PBB Tak Berdaya, Israel Tolak Resolusi Dewan Keamanan
Resolusi tersebut menyerukan jeda kemanusiaan dan koridor di Gaza dengan jumlah hari yang memadai bagi PBB, Palang Merah, dan kelompok lainnya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Oleh
IRENE SARWINDANINGRUM
·5 menit baca
AFP/JEAN-GUY PYTHON
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths saat konferensi pers mengenai situasi terkini di Gaza di Markas Besar PBB di Geneva, Swiss, Rabu (15/11/2023) waktu setempat.
NEW YORK, KAMIS — Israel langsung menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi seruan ”jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di Gaza” sesaat setelah resolusi itu diumumkan. Resolusi ini merupakan resolusi pertama yang diadopsi DK PBB sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak ada artinya. Dia mengkritik karena DK PBB tidak mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan hingga sekarang masih menawan sekitar 240 orang.
Selain tak menyebut serangan Hamas ke Israel, resolusi itu juga tidak memuat tanggapan terhadap tindakan Israel yang telah melancarkan serangan udara dan darat di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan-serangan itu telah menewaskan lebih dari 11.000 warga Palestina. Dua pertiga dari mereka wanita dan anak-anak.
Gilad juga mengklaim bahwa Hamas sengaja membiarkan situasi kemanusiaan memburuk sehingga PBB akan menekan Israel untuk mundur dari Gaza. ”Itu tidak akan terjadi. Israel akan terus bertindak sampai Hamas dihancurkan dan para sandera dikembalikan,” katanya.
AFP/PIERRE ALBOUY
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen (tengah) dan Menteri Kesehatan Israel Uriel Buso (ketiga dari kanan) duduk di dekat keluarga korban tawanan Gaza di Markas Besar PBB di Geneva, Swiss, 14 November 2023.
Resolusi DK PBB mengikat secara hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak memilih untuk mengabaikan permintaan tindakan dari dewan tersebut. Hal ini terjadi, misalnya, pada perang Balkan hingga Suriah. Direktur PBB pada International Crisis Group Richard Gowan mengatakan, DK PBB telah menyerukan gencatan senjata dalam perang dari Balkan hingga Suriah, tetapi dampaknya sangat kecil atau bahkan tanpa dampak.
Pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 negara itu menghasilkan skor 12-0. Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia memilih abstain. AS dan Inggris abstain karena resolusi tersebut tak mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara Rusia abstain karena resolusi itu mereka nilai terlalu lemah karena tidak menuntut gencatan senjata. Opsi gencatan senjata ini ditentang oleh Israel dan AS.
Resolusi ini dirancang dengan cara yang tidak memberikan tekanan politik nyata terhadap Israel, tetapi AS kemungkinan akan mendesak Israel untuk lebih fleksibel dalam masalah bantuan demi kepuasan opini global.
Rancangan akhir resolusi DK PBB itu juga menyederhanakan bahasa dari ”tuntutan” menjadi ”seruan” untuk jeda kemanusiaan dan seruan untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.
Resolusi Majelis Umum PBB terkait Gaza disetujui pada 27 Oktober 2023 dengan suara 120-14 dan 45 abstain. Sejak itu, Israel menyetujui jeda kemanusiaan pada 9 November sepanjang empat jam per hari. Namun, bantuan yang disalurkan ke Gaza begitu minim hingga bencana kemanusiaan terus terjadi.
Gowan mengatakan, kemungkinan besar resolusi itu tetap tidak akan memberikan dampak yang signifikan, bahkan saat DK PBB memberikan kelonggaran kepada negara-negara anggotanya. ”Resolusi ini dirancang dengan cara yang tidak memberikan tekanan politik nyata terhadap Israel, tetapi AS kemungkinan akan mendesak Israel untuk lebih fleksibel dalam masalah bantuan demi kepuasan opini global,” kata Gowan kepada The Associated Press.
Truk tangki bahan bakar dengan bendera PBB menyeberangi Rafah di Jalur Gaza, 15 November 2023.
Resolusi tersebut menyerukan jeda kemanusiaan dan koridor di seluruh Jalur Gaza dengan jumlah hari yang memadai bagi PBB, Palang Merah, dan kelompok bantuan lainnya untuk mengakses air, listrik, bahan bakar, makanan, dan pasokan medis. Jeda tersebut juga harus memungkinkan perbaikan infrastruktur penting dan upaya penyelamatan serta pemulihan yang mendesak.
Resolusi ini menuntut semua pihak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, terutama terkait perlindungan warga sipil terlebih anak-anak. DK PBB juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melapor kepada dewan pada pertemuan bulanan Timur Tengah berikutnya, pada 28 November, mengenai penerapan resolusi tersebut.
Tetap mengikat
Terkait penolakan Israel atas resolusi DK PBB, Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier dan Dubes Uni Emirat Arab untuk PBB Lana Zaki Nusseibeh mengatakan, resolusi tersebut tetap mengikat secara hukum. Nusseibeh mengatakan, Sekjen PBB telah diminta menyampaikan kebutuhan untuk memantau dan mengimplementasikan resolusi itu di lapangan.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, DK PBB seharusnya menyerukan gencatan senjata sejak lama. ”Ini resolusi kecil dan sederhana,” katanya. Mansour menambahkan, Palestina akan terus mendesak DK dan Majelis Umum PBB untuk mengambil tindakan, terutama untuk mendorong gencatan senjata.
AFP/SAID KHATIB
Anak-anak pengungsi Palestina yang tinggal di pengungsian yang dijalankan PBB di bawah Badan Bantuan Sosial dan Pekerja (UNRWA), 15 November 2023.
Meski demikian, resolusi yang disponsori oleh Malta tersebut tetap dinilai berhasil mengatasi perbedaan yang selama ini menghalangi DK PBB mengadopsi empat resolusi sebelumnya. ”Apa yang telah kami capai hari ini merupakan langkah pertama yang penting,” kata Frazier.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mencoba mengubah resolusi tersebut menjadi gencatan senjata, tetapi gagal. Nebenzia mengatakan, dia abstain pada resolusi itu karena ia menilai DK PBB telah mengabaikan suara kemanusiaan yang meminta dewan bertindak tegas atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza dengan menyatakan gencatan senjata.
Padahal, DK PBB merupakan badan yang unik dan kuat sehingga punya kewenangan menjatuhkan sanksi, bahkan tindakan militer. ”Seperti kata pepatah lama, gunung telah bekerja keras dan melahirkan seekor tikus,” katanya.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, beberapa anggota DK PBB tidak dapat mengecam keras serangan Hamas ke Israel, itu mengerikan baginya. Ia menggambarkan serangan Hamas ke Israel sebagai ”serangan teroris biadab”.
Thomas-Greenfield mengkritik resolusi DK PBB itu karena tidak menegaskan kembali hak setiap negara untuk membela diri. Meskipun demikian, ia menyebut resolusi itu sebagai langkah maju. Ia menyatakan AS mendukung seruan untuk jeda kemanusiaan dan pembebasan sandera.
AFP/PIERRE ALBOUY
Ilan Regev Gerby (kiri) dan Idit Ohel memperlihatkan foto anak-anak mereka yang diduga masih disandera Hamas di Jalur Gaza dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Eropa di Geneva, Swiss, 14 November 2023.
Perwakilan negara-negara Arab di DK PBB, Nusseibeh, mengatakan, para anggotanya mendukung resolusi yang merupakan resolusi pertama mengenai situasi di Palestina sejak 2016. Resolusi itu, katanya, merupakan langkah pertama, penting, dan sudah terlambat.
”Ini masa geopolitik yang sulit dan menyatukan dewan hari ini untuk berbicara satu suara mengenai masalah yang menghantui kita semua selama sebulan terakhir, menurut saya, sangat penting,” katanya.
Kamis (16/11/2023), Israel menyatakan pasukannya menemukan senjata dan perlengkapan tempur Hamas di rumah sakit Al-Shifa selama penggeledahan pada Rabu. Hamas menyangkal pernyataan Israel dan menyebutnya sebagai kebohongan.
Serangan di rumah sakit terbesar di Gaza itu dilakukan tanpa memedulikan pasien dan bayi-bayi yang dirawat di sana. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip Al Jazeera, saat serangan terdapat 650 pasien, termasuk 22 orang dalam perawatan intensif dan 36 bayi prematur, ditambah sekitar 400 staf medis dan lebih dari 2.000 pengungsi.
Bayi-bayi itu dalam kondisi mengenaskan karena tidak ada listrik di rumah sakit sehingga mereka harus dikeluarkan dari inkubator. (AP/AFP/REUTERS)
