China Peringatkan AS soal ”Konten Negatif” di UU Kebijakan Pertahanan
China menganggap AS melangkah mundur setelah pembicaraan kedua panglima militer, dengan mengesahkan UU Otorisasi Pertahanan Nasional.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
MASS COMMUNICATION SPECIALIST 1ST CLASS GREG JOHNSON/U.S. NAVY VIA AP
Foto yang diambil pada 13 Maret 2023 ini memperlihatkan sebagian sisi buritan kapal perusak milik Angkatan Laut AS, USS Milius, yang tengah berpatroli di wilayah laut Filipina, Kamis (23/3/2023).
BEIJING, SELASA — China memperingatkan Amerika Serikat agar bijak dalam bertindak selepas pengesahan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS oleh Washington. China meminta agar segala hal buruk yang dikatakan oleh aturan itu mengenai China supaya tidak dipraktikkan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam taklimat media di Beijing, Selasa (26/12/2023). ”Kalau Amerika Serikat tetap memutuskan menerapkan berbagai konten negatif mengenai China, seperti yang dicantumkan di dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional itu, tentu China tidak akan berdiam diri. Kami akan menanggapi dengan sikap yang semestinya,” tuturnya.
Peraturan tersebut disahkan oleh Presiden AS Joe Biden, Jumat (22/12/2023). ”Undang-undang ini memberikan otoritas-otoritas penting yang kami butuhkan untuk membangun militer yang diperlukan guna mencegah konflik-konflik di masa depan sambil mendukung para anggota pengadilan (militer) bersama pasangan dan keluarga mereka yang melaksanakan misi itu setiap hari,” kata Biden, seperti dikutip laman Gedung Putih.
Undang-undang inisiatif DPR AS itu mengatur mengenai anggaran pertahanan dan keamanan AS untuk tahun keuangan 2024. Di dalamnya diterangkan mengenai komitmen anggaran sebesar 886 miliar dollar AS.
Cakupannya adalah untuk membiayai operasional militer AS dan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Di antaranya ialah mengenai pemensiunan unit-unit pesawat tempur F-15 Eagle dan A-10 Warthog dari Angkatan Udara AS. Terdapat pula mengenai pembelian kapal amfibi jenis terbaru bagi Angkatan Laut. Di luar pertahanan AS, peraturan itu turut menyebutkan pemberian bantuan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan.
”AS dan sekutu menghadapi pesatnya perkembangan ancaman dari China, Rusia, Iran, Korea Utara, dan kelompok-kelompok teroris global. Ini masa yang sangat penting untuk menetapkan aturan pertahanan yang komprehensif,” kata Ketua Komite Angkatan Bersenjata AS Mike Rogers kepada majalah pertahanan AS, Defense News edisi Kamis (14/12/2023).
AFP/KNS/KCNA
Gambar tak bertanggal yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 19 Desember 2023 ini menunjukkan uji peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasongpho-18 di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara.
Terdapat dua aspek yang berpotensi membuat China terganggu di dalam peraturan tersebut. Pertama ialah mengenai pengiriman tiga kapal selam kelas Virginia ke Australia sebagai bagian dari pakta pertahanan Australia, Inggris, dan AS (AUKUS). Di dalam paragraf tersebut dikatakan bahwa peningkatan kinerja pakta tersebut ialah demi menghadang perkembangan pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik.
Beijing memiliki banyak kerja sama di bidang ekonomi dan infrastruktur di Indo-Pasifik. Di wilayah Pasifik Selatan saja, kawasan tempat Australia berada, China memodali berbagai pembangunan fasilitas umum negara-negara Pasifik. Ini membuat Australia berusaha kembali tampil sebagai sahabat utama dan pemimpin de facto di Forum Kepulauan Pasifik (PIF).
THE NEW YORK TIMES/POOL/DOUG MILLS VIA AP
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) dan Presiden China Xi Jinping bersalaman sebelum melakukan pertemuan bilateral di Woodside, Negara Bagian California, AS, pada 15 November 2023. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela KTT APEC di San Francisco.
Aspek kedua ialah mengenai pemberian bantuan pertahanan dan keamanan untuk Taiwan. Sebagai komitmen terhadap pengakuan Prinsip Satu China, AS sebenarnya tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, melainkan provinsi otonomi China yang memiliki pemerintahan tersendiri. Namun, dalam banyak kesempatan, Beijing menuntut sikap Washington selaras dengan tindakan di lapangan.
Terkait dengan hal tersebut, AS terikat perjanjian dengan Taiwan untuk memberi persenjataan dan pelatihan pertahanan selama Taiwan dianggap berada di bawah risiko invasi China. Presiden China Xi Jinping telah sering mengutarakan misinya untuk melakukan penyatuan China dengan Taiwan kembali secara damai.
Taiwan menanggapi situasi tersebut dengan meningkatkan pertahanan mereka. Di dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional AS ini disebut bahwa AS akan meningkatkan penjualan alutsista ke Taiwan. Selain itu, juga ada program peningkatan kapasitas militer Taiwan. Pada bulan Februari 2023, Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng menyatakan hendak mengirim beberapa batalyon dari Taiwan untuk mengikuti pelatihan di AS.
Pentingnya komunikasi
Pekan lalu, Panglima Militer AS Marsekal Charles Brown melakukan pembicaraan melalui konferensi video dengan Kepala Departemen Staf Gabungan Komite Militer Partai Komunis China Jenderal Liu Zhenli. Komunikasi antarmiliter kedua negara ini dibuka kembali setelah Biden dan Xi melakukan pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, Negara Bagian California, AS.
TAIWAN MILITARY NEWS AGENCY VIA AP
Kementerian Pertahanan Taiwan mengedarkan foto kapal Tentara Pembebasan Rakyat China kelas Xuzhou berlayar di perairan yang masuk wilayah Taiwan pada 19 Agustus 2023.
Sebelumnya, militer AS dan China tidak saling mengontak sejak kedatangan Ketua DPR AS 2019-2023 Nancy Pelosi ke Taiwan. Kedatangan pejabat teras AS ke Taiwan oleh Beijing dianggap menghina kedaulatan China dan merupakan wujud dukungan separatisme Taiwan.
”Keterbukaan dan kestabilan komunikasi AS-China hanya bisa dicapai apabila AS bisa memahami jalan pikiran dan sudut pandang China,” ujar Liu.
Sama seperti pertemuan Biden dengan Xi, Liu juga menjelaskan makna Taiwan di dalam pemahaman kebangsaan China. Manuver AS di Selat Taiwan oleh Beijing dianggap sebagai tindakan provokatif dan tidak menghormati kedaulatan China.
Belum ada tanggapan khusus mengenai Taiwan dari Departemen Pertahanan AS. Akan tetapi, Brown mengatakan, AS terus menjaga jalur komunikasi terbuka guna menghindari kesalahpahaman dan salah perhitungan yang bisa memantik konflik. (REUTERS)
