Keceriaan Caleg di Sepanjang Jalan Rusak

(Tulisan 5 dari 16) Warga cenderung realistis dalam memilih caleg yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Akses jalan rusak dan berlumpur menuju Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Sabtu (16/12/2023).

Butuh waktu hampir tiga jam perjalanan bagi Kompas mendatangi Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Sabtu (16/12/2023). Jalanan yang rusak, menanjak, dan berkelok menyulitkan akses menuju lokasi. Kondisi jalan semakin parah karena ada tanah longsor di beberapa titik yang menutupi badan jalan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Untuk menuju lokasi tujuan, kami harus melewati kawasan Bukit Barisan yang dipenuhi hutan dan lahan perkebunan. Minimnya penerangan membuat perjalanan menuju tanah kelahiran mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii itu semakin mencekam pada malam hari.

Alih-alih menemukan lampu jalan, kami justru lebih sering menjumpai baliho-baliho caleg di pinggir jalan. Jika tidak tahu medan jalan setempat, kondisi itu bisa membahayakan pengguna kendaraan.

Penginnya memilih caleg yang bisa bantu perbaiki jalan kampung yang rusak. Pokoknya yang dia mau membangun desa.

Wajah calon anggota legislatif dari sejumlah partai politik tersebar di berbagai tempat. Di hampir semua baliho terlihat muka senyum caleg, kontras dengan wajah warga yang melintasi jalanan Sumpur Kudus. Situasi ini terjadi bertahun-tahun, terulang lagi dari pemilu ke pemilu.

Indrawati (51), warga Jorong Ujung Luhak , Nagari Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, saat ditemui pada Sabtu (16/12/2023).

Lokasi nagari berjarak 60 kilometer lebih dari pusat pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Harapan warga, para caleg dapat memperjuangkan kebutuhan warga ke pemerintah daerah. Namun, kondisi jalan begitu-begitu saja. Belum banyak perubahan dari tahun ke tahun.

Baca juga: Jalan Ninja Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul

Seorang warga dari Jorong Ujung Luhak, Sumpur Kudus, Indrawati (51), sering diundang menghadiri sosialisasi para caleg setiap lima tahun. Sayangnya, sejauh ini belum ada yang benar-benar berjuang memajukan daerahnya.

Iklan

”Saya ingin memilih caleg yang bisa membantu memperjuangkan kepentingan warga ke pemerintah agar ada perbaikan jalan. Pokoknya dia mau membantu berjuang untuk membangun desa,” kata petani karet itu.

Sebenarnya kalau disuruh memilih, saya mau pilih caleg yang mau membangun desa. Namun, kalau cuma janji-janji, mending saya pilih yang kasih uang.

Ia menyampaikan pula keresahan terkait dengan harga karet yang terus merosot. Selama ini, dia menaruh harapan kepada caleg-caleg yang datang untuk memperjuangkan nasib para petani supaya harga karet bisa kembali seperti dulu. Dia ingin para petani bisa hidup lebih sejahtera.

Mayoritas warga di Sumpur Kudus bekerja sebagai petani karet. Saat ini harga karet di wilayah itu berada di angka Rp 6.800 per kilogram. Sebagai perbandingan, sekitar sepuluh tahun yang lalu harga karet berkisar Rp 20.000-Rp 27.000 per kg. Warga juga menginginkan ada caleg yang memperjuangkan agar karet tetap menguntungkan petani.

VINA OKTAVIA

Seorang petani hutan sedang menderes karet di kawasan Taman Hutan Raya Wa Abdul Rachman di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung, Minggu (31/10/2021). Petani hutan di kawasan itu memanen hasil hutan bukan kayu, seperti karet, aren, kemiri, dan durian.

Kepentingan warga

Pada Pemilu 2024, suara Indrayanti kembali menjadi komoditas para caleg. Bedanya, dia sudah tak percaya lagi dengan janji-janji caleg. Dia lebih berpikir realistis, hanya akan memilih caleg yang memperjuangkan kepentingan warga. ”Sebenarnya kalau disuruh memilih, saya mau pilih caleg yang mau membangun desa. Namun, kalau cuma janji-janji, mending saya pilih yang kasih uang,” ungkapnya.

Sikap yang diambil Indrayanti menunjukkan bahwa warga dapat kehilangan kepercayaan terhadap caleg. Harapan yang disampaikan ke caleg tidak pernah didengarkan membuat mereka cenderung pragmatis.

Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial

Salah seorang tokoh masyarakat di Nagari Sumpur Kudus, MT, mengakui, politik uang kini sudah menjadi budaya di kampungnya. Tanpa politik uang, warga di kampung tidak akan tertarik berpartisipasi dalam pemilu.

Setiap suara di kampungnya bisa dihargai mulai dari Rp 100.000-Rp 300.000. ”Di sini politik uang sudah biasa. Enggak bisa disembunyikan,” katanya.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Minggu (17/12/2023) siang.

Selama ini, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Sumpur Kudus yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau tidak pernah diperjuangkan oleh caleg. Para caleg hanya datang memberi bantuan dan menjanjikan program setiap momen pemilu lima tahun sekali. Janji program tidak pernah mereka tepati.

Lantaran banyak caleg yang tidak peduli dengan kondisi daerah itu, warga Sumpur Kudus tidak lagi percaya dengan janji-janji mereka. Warga memilih realistis. Perbaikan jalan rusak di Sumpur Kudus lebih penting dipikirkan. Sayangnya, para caleg tetap tersenyum di baliho sepanjang jalan Sumpur Kudus.