Hindari Lonjakan Kasus, Tetap di Rumah Saat Libur

Guna menghindari lonjakan kasus Covid-19, selama libur akhir tahun ini masyarakat diharapkan tetap di rumah. Sejumlah daerah juga menerapkan pengaturan perjalanan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Antrean kendaraan arah Puncak yang tertahan saat pemberlakukan arus lalulintas satu jalur ke arah Jakarta di akses keluar tol Jagorawi di Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). Hari libur yang diterapkan pemerintah karena pelaksanaan Pilkada di beberapa wilayah Jabodetabek juga dimanfaatkan warga sebagai waktu liburan ke tempat wisata.

JAKARTA, KOMPAS—Masyarakat diharapkan menegakkan protokol kesehatan dan tetap berada di rumah selama libur akhir tahun. Sejumlah daerah juga menerapkan pembatasan dan kontrol terhadap pelaku perjalanan. Ini dilakukan karena kasus Covid-19 masih tetap tinggi, sementara rumah sakit kian penuh.

”Kami meminta dukungan dari kepala keluarga dan tokoh masyarakat untuk mengingatkan anggota keluarga dan masyarakat agar disiplin jaga jarak dan menghindari kerumunan. Menjelang libur panjang, sebaiknya di rumah saja,” kata Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kasus di Indonesia bertambah 6.120 orang dalam sehari sehingga total kini ada 629.429 kasus. Korban jiwa bertambah 155 orang sehingga total 19.111 orang.

Kami meminta dukungan dari kepala keluarga dan tokoh masyarakat untuk mengingatkan anggota keluarga dan masyarakat agar disiplin jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Penambahan kasus baru didapat dari pemeriksaan terhadap 38.849 orang sehingga rasio kasus positif 15,7 persen, lebih tinggi dari ambang yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen. Rasio kasus positif sepekan 18,2 persen. Tingginya rasio kasus positif menandai tingginya penularan dan kurangnya pemeriksaan.

Baca juga Tetap Terapkan Protokol Kesehatan meski Ada Vaksin

Menurut Doni, pemeriksaan dibutuhkan dalam penanggulangan pandemi ini. Untuk mendukung pemeriksaan, saat ini tengah dikaji kemungkinan penggunaan tes cepat antigen. ”Tes antigen hanya untuk skrining, misalnya saat perjalanan menggantikan tes antibodi. Tes antigen belum bisa untuk diagnosis,” tuturnya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas kesehatan mengambil sampel tes usap warga yang hendak melakukan perjalanan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai di kantor penghubung Kepulauan Mentawai di Jalan Azizi, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, Selasa (15/12/2020). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan tes usap gratis pada 19 November-31 Desember 2020 sebagai antisipasi kasus impor Covid-19 di kabupaten itu, terutama pada momen Natal dan Tahun Baru.

Pembatasan perjalanan

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan, berdasarkan pengalaman ketika masa liburan panjang pada masa pandemi ini, terjadi peningkatan pergerakan warga. Akibatnya, penularan Covid-19 melonjak dua sampai empat pekan setelahnya.

Terkait hal itu, pemerintah melakukan finalisasi kebijakan pembatasan pada pelaku perjalanan, terutama perjalanan antarkota. Kebijakan itu meliputi persyaratan dan mekanisme perjalanan.

Langkah itu diambil karena ada tren kenaikan kasus penularan setelah libur panjang. Warga pun diimbau agar tak melakukan perjalanan jika tidak mendesak. Orang yang berasal dari daerah dengan risiko transmisi infeksi tinggi berpotensi membawa penyakit ke daerah yang dituju.

”Riset di China pada 2020 tentang dampak mobilitas saat libur panjang Imlek, menemukan pembatasan mobilitas antarkota menekan risiko penularan 70 persen dan pembatasan mobilitas dalam kota 40 persen. Ini perlu diikuti pemantauan,” tutur Wiku.

Sejumlah daerah, seperti Provinsi Bali, telah menerapkan pembatasan bagi pelaku perjalanan. Dalam Surat Edaran Gubernur Bali disebutkan, pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki Bali memakai transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil tes usap reaksi rantai

polimerase (PCR) paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Bagi pelaku perjalanan dengan kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Covid-19 dengan pengujian tes cepat antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Kepala Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting menambahkan, pemerintah juga membuat aturan pelaksanaan protokol kesehatan selama libur akhir tahun. Warga tak dilarang berlibur, tetapi harus disiplin  menjalankan protokol kesehatan.

Selain Bali, empat provinsi lain dengan penambahan kasus positif dan kasus meninggal perlu jadi perhatian dalam pembatasan perjalanan selama libur panjang. Provinsi ini adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Kompas/Priyombodo

Petugas medis melakukan tes usap reaksi berantai polimerase (PCR) kepada warga di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium (GSI Lab), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020). Berdasarkan perkembangan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini sudah ada 60 vaksin Covid-19 yang terdaftar dan diujicobakan di 41 negara.

”Ada aturan untuk Jakarta dan Bali. Semua pergerakan keluar masuk Jakarta dan Bali harus memenuhi kriteria tidak bergejala dan menunjukkan tes cepat antigen atau hasil  swab PCR,” ujar Ginting.

Selain mewajibkan calon pelancong ke Bali melengkapi diri dengan surat keterangan hasil negatif Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali melarang penyelenggaraan pesta perayaan yang menimbulkan kerumunan. Kebijakan itu diumumkan Gubernur Bali Wayan Koster.

Baca juga Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19, Syarat Berlibur ke Bali Diketatkan

Sementara itu, kebijakan karantina di Kota Solo, Jawa Tengah, pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang hanya berlaku untuk pemudik guna mencegah munculnya kluster penularan keluarga. Di Kota Bandar Lampung, Lampung, pemerintah daerah melarang perayaan Tahun Baru 2021 untuk mengantisipasi kerumunan yang meningkatkan potensi penyebaran Covid-19.

Vaksin

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih membahas skema penerima program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah. ”Terus dikaji dari berbagai aspek,” katanya.

Muhadjir mengatakan, target sasaran vaksinasi bisa berubah. Pemerintah masih mengevaluasi hal itu termasuk alokasi anggaran penerima vaksin program atau gratis. ”(Aturan) belum final. diperkirakan 182 juta penduduk jadi target sasaran dari sebelumnya 107 juta orang. Kemungkinan akan dibagi 50 (vaksin program), 50 (vaksin mandiri). Vaksin mandiri bisa dibayar sendiri atau tanggung jawab pemberi kerja,” ujarnya.

AFP/CHANDAN KHANNA

Dan Lacey, seorang tenaga medis di Memorial Healthcare System, menerima vaksin Pfizer-BioNtech Covid-19 di Memorial Healthcare System, di Miramar, Florida, Senin (14/12/2020). Amerika Serikat memulai kampanye vaksinasi massal dan berharap dapat meredakan gelombang wabah virus korona terbesar di dunia.

Penerima vaksin program masih dipetakan. ”Itu dipetakan. Mana yang nanti diberikan bantuan pemerintah dan mana yang mandiri,” ujar Muhadjir.

Baca juga Vaksin Jangan Sampai Dikomersialisasikan

Program vaksin diharapkan akan membantu pemulihan ekonomi. Jadi selain tenaga kesehatan yang terlibat penanganan Covid-19, pemerintah mempertimbangkan pemberian vaksin bagi warga yang menjadi di ujung tombak pemulihan ekonomi.

Hasil laporan akhir uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac di Indonesia dijadwalkan selesai Oktober 2021. Pada Januari 2021 baru selesai uji imunogenisitas pada 540 subyek.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran Kusnandi Rusmil menyatakan, rangkaian uji klinis vaksin sesuai target yang ditetapkan. Awal riset pada Agustus 2020 sekaligus melakukan perekrutan 540 subyek untuk uji imunogenisitas dan 1.620 subyek untuk uji efikasi.

Dari hasil sementara uji klinis, vaksin Sinovac tidak menunjukkan gejala klinis serius. Namun, tingkat efikasi dan imunogenisitas vaksin belum dapat didapatkan karena menanti serangkaian tahap.(AIK/TAN/MTK/SON/HRS/

COK/VIO/WER/NSA/IKI/GER)