Para Sekutu Israel Mulai Mendesak Pembatasan Pasokan Senjata
Para sekutu gerah dengan serbuan Israel ke Gaza. Pasokan persenjataan, termasuk suku cadang jet F-35, dibatasi.
Oleh
IWAN SANTOSA
·4 menit baca
NTB/AFP/EYOR ARNASON
Jet tempur F-35 milik Norwegia di Pangkalan Udara Keflavik pada 1 Februari 2024. Pada Senin (12/2/2024), Pengadilan Tinggi Belanda memerintahkan penundaan ekspor suku cadang F-35 ke Israel.
WASHINGTON DC, SENIN — Desakan pembatasan senjata ke Israel kini datang dari para sekutunya. Hal itu menyusul kematian puluhan ribu warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat akibat serangan aparat dan warga Israel.
Senator Chris Van Hollen mengatakan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak bisa lagi diam saja atas perkembangan di Palestina. ”Presiden harus memastikan bantuan kita tidak dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dan nilai kita,” kata senator Demokrat itu dalam sidang Senat AS, Senin (12/2/2024), di Washington DC.
Ia mengingatkan, sudah puluhan tahun AS punya syarat ketat soal ekspor persenjataan dan bantuan ke negara asing. Sebagai negara asing yang menerima bantuan dan memakai persenjataan AS, Israel seharusnya tidak lepas dari persyaratan itu.
Faktanya, ia menilai, Israel mengabaikan itu dan AS tidak berbuat banyak. Pasokan persenjataan dan dana AS menjadi faktor vital keberlangsungan serbuan Israel ke Tepi Barat dan Gaza. ”AS harus melakukan apa, saat bom dan persenjataan yang kita sediakan dan bayar dipakai untuk membunuh warga Palestina?” ujarnya.
GETTY IMAGES/AFP/CHIP SOMODEVILLA
Senator Chris Van Hollen dan para Senator Demokrat menyampaikan pandangan soal bantuan Amerika Serikat ke Israel, Sabtu (9/2/2024), di Washington DC.
Menurut dia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pejabat Israel menolak permintaan AS soal isu kemanusiaan. ”Ringkasnya, koalisi Netanyahu menyatakan: Terima kasih sudah mengirim senjata. Terima kasih sudah mengirim hasil pajak. Akan tetapi, jangan ajari kami soal korban sipil atau pentingnya memfasilitasi bantuan kemanusiaan,” tutur Van Hollen.
Sejumlah pejabat di Gedung Putih menyebut AS telah mengingatkan Israel soal kewajiban terkait penerimaan bantuan. Menurut juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, tidak ada hal baru dari memo AS ke Israel. Memo itu berisi hal lazimnya yang dikirimkan Washington ke negara-negara pengguna produk pertahanan AS.
”Tidak ada standar baru dalam memo ini. Kami tidak menerapkan standar baru untuk bantuan militer. Kami menyatakan secara terbuka standar-standar yang ada dalam hukum internasional, termasuk hukum konflik bersenjata,” ujarnya.
Larangan ekspor
Secara terpisah, pengadilan Belanda memerintahkan larangan ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Perintah dikeluarkan setelah sejumlah organisasi pembela HAM menggugat Pemerintah Belanda. ”Tidak terbantahkan bahwa ada risiko ekspor suku cadang F-35 akan digunakan dalam pelanggaran Hukum Perang Internasional,” kata Hakim Bas Boele saat membacakan putusan.
Kementerian Luar Negeri Belanda menyatakan akan segera mengajukan banding atas putusan itu. Sembari menunggu putusan banding, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Belanda Geoffret van Leeuwen menyatakan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan tersebut.
Kuasa hukum penggugat, Liesbeth Zegveld, menyebut putusan itu wujud keadilan. Ia mewakili Oxfam Novib, Pax Nederland, dan The Rights Forum. Penggugat menyebut, Belanda bisa terlibat tudingan kejahatan perang karena mengirim suku cadang F-35 ke Israel. Sebab, jet itu dipakai untuk menyerbu Palestina dan sejumlah negara lain.
Belanda salah satu gudang suku cadang F-35 di Eropa. Suku cadang itu dibuat dan dikirimkan ke berbagai negara lain di Eropa ataupun luar Eropa. Penggugat mau suku cadang di Belanda tidak dikirimkan lagi ke Israel.
Gugatan sejenis sedang diajukan di Inggris. Para penggugat, Al-Haq dan Global Legal Action Network, meminta pengadilan melarang ekspor persenjataan dan komponennya dari Inggris ke Israel. Perusahaan Inggris, BAE Systems, dituding menyediakan hingga 15 persen suku cadang F-35 Israel.
Selain Pemerintah Inggris, gugatan juga ditujukan ke BAE System. Kuasa hukum penggugat, Ahmed Abofoul, menyebut bahwa gugatan didaftarkan setelah London berulang kali mengabaikan permohonan embargo senjata ke Israel.
”Inggris ’memiliki kewajiban hukum dan moral’ untuk tidak memberikan izin ekspor senjata kepada pemerintah yang melakukan kekejaman. Ada banyak klaim pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Hamas dan pasukan Israel sejak perang meletus,” ujarnya.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan, ekspor senjata Inggris ke Israel ”relatif kecil”. London memastikan ekspor senjata hanya diizinkan jika memenuhi kriteria ketat.
Secara terpisah, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell meminta AS mengurangi pasokan senjata ke Israel. Apalagi, Biden menyebut sudah terlalu banyak korban tewas di Gaza. ”Jika Anda yakin bahwa terlalu banyak orang yang terbunuh, mungkin Anda harus mengurangi jumlah senjata untuk mencegah begitu banyak orang terbunuh,” ujar Borrell.
KOMPAS
Angkatan Bersenjata Israel mengerahkan 2.000 personel, jet tempur F-35, dan pesawat nirawak (drone) untuk menyerang Kamp Jenin di wilayah pendudukan Tepi Barat. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina menyebut serangan itu menewaskan delapan warga sipil Palestina dan melukai puluhan orang, dan 10 di antaranya dalam kondisi kritis.
Ia mengatakan, Israel tidak pernah serius mencegah korban sipil dalam perang Gaza. Tentara Israel secara serampangan membombardir berbagai penjuru Gaza selama berbulan-bulan. Netanyahu sama sekali tidak mendengarkan permintaan mengurangi korban sipil.
Ia juga mengkritik pernyataan Netanyahu soal evakuasi warga sipil dari Rafah sebelum Israel mengerahkan pasukan darat ke sana. Menurut Borrell, evakuasi dari Rafah mustahil dilakukan. ”Mereka akan mengungsi? Ke mana? Ke bulan? Ke mana mereka akan mengevakuasi orang-orang ini?” ujarnya. (AFP/REUTERS)
