Satu Juta Kasus Covid-19, Pertegas Pelaksanaan PPKM

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang menembus 1 juta orang mencerminkan pandemi makin tak terkendali. PPKM belum dijalankan secara optimal untuk menekan kasus Covid-19.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepadatan lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Cengkareng menuju Grogol, Jakarta Barat, saat hari pertama perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, Selasa (26/01/2021). Di Jakarta, perpanjangan PPKM hingga dua pekan mendatang tidak terlalu berdampak pada mobilitas warga. Longgarnya pengawasan pembatasan sosial dan protokol kesehatan membuat masih banyak dijumpai warga yang melanggar protokol kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, Selasa (26/1/2021), menembus angka 1 juta orang. Dengan jumlah kasus aktif yang terus bertambah, situasi lebih buruk masih bisa terjadi.

Sebagai bagian dari upaya menekan penularan Covid-19, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021 di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali. Dibutuhkan target dan langkah operasional yang detail dari setiap daerah yang menggelar PPKM agar kebijakan itu dapat menurunkan kasus aktif hingga maksimal 50 persen.

”Yang perlu diwaspadai kini bukan 1 juta kasusnya, melainkan kasus aktif yang terus bertambah. Sejak awal Januari ini, penambahan kasus beberapa kali mencapai rekor baru. Itu berarti banyak kasus tak terdeteksi sehingga penularan meluas,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan, di Jakarta, kemarin.

Baca juga: Perbaiki Pengawasan Protokol Kesehatan

Pada Selasa (26/1/2021), ada penambahan 13.094 kasus sehingga total ada 1.012.350 kasus Covid-19 di Tanah Air. Korban jiwa bertambah 336 orang sehingga total menjadi 28.468 orang. Penambahan korban jiwa dalam sehari ini merupakan rekor tertinggi kedua sejak Maret 2020.

Dengan jumlah kasus ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai sejuta kasus Covid-19. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penambahan korban jiwa di Indonesia sepekan terakhir merupakan yang tertinggi di Asia dan nomor 12 di dunia.

Bisa lebih buruk

Menurut Ede, kondisi penularan di Indonesia bisa lebih buruk dari data resmi yang ada. Ini karena sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan hasil pemeriksaan mandiri. Artinya, pemeriksaan dilakukan ketika ada gejala. Sementara publik tidak mengetahui jumlah pemeriksaan dari hasil pelacakan kasus.

Yang perlu diwaspadai kini bukan 1 juta kasusnya, melainkan kasus aktif terus bertambah. Sejak awal Januari ini, penambahan kasus beberapa kali mencapai rekor baru.

”Jumlah kasus di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dari 1 juta karena jumlah orang yang dites amat kurang,” kata epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus Satu Juta, Menkes: Saat untuk Berduka

Di luar kasus terkonfirmasi, banyak orang tertular dan terus menularkan. ”Kita belum mencapai puncak. Saya khawatir situasi ini bukan yang terburuk,” ujarnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung berada di salah satu mal di Jakarta Barat, Selasa (26/1/2021). Selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta diperbolehkan menambah jam operasional selama satu jam dari pukul 19.00 menjadi pukul 20.00 WIB.

Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, memperkirakan, jumlah kasus di Indonesia tiga kali lipat dari yang ditemukan. Tren meningkatnya jumlah kematian dalam sehari menandai fasilitas kesehatan menuju kolaps. Situasi ini bakal lebih buruk jika kasus membesar.

Mengacu pada pemodelan oleh Centre for Global Infectious Disease Analysis Imperial College London, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini 257.748 kasus per hari. Menurut Dicky, pemodelan itu menghitung berbagai faktor, antara lain tren kematian dan test positivity rate (rasio tes positif). Rasio tes positif 28,3 persen sepekan terakhir menunjukkan penularan amat masif.

Langkah nyata

Kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin rapat membahas penanggulangan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Hadir dalam rapat tertutup itu, antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Satu Juta Kasus Covid-19, Butuh Langkah Nyata Menekan Laju Penularan

Dengan angka menembus 1 juta kasus Covid-19 dan tak sedikit dari pasien yang meninggal, Budi Gunadi Sadikin seusai rapat menyatakan, saat ini adalah saat untuk berduka. Upaya menekan laju penularan harus dilakukan agar fasilitas kesehatan tidak terlampau terbebani.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Peserta tes cepat antigen Covid-19 merekam momen pengambilan pengambilan sampel usap untuk tes cepat antigen, Selasa (12/1/2021), di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan pelacakan kontak erat terus dilakukan di tengah tingginya tingkat kasus positif (positivity rate) Covid-19 di Sulut yang mencapai 13,8 persen.

Untuk itu, dua hal harus dilakukan bersama-sama. Pertama, disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan harus dipastikan dijalankan secara ketat dan disiplin.

Kedua, pentingnya melakukan pengetesan, pelacakan, dan isolasi bagi mereka yang terinfeksi Covid-19. ”Tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk memastikan program testing bagi rakyat yang diduga terkena agar kita mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan, juga pelacakan kontak erat dari yang positif, dan menyiapkan tempat isolasi agar mereka bisa sembuh tanpa menulari orang lain,” kata Budi.

Menurut Iwan, peningkatan jumlah tes harus diiringi dengan kemampuan pelacakan kasus agar sasaran tes tak keliru. Sesuai standar WHO, dari satu kasus positif harus dilacak 30 kontak erat. ”Kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan dari puskesmas untuk melakukan pelacakan,” ujarnya.

Baca juga: Kegelisahan Warga Saat Kasus Melebihi Angka 1 Juta

Sebagai bagian dari  upaya menekan penularan Covid-19, pemerintah telah memperpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021. Daerah yang menerapkan PPKM, antara lain, daerah di pesisir utara Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, misalnya, akan menutup sentra pedagang kaki lima selama PPKM periode kedua ini.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Calon penumpang antre mendaftar tes cepat antigen di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (22/12/2020).

Menurut Ede, implementasi PPKM harus lebih tegas. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Pemerataan pemeriksaan di semua kabupaten atau kota yang menjalankan PPKM pun perlu diwujudkan. ”Jika perlu, ada pelarangan. Tak ada pilihan lain agar karantina kesehatan terimplementasi. Dampaknya buruk jika dibiarkan berkepanjangan,” katanya. (INA/TAN/AIK/PDS/JUM/BRO/ETA/TAM/NIK/DIT/JOG/COK/XTI/ZAK/DIA)