WNA Leluasa Bekerja secara Ilegal di Bali
Bali tidak hanya menjadi tujuan wisata turis asing dari banyak negara. Investigasi Harian "Kompas" menemukan, sejumlah warga negara asing diduga bekerja secara ilegal di Bali.
Gabriel, warga negara Prancis, memotret kliennya pada akhir April 2023 di Kabupaten Badung, Bali. Ia diduga menjalankan pekerjaan sebagai fotografer komersial secara ilegal karena tidak punya izin kerja. Dokumen izin tinggal terbatas untuk investasi miliknya tidak boleh untuk bekerja.
BADUNG, KOMPAS - Tim Investigasi Harian Kompas mendapati sejumlah warga negara asing bekerja secara ilegal di Bali. Mereka bekerja dengan leluasa di pusat-pusat kawasan wisata meski tak memiliki dokumen keimigrasian yang semestinya.
Pada umumnya, WNA yang bekerja secara ilegal di Bali mencari klien melalui media sosial. Pekerjaan mereka beragam, dari fotografer, model hingga membuka usaha rental kendaraan bermotor.
Melalui pencarian di aplikasi pesan Telegram, Kompas menemukan sebuah kanal bisnis penyewaan sepeda motor berbahasa Rusia. Saat ditanya menggunakan Bahasa Inggris, admin kanal tersebut merespons bahwa unit sepeda motornya tidak tersedia. Namun, saat menggunakan Bahasa Rusia, mereka langsung menawarkan beberapa unit kendaraan yang bisa disewa.
WNA Melanggar Peraturan Lalu Lintas di Canggu, Bali, Senin (24/4/2023)
Bisnis penyewaan sepeda motor tersebut berlokasi di Uluwatu, Kabupaten Badung. Pemiliknya dua WN Rusia dengan investasi Rp 10,01 miliar. Usaha mereka sudah berbadan hukum dengan nama PT FBI dan memiliki kantor virtual di Jalan Sunset Road, Badung.
Data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencantumkan, PT FBI tercatat secara legal sebagai jenis perseroan penanaman modal asing yang bergerak di sejumlah bidang, yakni perdagangan besar mesin, perdagangan berbagai macam barang, real estat, periklanan, penyewaan mobil, bus, truk, dan sejenisnya, serta penyewaan alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Jika menyewa sepeda motor di PT FBI, admin bisnis rental tersebut menyatakan, sepeda motor yang disewa akan diantar ke konsumen dan tidak bisa diambil secara mandiri karena mereka tidak memiliki kantor. Saat kami menyewa satu unit sepeda motor, seorang WN Rusia berinisial MP yang melayani dan mengantarkan sepeda motor tersebut. "Ini sepeda motornya baru. Baru sebulan. Kami juga punya Ducati dan Harley Davidson," kata MP.
Dari penelusuran dokumen keimigrasian, MP ternyata hanya mengantongi Visa on Arrival (VoA) dengan masa berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Pemegang visa jenis ini dilarang melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk apa pun di Indonesia.
Selain MP, salah satu WN Rusia yang tercantum sebagai pemegang saham PT FBI juga tercatat memiliki VoA atau visa kunjungan turis, tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investasi. Namun, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Yuliot mengatakan, WNA yang memiliki investasi PMA lebih dari Rp 10 miliar bisa menggunakan visa kunjungan. “Mereka bisa bikin PT dengan visa kunjungan minimal modalnya Rp 10 miliar,” kata Yuliot.
MP hanya mengantongi Visa on Arrival dengan masa berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Pemegang visa jenis ini dilarang melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk apa pun di Indonesia
Ketika dikonfirmasi, Direktur PT FBI Geminiantoro Raharjo menyangkal jika WN Rusia yang mengantarkan sepeda motor untuk konsumen adalah pegawainya. “Tidaklah. Kalau kami tahu aturan. Saya juga punya perusahaan tidak cuma di Bali kok,” katanya.
Menurut Geminiantoro, saham PT FBI yang dimiliki dua WN Rusia sifatnya penitipan. “Gini lho yang tercatat namanya kan boleh. Tapi kan saya orang lokal,” ucapnya. Begitu dikonfirmasi bahwa dia tidak memiliki saham di PT FBI, Geminiantoro menjawab “Kamu dapat dari mana? Nanti tinggal klarifikasi saja ya.”
Dilarang
Tak hanya WN Rusia, Kompas juga menemukan WN Perancis, Gabriel (38), yang menjadi fotografer dan tinggal di kawasan Kuta Selatan. Dia tidak memiliki izin kerja dan hanya berbekal KITAS untuk investasi yang berlaku hingga Desember 2024.
Gabriel mencari calon klien lewat Facebook, melalui grup jasa fotografer di area Bali. Gabriel tidak secara terbuka berkomentar di unggahan calon klien yang membutuhkan fotografer. Ia mengirim pesan pribadi ke akun calon konsumen.
Itulah mengapa saya selalu hanya menggunakan koneksi dan kontak privat, karena saya belum cukup yakin
Gabriel mengakui bahwa ia bukan orang lokal tetapi sudah memiliki KITAS. Dia pun mengirimkan foto-foto hasil jepretannya, sebagai portofolio. Tarif Gabriel Rp 3 juta-Rp 10 juta per jam, bergantung permintaan klien
Kartu izin tinggal sementara (KITAS) untuk investor milik Gabriel, warga negara Perancis yang tinggal di Bali. Ia menjalankan pekerjaan sebagai fotografer komersial secara ilegal karena tidak punya izin kerja. Dokumen KITAS investor miliknya tidak boleh untuk bekerja.
Saat ditanya apakah KITAS investasi bisa dipakai orang asing untuk menjadi fotografer di Bali, Gabriel menjawab tidak yakin. Karena itu, ia tidak mempromosikan jasanya secara terbuka, hanya “jemput bola” di media sosial jika ada yang membutuhkan. “Itulah mengapa saya selalu hanya menggunakan koneksi dan kontak privat, karena saya belum cukup yakin,” ujar Gabriel. Ia juga bakal menolak tawaran pemotretan di ruang publik.
Penghasilan tambahan
Tidak hanya fotografer, di salah satu grup Facebook juga ada WNA yang mencari pekerjaan sebagai model. Mereka biasanya menawarkan jasanya di kolom komentar dari unggahan akun yang sedang mencari model.
Infografik Modus WNA Bekerja Ilegal di Bali K Monica, Irlandia (Perempuan, Model)
Monica (23), WN Irlandia salah satunya. Ia memasang tarif sekitar Rp 1,5- 2 juta untuk satu jam sesi pemotretan. “Saya akan menyesuaikan busana dengan keinginan dan kebutuhan brand kalian,” ujarnya melalui pesan di Facebook.
Ketika menjalani sesi pemotretan di sebuah villa pribadi, Monica bergaya layaknya model profesional. Ia pun menunjukan visa dan paspornya setelah sesi pemotretan selesai. “Saya datang ke sini dengan visa satu kali kunjungan (visa B211A) dan saya harap tidak menjadi masalah ketika saya melakukan pekerjaan ini,” katanya.
Berdasarkan dokumen visa B211A miliknya, Monica hanya bisa tinggal di Indonesia sampai tanggal 17 Juni 2023. Visanya berlaku selama 60 hari. “Saya menghabiskan banyak uang untuk berlibur di sini, oleh sebab itu saya melakukan pekerjaan ini untuk mendapat penghasilan tambahan,” ujar Monica.
Monica warga negara Irlandia saat menjalani sesi foto komersil di Bali, April 2023 silam. Monica diduga menjalani pekerjaan sebagai model secara ilegal karena hanya mengantongi visa kunjungan.
Disalahgunakan
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, menyebutkan bahwa WNA tidak bisa bekerja di wilayah Indonesia menggunakan KITAS investasi. Pemegang KITAS investasi hanya bisa menanamkan modal pada bisnis tertentu, bukan menjalankan pekerjaan dan menerima upah.
Menurut Anggiat WNA sama sekali tidak bisa bekerja sebagai fotografer komersial. Orang asing bisa menjadi fotografer untuk kepentingan jurnalistik.
WNA punya peluang bekerja sebagai model di Indonesia. Namun, Anggiat menegaskan, model asing tidak bisa menggunakan visa kunjungan B211A.
Terkait WNA yang bekerja mengantar dan mengambil sepeda motor pada bisnis rental kendaraan, Anggiat yakin dia bekerja secara ilegal karena pekerjaan semacam itu tidak bisa diisi tenaga kerja asing.
Jadi, visa-visa investor yang zaman dulu akan ditertibkan karena kebanyakan disalahgunakan
Kanwil Kemenkumham Bali mencatat, kurun Januari-April 2023 sebanyak 101 WNA dideportasi. Ada 48 orang melanggar hukum lain (termasuk aturan adat), 43 orang menetap di Bali melebihi masa sesuai izin tinggal, serta 10 orang melanggar izin keimigrasian, termasuk WNA yang bekerja berbekal KITAS investasi.
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim akan mengevaluasi sejumlah kebijakan keimigrasian demi mengontrol WNA yang masuk ke dalam negeri. Para WNA pemegang visa investor juga akan ditertibkan demi menghindari penyalahgunaan. "Jadi, visa-visa investor yang zaman dulu akan ditertibkan karena kebanyakan disalahgunakan," ujar Silmy.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim saat diwawancarai Kompas di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengakui, adanya kemudahan membuat orang asing juga mudah datang ke Bali sehingga kurang terawasi. Pemprov Bali juga membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan tata kelola pariwisata untuk mengatasi permasalahan terkait WNA. “Bukannya kami anti terhadap wisatawan, namun perlu tindakan apabila wisatawan yang datang tidak memberikan kontribusi ke masyarakat. Dengan penertiban yang kami lakukan, Bali pelan-pelan dapat menaikkan harga jual menjadi pariwisata yang lebih berkualitas,” katanya.
Sementara itu, usahawan lokal Bali mengaku terusik dengan banyaknya WNA yang membuka jenis usaha sama. Pemilik rental motor di Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, I Gede Agus Suparsawan (30), mengakui bisnis rental motor WNA unggul dalam dua hal. Pertama, modal WNA cenderung lebih kuat. Kedua, mereka lebih mahir berkomunikasi dengan calon konsumen sesama WNA, apalagi jika berasal dari satu negara.
