Putra Presiden AS Disidang dalam Kasus Pidana Pajak
Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, dijerat dengan 9 dakwaan. Jika terbukti bersalah, ia bisa dipenjara 17 tahun.
Oleh
IWAN SANTOSA
·4 menit baca
AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KENT NISHIMURA
Hunter Biden (kiri), putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat menghadiri sidang Komite Pemeriksaan DPR AS di Washington DC, AS, Rabu (10/1/2024).
LOS ANGELES, JUMAT — Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden, disidang dalam kasus dugaan menghindari pembayaran pajak di pengadilan federal di California, AS, Kamis (11/1/2024) waktu setempat atau Jumat dini hari WB. Dalam persidangan itu, Hunter Biden menyatakan dirinya tidak bersalah.
Hunter Biden (53) menghadapi sembilan dakwaan kriminal, termasuk tidak membayar pajak sebesar 1,4 juta dollar AS secara tepat waktu dari 2016 hingga 2019, membuat laporan pajak palsu pada 2018, dan berupaya menghindari pembayaran pajak.
Dakwaan jaksa juga menyebut pengeluaran belanja senilai jutaan dollar AS yang dilakukannya untuk obat-obatan terlarang, pengawalan, mobil-mobil eksotis, dan belanja barang-barang mewah lainnya. Jika kelak terbukti bersalah, Hunter Biden bisa dihukum penjara hingga 17 tahun.
”Tidak bersalah,” kata Hunter Biden saat menjawab pertanyaan hakim Mark Scarsi tentang bagaimana ia menanggapi kasus dakwaan terhadapnya. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 20 Juni 2024.
Scarsi mengatakan, ada upaya terdakwa selama empat tahun untuk menghindari pembayaran pajak sebesar 1,4 juta dollar AS ke Dinas Pajak dan Pendapatan (IRS). Uang tersebut justru digunakan untuk menopang gaya hidup mewah, konsumsi alkohol, dan narkoba.
”Anda hadir di sidang hari ini karena dakwaan melanggar hukum pidana Amerika Serikat,” kata hakim Mark Scarsi kepada Hunter Biden.
AP/BILL ROBLES
Sketsa suasana pengadilan ini memperlihatkan Hunter Biden (tengah), putra Presiden AS Joe Biden, hadir di persidangan bersama pengacaranya, Abbe Lowell (kanan), di depan hakim Mark C Scarsi (kiri) di pengadilan federal di Los Angeles, AS, Kamis (11/1/2024).
Sebelum proses persidangan hingga kasus berlanjut ke persidangan, Hunter Biden konsisten menolak untuk mengaku bersalah.
Hunter Biden juga diputus bersalah karena berbohong di Pengadilan Delaware pada Oktober 2018 dalam kasus pembelian senjata api dan penggunaan obat terlarang. Dia didapati kecanduan kokain dan juga memiliki senjata api secara ilegal. Hunter Biden juga menyatakan, dirinya tidak bersalah dalam kasus waktu itu.
Dakwaan pidana pajak kali ini merupakan hasil penyelidikan Pemerintah Federal selama setahun lebih dalam mendalami laporan pajak Hunter Biden dan kegiatan bisnisnya. Penyelidikan itu diharapkan akan tuntas sebelum pertengahan tahun 2024.
Kesepakatan ditolak
Semula ada kesepakatan, jika mengaku bersalah, Hunter Biden hanya akan mendapat hukuman percobaan dalam masa dua tahun. Dia juga tidak akan disidang pidana dalam pemilikan senjata api jika menghindari mengulang kesalahan serupa.
Namun, kesepakatan tersebut tidak jadi dilakukan. Hakim yang memimpin persidangan justru mempertanyakan, kenapa ada upaya memberikan keringanan lewat pengakuan bersalah. Alih-alih proses persidangan pidana berlanjut dalam kasus pajak dan kepemilikan senjata.
Kasus hukum ini terjadi menjelang pemilu Amerika Serikat tahun 2024. Dalam persidangan secara terpisah, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga sedang memproses pidana mantan Presiden Donald Trump.
Perundingan awal untuk memberikan kesempatan mengaku bersalah bagi Hunter Biden disebut kubu Partai Republik dan Trump sebagai tindakan pilih kasih.
Donald Trump sedang menghadapi 91 dakwaan dalam empat kasus pidana, termasuk tindakan mengacaukan hasil Pemilu 2020 ketika dikalahkan oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Trump hadir di persidangan kasus penipuan perdata di Pengadilan New York, Kamis (11/1/2024).
Pengacara Hunter Biden, Abbe Lowell, mengatakan bahwa gagalnya kesepakatan mengaku bersalah disebabkan adanya intervensi Kongres AS. Lowell sebelumnya menuding Jaksa Khusus David Weiss tunduk pada tekanan politisi Partai Republik. ”Kasus ini seharusnya selesai di tahun 2023. Lalu, ini terjadi,” kata Lowell kepada hakim Mark Scarsi.
Jaksa penuntut Leo Wise mengatakan kepada hakim bahwa tidak diperlukan sesi tambahan untuk membahas kesepakatan mengaku bersalah. ”Kejadian serupa selalu terjadi,” kata Jaksa.
AP/ERIC THAYER
Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, naik kendaraan meninggalkan kantor pengadilan federal di Los Angeles, AS, Kamis (11/1/2024).
Isu pemakzulan Presiden Biden
Kasus persidangan pidana dengan terdakwa Hunter Biden juga berjalan bersama upaya kubu Partai Republik di Kongres AS untuk mengungkap hubungan bisnis yang dilakukan Joe Biden dengan beberapa pengusaha besar. Kubu Republik mengupayakan pemakzulan terhadap Presiden Biden dengan dasar dia menggunakan kekuasaan dan terlibat dalam kolusi bisnis bersama putranya.
Hunter Biden menolak permintaan Kongres untuk hadir dalam persidangan tertutup membahas tuduhan tersebut. Ia justru meminta pertemuan dibuka untuk umum.
Hunter Biden membuat kejutan ketika hadir di sesi dengar pendapat di Kongres AS ketika kubu Republik mengajukan tuduhan penodaan terhadap Kongres.
Tidak ada bukti berhasil diajukan sejauh ini untuk mengaitkan Joe Biden di jabatan saat ini atau sebelumnya dalam menyalahgunakan kekuasaan ataupun menerima suap, meski muncul berbagai isu dan pertanyaan tentang etika yang dilanggar terkait keterlibatan keluarga besar Joe Biden dalam berbagai transaksi bisnis internasional.
Dalam wawancara dengan MSNBC, Kamis (11/1/2024), Ibu Negara Jill Biden mengatakan, tindakan Partai Republik terhadap putranya sangat kejam.
AP / EVAN VUCCI
Ibu Negara Jill Biden membacakan cerita pada malam Natal di Rumah Sakit Anak Nasional di Washington DC, Amerika Serikat, 22 Desember 2023.
”Saya bangga bahwa Hunter Biden mampu melanjutkan hidup setelah lepas dari ketergantungan pada obat terlarang. Serangan politik ini melukai cucu-cucu saya. Ini memengaruhi kehidupan pribadi mereka,” kata Jill Biden.
Jika terbukti dalam pidana pajak, Hunter Biden (53) dapat dihukum penjara 17 tahun. Jaksa Agung Meerick Garland kini mendapat tugas khusus menangani gagalnya upaya mengaku bersalah dan mendapat keringanan pengadilan. Garland dilibatkan agar tidak ada konflik kepentingan dari internal kubu pemerintah dan oposisi. (AP/REUTERS)
