Siapa pun presidennya, AS dinilai bukan lagi mitra yang bisa diandalkan dalam memenuhi janji.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
Negara-negara sekutu Amerika Serikat mulai mengutarakan pendapat bahwa Washington akhir-akhir ini menunjukkan sikap semakin kurang bisa diandalkan. Kekhawatiran mereka, sikap itu bakal menjadi-jadi apabila pada pemilihan presiden 5 November 2024, Donald Trump terpilih kembali.
Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Januari 2024 pernah mengatakan, AS semakin mengisolasi diri. Menurut dia, AS hanya memikirkan diri sendiri. Macron mengutarakan pendapat itu setelah membaca kampanye pilpres AS, terutama dari sisi Trump yang semakin jelas menjadi calon presiden dari Partai Republik.
Trump yang pernah menjabat Presiden AS 2017-2021 sedang berusaha mencalonkan diri kembali. Dalam kampanyenya di Conway, Negara Bagian South Carolina, Sabtu (10/2/2024), ia mengatakan semakin skeptis dengan keanggotaan AS di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). ”Berapa miliar dollar AS yang kita kucurkan ke NATO setiap tahun? Uang itu lebih berguna jika dialihkan ke hal-hal lain,” ujar Trump.
Secara terang-terangan, Trump memuji Presiden Rusia Vladimir Putin. Padahal, Putin dan NATO sedang gontok-gontokan karena NATO membela Ukraina yang diinvasi Rusia sejak 24 Februari 2024. Trump menuturkan hendak mendorong Putin berbuat semaunya kepada negara-negara anggota NATO yang tidak menunaikan kewajiban, dalam hal ini membayar iuran sebesar yang diberikan AS.
Bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, keluar panggung setelah berbicara pada rapat umum kaukus pada 19 Desember 2023, di Waterloo, Iowa, AS.
Di samping itu, Trump juga mengatakan, jika ia terpilih sebagai presiden, AS akan menghentikan berbagai santunan internasional. Dana ini umumnya dikelola oleh lembaga USAID yang bekerja sama dengan negara-negara berkembang menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Menurut Trump, ia berencana mengganti skemanya menjadi pinjaman.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menanggapi pernyataan Trump. ”Retaknya kekompakan negara-negara anggota NATO sangat berbahaya bagi keberadaan NATO ataupun keamanan kawasan,” ujarnya.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menanggapi dengan mengajak negara-negara Eropa meningkatkan ketahanan mereka. Menurut dia, sebagai blok ekonomi yang sejahtera, Uni Eropa juga harus bisa berdikari secara militer dan keamanan sehingga mengurangi ketergantungan pertahanan dari pihak luar.
Retaknya kekompakan negara-negara anggota NATO sangat berbahaya bagi keberadaan NATO ataupun keamanan kawasan.
Polandia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Mereka sempat terkena tempias ledakan pertempuran sehingga sangat mengharapkan sekutu NATO untuk mempertahankan keamanan.
Petahana Presiden AS Joe Biden adalah pendukung Ukraina. Ia menjanjikan, selama menjadi kepala negara, Kyiv akan terus memperoleh bantuan dana dan persenjataan untuk melawan Rusia.
Presiden AS Joe Biden berpidato saat kampanye di Pearson Community Center di Las Vegas, Nevada, 4 Februari 2024.
Akan tetapi, DPR AS yang dikuasai oleh Partai Republik berpikiran lain. Mereka menolak mengesahkan undang-undang terbaru mengenai pengiriman bantuan ke Ukraina ataupun Israel karena menganggap situasi di AS lebih genting dibandingkan dengan perang di negeri lain.
Para pengamat politik internasional mengatakan, dunia semakin mengarah ke multipolar. Siapa pun yang menjadi Presiden AS, pada kenyataannya sistem multipolar ini memang tidak menjadikan AS ataupun satu negara adidaya tertentu sebagai pusat keputusan dunia.
Claude Barfield dari American Enterprise Institut menjelaskan di laman East Asia Forum edisi 8 Februari 2024, AS sudah mundur sebagai pemimpin dunia sejak 2017. Segala peraturan internasional seolah dilibas oleh AS.
Pada tahun itu pula, di bawah kepresidenan Trump, AS menyatakan perang dagang dengan China serta mundur dari Kesepakatan Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Biden ketika terpilih menggantikan Trump pada 2021 kemudian menambah perilaku tersebut dengan menarik pasukan AS dari Afghanistan sehingga Taliban kembali berkuasa. (AP)