Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Vaksin lewat Bukti Ilmiah

Komunikasi publik yang didasarkan pada bukti ilmiah terkait pembuatan dan pengujian vaksin diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar nantinya mereka mau diinjeksi vaksin tersebut.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga menerima suntikan vaksin saat digelar rangkaian simulasi pemberian vaksin anti-Covid 19 di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Simulasi ini bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur puskesmas yang ditunjuk sebagai pelayanan pemberian vaksin tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Tujuan pengadaan vaksin Covid-19 untuk menekan laju penularan tidak akan tercapai jika kepercayaan masyarakat masih rendah. Komunikasi publik terkait edukasi dan informasi mengenai vaksin yang disertai dengan bukti ilmiah diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan tersebut.

Berdasarkan survei daring yang dilakukan Laporcovid19 bersama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana menunjukkan sebagian besar responden menyatakan masih ragu-ragu untuk menerima vaksin Covid-19. Bahkan, tidak sedikit yang tidak bersedia untuk menerima vaksin Covid-19, terutama vaksin yang saat ini dikembangkan oleh Sinovac dan PT Bio Farma.

”Mayoritas responden merasa khawatir dan percaya bahwa pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, sebagian besar responden justru masih ragu-ragu menerima vaksin Covid-19,” tutur Koordinator Koalisi Warga dari Laporcovid19 Irma Hidayana di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Penerimaan terhadap Vaksin Covid-19 Masih Rendah

Dari survei yang dilakukan pada 2.109 responden tersebut, 27 persen responden ragu-ragu untuk menerima vaksin Covid-19 dari Sinovac-Bio Farma, sementara 32 persen menyatakan tidak bersedia menerimanya. Hanya ada 31 persen responden yang bersedia untuk menerima vaksin Covid-19 tersebut.

Menurut Irma, langkah evaluatif dalam pengembangan dan pembuatan vaksin serta ketersediaan vaksin perlu dilakukan lebih kuat lagi. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat juga perlu dilakukan berbasis kemantapan ilmiah (scientific robustness).

”Tingginya jumlah masyarakat yang masih ragu-ragu untuk menerima vaksin menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan, bukan hanya pada komunikasi, tetapi juga keterbukaan pada persiapan dan penyediaan vaksin Covid-19. Ini pun perlu disampaikan dengan bukti ilmiah yang sangat kuat, terutama yang membuktikan keamanan dan efikasi vaksin,” ujarnya.

Baca juga : Perbaiki Komunikasi Terkait Vaksin

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari pemberian vaksin, yakni efikasi atau kemanjuran, efektivitas atau manfaat, serta dampak yang bisa ditimbulkan. Untuk bisa memastikan hal tersebut, perlu dilakukan sejumlah pengujian ilmiah, mulai dari tahap praklinik, uji klinik tahap pertama sampai ketiga, serta monitoring dan evaluasi setelah vaksin diberikan secara luas.

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan ini dinilai juga dapat mempermudah komunikasi publik tentang vaksin yang disampaikan kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dengan pendidikan tinggi biasanya memerlukan penjelasan yang lebih detil.

Masdalina menyatakan, seluruh proses pengujian yang dilakukan ini juga diperlukan untuk meminimalkan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI). Kejadian ini merupakan reaksi samping yang terjadi setelah menerima imunisasi. Umumnya, KIPI bisa berupa demam ataupun reaksi alergi pada area tubuh yang mendapatkan injeksi vaksin.

”Ini tetap harus jadi perhatian karena 1 persen dari populasi yang mendapatkan vaksin akan menjadi sangat besar apabila total penerima vaksin mencapai 130 juta orang. Penanganan kasus KIPI ini juga perlu dilakukan secara komprehensif oleh ahli epidemiologi dan profesi yang sesuai dengan terjadinya kasus,” kata Masdalina.

Dukung vaksin

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, sebagian besar tenaga kesehatan terutama perawat mendukung pengadaan vaksin Covid-19 yang dipersiapkan oleh pemerintah. Vaksin menjadi salah satu cara yang diperlukan untuk menekan angka kejadian serta kesakitan akibat penularan penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 tersebut.

Kasus baru penularan Covid-19 yang terus bertambah bisa berdampak pada pelayanan kesehatan. Saat ini sudah banyak tenaga kesehatan kelelahan, tertular Covid-19, dan meninggal karena penyakit ini.

ANTARA FOTO

Petugas medis beristirahat setelah selesai melaksanakan tes usap (SWAB) di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/4/2020). Tes tersebut dilakukan guna mempersempit penyebaran Covid-19 di wilayah Depok dan sekitarnya.

Harif mengatakan, vaksin Covid-19 yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia perlu dipastikan keamanan dan kemanjurannya. Hal ini kian penting karena pemberian vaksin pada tahap awal akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan, aparatur negara, serta pelayan publik seperti TNI dan Polri.

”Kami yakin pemerintah akan memastikan keamanan dari vaksin ini merujuk pada penerima vaskin yang menjadi prioritas. Tentu keamanan ini perlu dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah serta pengujian yang dilakukan oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan),” ujarnya.

Berdasarkan laporan harian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Rabu, tercatat ada 3.356 kasus baru yang terkonfirmasi Covid-19. Dari penambahan ini, total kasus di Indonesia menjadi 421.731 kasus dengan total kasus sembuh 353.282 kasus dan total kasus kematian 14.259 kasus.