ASEAN Tidak Boleh Maklumi Junta Myanmar

Lima poin konsensus jadi pegangan ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Posisi Ketua ASEAN diperkuat.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (ketiga dari kanan) bergandengan tangan dengan rekannya sesama menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024)

LUANG PRABANG, SENIN — ASEAN tetap meminta konflik di Myanmar segera diakhiri. Sikap itu dipertahankan meski junta Myanmar setuju mengutus wakil di pertemuan para menteri luar negeri anggota ASEAN.

Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) 2024 digelar di Luang Prabang, Laos. Dalam pertemuan pada 28-29 Januari 2024 itu, junta akhirnya mengirimkan utusan. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar Sekretaris Malar Than Htike hadir di kota wisata Laos itu.

Wakil junta tidak pernah hadir di berbagai pertemuan ASEAN sejak 2022. ASEAN memang hanya mengizinkan pejabat lebih rendah dari menteri mewakili Myanmar di forum ASEAN.

Baca juga: Troika ASEAN untuk Penyelesaian Isu Myanmar

ASEAN menerapkan itu setelah militer Myanmar, Tatmadaw, kembali melancarkan kudeta pada Februari 2021. Tatmadaw menyikapi keputusan itu dengan menolak mengirim utusan ke forum-forum ASEAN pada 2022-2023.

Keputusan itu bagian dari dorongan ASEAN pada penyelesaian konflik Myanmar. Dalam pertemuan di Laos, para menlu ASEAN menegaskan komitmen membantu Myanmar menemukan solusi damai. ”Myanmar bagian tidak terpisahkan dari ASEAN,” demikian tercantum dalam pernyataan AMM 2024.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melakukan pertemuan di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024) . Mereka membicarakan situasi terkini di Myanmar serta sejumlah tantangan yang dihadapi ASEAN, termasuk meningkatnya suhu di Laut China Selatan, ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, hingga masalah warga minoritas Rohingya.

ASEAN telah melakukan beragam cara untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Dalam pertemuan di Jakarta pada April 2021, ASEAN menyepakati Lima Poin Konsensus (5PC).

Jangan maklumi

Menlu RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia berharap tidak ada pemakluman yang bisa menghambat penerapan 5PC. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cermat. Hal itu untuk menghindari politisasi.

”Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi melalui mekanisme Troika. Diskusi di dalam mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi. Namun, juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif,” tuturnya.

Baca juga: Menlu Bangladesh: ASEAN Harus Lebih Proaktif Tangani Rohingya

ASEAN memandang 5PC cara bermartabat menyelesaikan konflik internal Myanmar. Akan tetapi, junta menolak menerapkannya. Padahal, pertemuan Jakarta dihadiri pimpinan Junta, Jenderal Senior Ming Aung Hlaing.

Bahkan, baru-baru ini Hlaing menyatakan 5PC tidak bisa dijalankan sesuai kehendak ASEAN saja. Pelaksanaan 5PC harus diselaraskan dengan peta jalan yang telah ditetapkan junta.

AP/MILITARY TRUE NEWS INFORMATION TEAM

Foto yang dirilis oleh TIm Informasi dan Berita MIliter Myanmar memperlihatkan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing (tengah), berbincang dengan Utusan Khusus Ketua ASEAN Aluenko Kittikhoun (keempat dari kiri) di Naypyidaw, Myanmar, Rabu (10/1/2024). Hlaing menyatakan penerapan 5PC ASEAN harus menyesuaikan dengan rencana junta.

Sembilan anggota ASEAN berbeda sikap soal Myanmar. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina ingin ASEAN tegas pada Myanmar. Adapun Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam ingin ASEAN lebih kompromi.

Sejumlah pihak memandang, perpecahan itu bisa menghambat upaya ASEAN membantu menyelesaikan krisis Myanmar. Dalam pernyataan selepas AMM di Luang Prabang, para menlu ASEAN berusaha menyangkal anggapan itu.

Baca juga: Kapal Tenggelam ASEAN dan Pilihan Indonesia

Mereka menegaskan bahwa ASEAN bersatu untuk menyelesaikan krisis Myanmar. ”Segala upaya harus mendukung, sejalan dengan (rencana perdamaian) dan berkoordinasi dengan ketua ASEAN,” demikian tertulis di pernyataan itu.

Mereka juga kembali mendesak penghentian kekerasan. Jeda perang diharapkan bisa menjadi peluang pengiriman bantuan kemanusiaan.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Seorang dokter memeriksa kesehatan anak pengungsi Rohingya di gedung Balai Musyawarah Aceh, Kota Banda Aceh, Rabu (24/1/2024).

Krisis Myanmar telah berimbas ke kawasan. Gara-gara ulah Tatmadaw di Rakhine, lebih dari 1 juta orang Rohingya terusir. Orang-orang itu kini menjadi pengungsi di mana-mana. Sebagian masuk secara ilegal ke Indonesia.

”Isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat,” tutur Retno.

Mengenai kehadiran perwakilan nonpolitik Myanmar, yang diwakili Sekretaris jJenderal Kemlu Myanmar Malar Than Htike, Retno menyatakan hal itu tidak akan mengubah kebijakan ASEAN pada Myanmar. ”Myanmar tidak akan memengaruhi pengambilan keputusan ASEAN," ujarnya.

(AFP/Reuters/MHD)