Pengadilan Lai jadi ujian kunci kemandirian dan kebebasan peradilan Hong Kong di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional.
Oleh
IWAN SANTOSA
·3 menit baca
AFP/PETER PARKS
Arsip foto pada 12 Desember 2020 menunjukkan taipan media prodemokrasi Hong Kong, Jimmy Lai (tengah), dibawa ke mobil polisi. Lai mulai diadili di pengadilan atas tuduhan bersekongkol dengan negara asing pada 18 Desember 2023.
HONG KONG, SENIN — Hong Kong memulai proses pengadilan atas Jimmy Lai, pemilik media prodemokrasi, Apple Daily. Ia menghadapi tuduhan bersekongkol dengan negara asing, termasuk Amerika Serikat.
Keamanan di luar gedung Pengadilan West Kowloon diperketat menjelang sidang, Senin (18/12/2023). Polisi telah memperingatkan upaya apa pun untuk mengganggu jalannya pengadilan tidak akan ditoleransi.
Lai (76) terlihat tenang saat tiba di gedung pengadilan. Ia menghadapi serangkaian tuduhan setelah gelombang protes prodemokrasi pada 2019. Lai salah satu pengkritik keras kepemimpinan Partai Komunis China. Sambil tersenyum dan melambaikan tangan kepada hadirin, dia diapit empat petugas saat membacakan dokumen pengadilan. Ia menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan.
Untuk bisa masuk ke ruang sidang, hadirin harus antre sejak Minggu malam. Sejumlah pendukung Lai berkumpul di sekitar ruang sidang.
”Lai sudah ditahan di penjara selama hampir tiga tahun. Saya ingin menyaksikan (sidang) ini. Jika dia tidak bisa bebas dan harus meninggal di penjara, saya harap dia bisa bangga terhadap dirinya, dan banyak warga Hong Kong ingin berterima kasih kepadanya,” kata Jolly Chung, salah satu pendukung Lai.
AFP/PETER PARKS
Aktivis Alexandra Wong meneriakkan slogan-slogan di luar gedung Pengadilan West Kowloon saat dimulainya sidang taipan media prodemokrasi Hong Kong, Jimmy Lai, 18 Desember 2023.
Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, menyaksikan dengan saksama pengadilan Lai. Pemantau dari konsulat asing di Hong Kong hadir dalam sidang.
Pengadilan tersebut dinilai sebagai titik panas diplomasi dan ujian kunci bagi kemandirian dan kebebasan peradilan Hong Kong di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh China pada 2020.
Inggris, Minggu, menyerukan pembebasan Lai. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dalam pernyataan menjelang pengadilan mengatakan prihatin atas pengadilan bermotif politik terhadap Lai.
”Sebagai jurnalis dan pemilik surat kabar terkemuka, Jimmy Lai menjadi target dalam upaya untuk menghentikan hak kebebasan berekspresi. Saya meminta otoritas Hong Kong menghentikan peradilan dan membebaskan Jimmy Lai,” katanya.
Tindakan yang mengekang kebebasan pers dan melarang aliran informasi secara bebas telah melemahkan institusi demokratis Hong Kong dan merusak reputasi Hong Kong sebagai hub bisnis dan keuangan internasional.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga menyerukan pembebasan Lai. ”Tindakan yang mengekang kebebasan pers dan melarang aliran informasi secara bebas telah melemahkan institusi demokratis Hong Kong dan merusak reputasi Hong Kong sebagai hub bisnis dan keuangan internasional,” ujarnya.
Apple Daily diberedel pada 2021 setelah pihak berwenang menggunakan UU Keamanan Nasional untuk menggeledah kantor media itu dua kali dan membekukan asetnya senilai 2,3 juta dollar AS (Rp 35,6 miliar). Para kritikus mengatakan, UU Keamanan Nasional telah membatasi kebebasan sipil, membungkam para pembangkang, dan mengikis independensi yang telah lama menarik minat para investor asing ke Hong Kong.
AFP/PETER PARKS
Seorang polisi dan anjing pelacak berjaga di luar gedung Pengadilan West Kowloon tempat taipan media prodemokrasi Hong Kong, Jimmy Lai, diadili, 18 Desember 2023.
Menurut Cameron, sesuai kesepakatan Inggris-China, kebebasan berekspresi di Hong Kong tetap dijamin hingga 25 tahun setelah pengembalian Hong Kong ke China tahun 1997. Inggris memperoleh Hong Kong dari Perang Opium I (1839-1842). Merujuk sejarah Hong Kong, penulis buku China Mirage, James Bradley, menyebut Hong Kong menjadi pintu masuk Inggris dan AS mengendalikan perdagangan opium ke China.
Inggris kemudian mengatur sistem keuangan dan perdagangan China lewat Pelabuhan Hong Kong. Perdagangan opium dilakukan Inggris dan AS untuk menutup defisit perdagangan dengan China semasa itu.
China merespons keluhan Inggris soal persidangan kasus pelanggaran UU Keamanan Nasional dengan menyatakan Inggris bertindak dengan cara berpikir penjajah semasa mereka menguasai Hong Kong. (AFP/REUTERS)
