OKI Desak Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan Israel
Resolusi OKI sarat pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Pesan itu merupakan yang paling keras yang pernah dikeluarkan OKI sejauh ini.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·5 menit baca
RIYADH, MINGGU — Para pemimpin negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI mendesak komunitas internasional bertindak lebih tegas dalam upaya mengakhiri agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Mereka juga akan menggalang dukungan internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina.
Keterangan hasil pertemuan para pemimpin negara-negara OKI itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Minggu (12/12/2023). ”Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Pesan yang ada di dalam resolusi ini merupakan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini,” katanya.
Retno menjelaskan, negara-negara OKI sekali lagi mendesak Dewan Keamanan PBB agar mampu menghentikan kekerasan berlebihan militer Israel. Ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan lancar ke Jalur Gaza. Selain itu, para pemimpin OKI juga mendesak agar DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel.
Dalam pertemuan itu, para pemimpin negara OKI mengecam pengusiran paksa 1,5 juta warga Gaza di utara ke selatan oleh Israel sejak beberapa pekan terakhir dengan alasan untuk membumihanguskan markas kelompok Hamas di Gaza utara. Mereka menolak pula serta usulan pemisahan Gaza dari Tepi Barat, termasuk pemisahan Jerusalem Timur. Rakyat Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara. ”Gaza dan Tepi Barat adalah satu kesatuan,” demikian pernyataan OKI.
Usulan dari Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo diterima sebagai bagian dari resolusi OKI. Presiden Joko Widodo mengusulkan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan kemanusiaan.
Jokowi juga mendesak pembukaan akses pada Komisi Pencari Fakta Internasional Independen di Wilayah Pendudukan Palestina untuk melaksanakan mandatnya. Menurut Retno, berbagai forum internasional akan digunakan untuk tujuan itu, seperti melalui Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), Mahkamah Internasional, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Presiden menolak pemikiran one-state solution karena dapat dipastikan Palestina akan dikorbankan. Presiden mengatakan, Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina.
Retno menambahkan, resolusi OKI memberikan mandat kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Jordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai upaya penghentian perang di Gaza serta proses politik menuju perdamaian. Seperti disampaikan Jokowi, Indonesia tetap memegang prinsip solusi dua negara sebagai jalan utama perdamaian di Palestina.
”Presiden menolak pemikiran one-state solution karena dapat dipastikan Palestina akan dikorbankan. Presiden mengatakan, Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina,” kata Retno.
Keinginan para pemimpin negara-negara OKI untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan kemanusiaan di Palestina telah didahului tiga organisasi advokasi HAM Palestina. Ketiganya, yakni Al Haq, Al Mezan, dan Kampanye HAM Palestina, Jumat (10/11/2023), telah memasukkan laporan ke ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda, untuk menyelidiki kejahatan perang Israel di Gaza.
”Tindakan Israel merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida dan hasutan untuk melakukan genosida,” kata mereka dalam pernyataan pers bersama. ICC menyatakan telah menerima laporan dari ketiga kelompok itu dan akan menilai informasinya, tanpa merinci isinya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, mereka juga tengah mengumpulkan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok Hamas terhadap warga Israel. Itu mencakup penggunaan warga sipil sebagai perisai hidup dalam perang tersebut.
Israel bukan anggota ICC dan tidak mengakui jurisdiksinya. ICC dapat menyelidiki warga negara non-anggota dalam keadaan tertentu, termasuk ketika kejahatan dikatakan telah dilakukan di wilayah negara-negara anggota. Wilayah Palestina terdaftar sebagai anggota ICC.
Kematian bayi dan pasien
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bergeming atas sikap negara-negara Barat yang berupaya membujuk Israel untuk menghentikan perang sementara dan membuka jeda kemanusiaan. Dia menyatakan, upaya Israel untuk menghancurkan Hamas tetap berlangsung dan dilakukan dengan kekuatan penuh.
Netanyahu bahkan menyatakan, setelah perang selesai, Israel bisa dengan leluasa memasuki Gaza untuk ”memburu” anggota kelompok perlawanan tanpa perlu persetujuan siapa pun. ”Gencatan senjata hanya akan terjadi jika sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi Israel, Sabtu.
Situasi di Jalur Gaza makin mengenaskan. Para dokter di rumah sakit terbesar di Gaza melaporkan kematian bayi-bayi yang dirawat dalam inkubator setelah generator tidak berfungsi karena kehabisan bahan bakar. Empat pasien yang membutuhkan bantuan mesin untuk bertahan hidup bernasib sama.
Direktur Rumah Sakit Shifa Mohammed Abu Selmia mengatakan, fasilitas tersebut padam pada Sabtu (11/11/2023). ”Peralatan medis berhenti. Pasien, terutama di perawatan intensif, meninggal,” katanya melalui telepon. Dia mengatakan, pasukan Israel ”menembak siapa pun di luar atau di dalam rumah sakit” dan mencegah pergerakan antargedung.
Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran di dekat RS Shifa dan rumah sakit lain di Gaza utara semakin intensif. Persediaan obat-obatan dan kebutuhan penunjang operasional rumah sakit telah habis.
Militer Israel menuduh tanpa memberikan bukti bahwa Hamas mendirikan pos komando di dalam dan di bawah rumah sakit. Mereka menuding Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Staf medis di Shifa membantah klaim tersebut dan menuduh Israel merugikan warga sipil dengan serangan tanpa pandang bulu.
”Situasi yang mengerikan di Shifa harus dihentikan sekarang,” kata Direktur Jenderal Komite Internasional Palang Merah Robert Mardini melalui media sosial. Kepala Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB Martin Griffiths menyebut, tidak ada pembenaran atas tindakan perang di fasilitas layanan kesehatan.
Di tempat lain, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, tank-tank Israel yang berada 20 meter dari Rumah Sakit Al-Quds di Kota Gaza menyebabkan kepanikan dan ketakutan di antara 14.000 pengungsi yang berlindung di sana. (AP/Reuters)