Ada peningkatan gangguan ketertiban lingkungan di lokasi-lokasi sekitar penyewaan singkat.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
Disukai pelancong, dibatasi pemerintah dan pebisnis. Demikianlah nasib aplikasi jasa penyewaan ruang. Alasan pembatasan, antara lain, demi kenyamanan penduduk kota.
Pembatasan terbaru bisnis itu dikeluarkan Parlemen Eropa pada Kamis (29/2/2024). Dengan dukungan dari 493 anggotanya, Parlemen Eropa menyetujui rancangan undang-undang pengaturan bisnis penyewaan ruang yang bukan diselenggarakan penginapan komersial.
Selama bertahun-tahun, sejumlah aplikasi memungkinkan warga biasa menyewakan ruang di rumahnya kepada pelancong. Airbnb dan booking.com sebagian dari pelantar penyewaan itu.
Bagi Uni Eropa, salah satu dampaknya lonjakan harga sewa rumah. ”Kota-kota di Eropa semakin tidak terjangkau,” kata anggota Parlemen Eropa, Kim van Sparrentak.
Setelah persetujuan parlemen, Dewan Eropa akan mengesahkan RUU itu. Selanjutnya, Komisi Eropa akan membuat peraturan pelaksana. UE memberi 24 bulan bagi penyedia penyewaan singkat untuk memenuhi ketentuan itu. Dengan kata lain, aturan baru itu akan sepenuhnya berlaku pada 2027.
Airbnb mengaku siap mematuhi aturan itu. ”Aturan ini menandai babak baru penyewaan singkat di Eropa. Untuk pertama kalinya ada aturan jelas, menguntungkan penyedia penyewaan, pemerintah, dan pelancong," demikian pernyataan Airbnb.
Upaya panjang
Wali Kota Amsterdam Femke Halsema menyebut, RUU itu buah perjuangan pemkot sejumlah kota di UE. Sejak 2018, pemkot sejumlah negara UE ingin aturan soal penyewaan singkat. ”Kami tidak menentang penyewaan singkat. Hanya saja, perlu keseimbangan pada masalah ini,” katanya.
Seperti disinggung Van Sparrentak, pemkot sejumlah negara UE pusing dengan keluhan lonjakan biaya sewa. Di Amsterdam, orang-orang berpendapatan menengah harus antre 13 tahun untuk bisa menyewa rumah yang disediakan pemerintah.
Antre lama terjadi karena ada lonjakan peminat. Sebab, orang-orang tidak mampu menyewa rumah yang disediakan swasta atau perorangan. ”Sewa dari swasta jauh melebihi kemampuan orang-orang biasa,” kata Halsema.
Pembatasan sewa singkat akan membantu menurunkan harga sewa rumah atau kamar. Dengan demikian, orang-orang kembali mampu mendapatkan tempat tinggal layak.
Haselma juga menyebut, pemkot-pemkot UE mau pelantar penyewaan berbagi data lokasi ruang yang disewakan. Hal itu untuk berjaga-jaga kalau penyewa membuat ulang.
Ada peningkatan gangguan ketertiban lingkungan pada lokasi-lokasi sekitar penyewaan singkat. Bentuknya terutama kebisingan, buang sampah sembarangan, dan keributan dengan penduduk sekitar.
Kerap kali, pelaku sulit dilacak. Sebab, pelantar menolak berbagi data penggunanya. Dengan aturan baru UE, data itu akan dibagi ke pemkot.
Upaya lokal
Meski di tingkat UE baru sebatas RUU, di sejumlah kota UE sudah ada pembatasan. Amsterdam hanya mengizinkan ruangan rumah pribadi disewakan paling lama 30 hari dalam setahun.
Di Barcelona, Spanyol, ada pembatasan sewa singkat sejak 2021. Pemilik ruangan dilarang menyewakan ruang atau rumah kurang dari 31 hari. Sementara di Palma, penyewaan singkat hanya dilarang di apartemen. Untuk rumah tapak, penyewaan singkat diizinkan.
Adapun di Portugal tidak ada lagi izin baru untuk penyewaan singkat ruangan di kota. Izin baru hanya diterbitkan untuk perdesaan. Di Vienna juga akan ada pembatasan mulai Juli 2024. Penyewaan ruang di ibu kota Austria itu dibatasi paling banyak 90 hari dalam setahun.
Adapun di Paris, batas maksimumnya sampai 120 hari per tahun. Walakin, penyewa harus mendaftar ke pemkot. Jika tidak punya izin, lembaga sejenis satpol PP di Paris akan merazia ruangan yang disewakan tanpa izin pemkot.
Sementara di Italia, Kementerian Pariwisata sedang menggagas aturan soal pembatasan penyewaan ruang. Tujuannya termasuk mengendalikan jumlah pelancong ke daerah yang sudah terlalu banyak wisatawannya.
Italia akan mewajibkan sewa minimum dua malam di tempat-tempat bukan penginapan komersial. Sementara di penginapan komersial, tidak ada batasan minimum menginap. (AFP/REUTERS)