Model pemeriksaan dan pelacakan (testing/tracing) serta karantina untuk yang terkena TB juga semestinya bisa dilakukan bersama-sama dengan penanggulangan Covid-19. ”Mumpung saat pandemi Covid-19, kita dialokasikan anggaran cukup besar, kenapa tidak digunakan untuk sekaligus mengatasi TBC,” kata Budi.

Lacak pasien

Dokter Erlina Burhan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga meminta supaya petugas yang selama ini dialihkan untuk tugas mengetes dan melacak pasien Covid-19 juga dioptimalkan untuk menemukan kontak dan kasus TB. Petugas yang mewawancara dan mengetes kontak erat pasien Covid-19, misalnya, bisa sekaligus mewawancara dan menapis kontak pasien TB. Di sisi lain, mereka bisa mengedukasi masyarakat dan mengarahkan supaya pasien TB mendapatkan pengobatan sampai sembuh.

Selain itu, perbaikan infrastruktur rumah warga dan sekolah yang lebih baik sirkulasi udaranya juga sama-sama diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19 ataupun TB.

Gerakan masyarakat di level bawah juga sangat membantu pemerintah mengatasi Covid-19. Karena itu, untuk menanggulangi TB, kata Budi, pemerintah pusat bersama daerah juga perlu bergerak bersama seluruh masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan yang ada.

KOMPAS/RYAN RINALDY

Kader pimpinan daerah Aisyiyah Surabaya menyosialisasikan bahaya penyakit tuberkulosis (TB) kepada warga di hari bebas kendaraan bermotor di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/3/2021). Penyakit yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis itu tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga menyerang organ tubuh lainnya, seperti selaput otak, kulit, kelenjar, dan tulang. Gerakan itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia yang jatuh setiap tanggal 24 Maret.

Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Arifin Panigoro juga menyepakati perlunya penyelarasan respons Covid-19 dengan penanganan TB. ”Ini saat yang tepat untuk mengajak masyarakat, swasta, dan pembuat kebijakan sebab semua sekarang sedang fokus pada kesehatan,” tuturnya.

Prinsip pengendalian dan pencegahan TBC, seperti protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan pengendalian konsumsi rokok, perlu ditingkatkan. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan dukungan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengakhiri TB.