Ada 4.284 Caleg DPR Tanpa Program Usulan dan Motivasi

Calon pemilih harus rajin menembus rimba informasi untuk mempelajari informasi tentang caleg yang akan mereka pilih.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 4.284 calon anggota legislatif dari total 9.917 caleg DPR tidak mengisi program usulan dan motivasi pada laman infopemilu.kpu.go.id. Padahal, informasi tersebut bisa dikatakan sebagai pintu pertama calon pemilih untuk mengenal caleg yang akan mewakilinya di parlemen sejak mereka ditetapkan dalam daftar calon tetap oleh KPU.

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah data DCT caleg DPR yang berisi informasi profil caleg, mulai dari biodata, riwayat pendidikan, pekerjaan, organisasi, hingga motivasi dan program usulan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hasil pengolahan data mengungkap, program usulan hanya diisi 5.633 caleg atau 56,8 persen dari total 9.917 caleg DPR. Adapun kolom motivasi lebih sedikit lagi yang mengisi, hanya 15,7 persen. Bahkan, ada beberapa partai yang data calegnya tidak bisa diakses sama sekali, seperti Partai Golkar.

Adapun Partai Demokrat, masih tiga data calegnya yang bisa diakses, sementara untuk Partai Gelora, profil caleg terlihat tetapi semua kolom program usulan dan motivasi calegnya tidak terisi. Untuk PDI-P, hanya biodata dasar yang tersedia, data lainnya tidak terisi. Sementara kolom program usulan caleg dari PSI, PBB, Partai Hanura, dan PKB, lebih dari 98 persen terisi.

Baca juga : Anies dan Prabowo Ekspansif, Ganjar Pilih Jaga Basis Suara

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas juga melakukan kategorisasi terhadap isi program usulan. Sebagian besar caleg menyebut persoalan skala nasional dalam kolom program usulan mereka, tepatnya sebanyak 4.506 caleg (80 persen) dari total caleg yang mengisi kolom tersebut. Isian terbanyak kedua atau 20,3 persen menyebut tentang persoalan di daerah pemilihan (dapil) caleg.

Sisanya, sebanyak 11 persen caleg mengisi dengan kalimat ingin memenangkan parpolnya, ditambah 1 persen lainnya mengisi kolom itu dengan kalimat hendak memenangkan capres usungan partainya. Isian program usulan caleg bisa masuk dalam lebih dari satu kategorisasi.

Fasilitas KPU

Menanggapi ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, sebetulnya informasi motivasi dan program usulan dari setiap caleg yang ditampilkan dalam laman infopemilu.kpu.go.id merupakan fasilitas dari KPU untuk membantu caleg dan pemilih.

Baca juga : Cari Informasi Dapil Anda

Terkait caleg yang tidak mengisi dua kolom informasi tersebut atau bahkan ada partai yang tidak membuka riwayat data pribadi calegnya, berarti partai dan caleg tidak memanfaatkan sarana yang disediakan untuk memperkenalkan usulan kebijakan masing-masing. ”Efek sampingnya, masyarakat pemilih tidak bisa mengenali caleg-caleg ini lewat visi-misi dan program kebijakannya,” kata Hasyim.

Ia menambahkan, pihaknya masih terus membuka kesempatan jika ada partai yang ingin membuka data caleg mereka di laman KPU yang sebelumnya ditutup.

Salah satu calon pemilih, Fauzia (19), mengungkapkan, calon pemilih sebenarnya berharap ada website atau aplikasi yang bisa memuat tentang visi misi caleg di dapil masing-masing beserta perkembangan informasi para caleg tersebut. Bisa juga, katanya, lewat media sosial masing-masing.

Hanya saja harapannya tidak sekadar informasi umum, melainkan juga tentang pandangan mereka terhadap suatu isu dan kegiatan sosial yang mereka lakukan. ”Karena kita, kan, tidak bisa selamanya hanya disuguhi cover mereka saja. Perlu lihat isinya,” kata Fauzia, warga Bantul, DI Yogyakarta.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar data caleg di laman infopemilu.kpu.go.id yang tidak bisa dibuka, Senin (29/1/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, sesungguhnya tidak ada arahan khusus untuk tidak membuka data caleg ke publik. Menurut dia, itu persoalan teknis saja.

Bukan berarti kita tidak mau membuka data caleg ke publik. Silakan saja, namanya, kan, sudah ada di laman KPU, tinggal dicari sendiri saja. Gampanglah, sekarang orang mau cari tentang siapa saja bisa,

Terlebih ia mengklaim, saat ini mudah sekali mencari informasi tentang caleg partainya di dunia maya. Website Partai Golkar sendiri tidak menyediakan data caleg mereka untuk Pemilu 2024. Hanya ada data anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang kini tengah menjabat.

”Bukan berarti kami tidak mau membuka data caleg ke publik. Silakan saja, namanya, kan, sudah ada di laman KPU, tinggal dicari sendiri saja. Gampanglah, sekarang orang mau cari tentang siapa saja bisa,” kata Doli.

Ia pun berkeyakinan tidak dapat diaksesnya data profil caleg Golkar di laman KPU tidak akan berpengaruh besar pada raihan suara partainya. Sebab, menurut dia, hanya sedikit pemilih yang bersedia ”mengulik” detail caleg. Keterpilihan caleg, menurut Doli, lebih dipengaruhi oleh keberhasilan caleg mendekati masyarakat pemilih.

Baca juga : Hanya Program Terpilih yang Ditonjolkan Lewat Media Sosial

Iklan

DENTY PIAWAI NASTITIE

Di Jalan Raya Pangkalan Brandan, Besitang, Sumatera Utara, Senin (15/1/2024), sebagian alat peraga kampanye, terpasang di pohon-pohon. Dengan pemasangan yang serba tidak beraturan, selain mengganggu wajah daerah juga mencemari lingkungan.

Hal serupa diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Daisy M Silanno. Menurut dia, tidak ada kebijakan partainya untuk tidak membuka data pribadi caleg-caleg DPR partai ini di laman KPU. Untuk membuka data pribadi dari caleg, ia meminta surat tertulis dari para caleg.

”Sebenarnya kami sudah menyiapkan persyaratan sejak lama, tetapi kelupaan soal permintaan izin pembukaan data pribadi itu. Saat kami susulkan ke KPU soal izin ini, mungkin ada kendala teknis dari KPU yang membuat data caleg kami tidak bisa dibuka. Barangkali KPU saat itu sudah masuk ke rentetan tahapan selanjutnya,” kata Daisy saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Daisy mengaku tidak mempermasalahkan jika terjadi kendala teknis dari KPU sehingga data caleg DPR dari Partai Demokrat tidak bisa dibuka. Sebagai alternatif, Partai Demokrat mewajibkan caleg membuat media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Tiktok.

Baca juga : Adu Gagasan Capres-cawapres, Siapa Unggul?

KOMPAS/ALBERTUS KRISNA

Arya (26) pemilih muda di Kota Tangerang sedang menunjukkan cara ia memelajari profil para caleg DPR RI yang berlaga di dapilnya, Minggu (21/01/2024).

Diungkapkan Daisy yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini, berdasarkan pengalamannya, turun langsung ke lapangan menemui konstituen akan lebih memengaruhi orang untuk memilih seorang caleg.

”Berdasarkan pengalaman saya, calon pemilih itu sebenarnya lebih banyak yang apatis. Kita tidak bisa menuntut pemilih yang aktif, makanya kami meminta caleg untuk rajin-rajin memperkenalkan diri ke masyarakat. Warga itu senang sekali kalau kita datang, mereka merasa diperhatikan,” kata Daisy.

Kita tidak bisa menuntut pemilih yang aktif, makanya kami meminta caleg untuk rajin-rajin memperkenalkan diri ke masyarakat. Warga itu senang sekali kalau kita datang, mereka merasa diperhatikan.

Program usulan

Isian program usulan bisa datang dari sang caleg atau berupa salinan program partai yang bersifat nasional, seperti diungkapkan caleg dan pengurus pusat partai yang ditemui Kompas.

Analisis Tim Jurnalisme Data harian Kompas juga mengungkapkan, ada cukup banyak caleg DPR yang memilih mengangkat isu dapil untuk menarik simpati calon pemilih, seperti diperlihatkan 63 persen caleg dari Partai Hanura. Hal serupa ditunjukkan 50 persen caleg dari PAN, 49,6 persen caleg Partai Garuda, dan 40,3 persen caleg PKS.

Ada pula parpol yang lebih memilih program usulan untuk memenangkan partai pengusungnya. Sebut saja 51,3 persen caleg dari PBB; 46,7 persen caleg dari Partai Gerindra; dan 27,3 persen caleg dari PPP. Khusus Partai Gerindra, selain memenangkan partai, 45,7 persen calegnya juga mengisi kolom program dengan isian memenangkan capres yang mereka usung.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Deretan baliho calon anggota legislatif di Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023).

Salah satu yang mengajukan program pembangunan dapil di kolom program usulan dan motivasi adalah Nabil Husien Said Amin Alrasydi, caleg DPR dari Partai Nasdem nomor urut 5 di Dapil Kalimantan Timur. Caleg yang juga menjabat sebagai Presiden klub sepak bola Borneo FC ini menuliskan sejumlah janji pembangunan Kalimantan Timur, seperti meratakan pembangunan di Kalimantan Timur hingga pengembangan sepak bola agar setara seperti di Jakarta.

Di kolom motivasi, Nabil bahkan menulis ingin mengubah persepsi terhadap legislator Kalimantan Timur di DPR yang selama ini dianggap kurang berhubungan dengan rakyat. Ia mengatakan, perlu ada caleg yang memang tinggal dan berasal dari Kalimantan Timur agar dapat memahami rakyat yang diwakilinya.

”Kaltim ini cukup unik karena hanya ada satu daerah pemilihan. Oleh karena itu, isu yang dibawa oleh caleg dari Kaltim harus sensitif dengan daerah yang diwakilinya. Selain itu, dari beberapa anggota DPR yang mewakili rakyat Kaltim justru bukan orang Kaltim atau minimal berdomisili di Kaltim sehingga perlu ada yang bisa mengakomodasi isu-isu kedaerahan,” kata Nabil.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Spanduk dan baliho para politisi yang berniat menjadi calon anggota legislatif telah memenuhi ruang publik sejak masa Idul Fitri 2023, seperti terlihat di perempatan Jalan Dewi Sartika Depok, Jawa Barat, Selasa (25/4/2023).

Hal lain diungkapkan Wasekjen DPP Partai Bulan Bintang Meridian Ramadir. Sebagian besar caleg PBB menulis kalimat ”PBB Menang, Rakyat Senang” pada kolom program usulan. Kalimat yang terkesan sekadar untuk memenangkan partai itu, menurut Meridian, sebenarnya merujuk pada jargon nasional partai.

Soal memenangkan partai, lumrah saja karena tujuan ke DPR juga untuk membawa nama partai,

Kata ”senang” merupakan singkatan dari huruf ”s” untuk setara dan adil di mata hukum, “e” untuk energi murah dan ramah lingkungan, “n” nyenyak tidur dan perut kenyang, “a” akses pendidikan gratis sampai sarjana, “n” nganggur no way, dan “g” guru yang profesional dan kehidupan yang sejahtera. “Soal memenangkan partai, lumrah saja karena tujuan ke DPR juga untuk membawa nama partai,” kata Meridian, 23 Januari 2024.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Baliho-baliho caleg Pemilu 2024 berderet di Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023). B

Syarat administratif

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, keterbukaan data pada laman infopemilu KPU sebenarnya menjadi kebutuhan bagi pemilih agar mereka punya bahan pertimbangan untuk memilih caleg. Ia pun memberi masukan agar laman tersebut lebih dilengkapi lagi.

“Informasi profil calon legislatif yang disediakan KPU kurang memadai dan sulit diakses. Pengguna harus menelusuri berbagai tahap dan kanal. Penyajiannya pun bersifat formalitas, tidak memudahkan pengguna dalam mencari informasi,” kata perempuan yang akrab disapa Mita ini.

Ia tidak yakin warga cukup bersabar menelusurinya. “Saya tidak yakin pemilih Indonesia melihat pernyataan program usulan atau motivasi secara rutin dan simultan di seluruh wilayah. Kecuali bagi pemilih terdidik yang belum menentukan pilihan,” kata Mita.