Desakan Gencatan Senjata Meningkat, Sekutu dan Warga Israel Tekan Netanyahu
Para sekutu dan mitra hingga warga Israel mendesak pemerintahan Netanyahu menghentikan perang Gaza. Warga sipil Israel dan Palestina harus dilindungi.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD, KRIS MADA
·5 menit baca
PARIS, KAMIS — Desakan gencatan senjata kepada Israel-Hamas terus meningkat. Sekutu Israel pun tidak mau lagi mendukung penuh pertempuran yang telah berlangsung sebulan itu.
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, perlindungan kepada warga sipil tidak dapat ditawar. ”Semua nyawa sama berharganya dan tidak ada standar ganda bagi yang memegang nilai kemanusiaan dan universal,” katanya dalam konferensi penggalangan bantuan untuk Gaza, Kamis (9/11/2023), di Paris, Perancis.
Perancis salah satu yang berimbang sikapnya soal perang Gaza. Macron secara terbuka mengecam dan menyarankan Hamas dihancurkan. Di sisi lain, Paris menolak gagasan penghentian bantuan untuk warga Palestina. Kini, Paris menolak serangan membabi buta Israel di Gaza. Aturan perang dan hukum kemanusiaan harus dipatuhi.
Sementara Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menegaskan, Israel lagi tidak sedang membela diri. Ia juga mengecam kebisuan komunitas internasional ada pelanggaran hukum kemanusiaan internasional oleh Israel. Selain serangan tanpa henti, pelanggaran juga berupa larangan pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Israel praktis melarang hampir seluruh pasokan pangan, bahan bakar, obat-obatan, dan aneka kebutuhan lain ke Gaza sejak 8 Oktober 2023. Bantuan yang diizinkan masuk Gaza beberapa pekan terakhir jauh di bawah kebutuhan.
Jeda kemanusiaan
Macron juga kembali mendesak penghentian baku tembak segera di Gaza. Ia memakai istilah jeda kemanusiaan, bukan gencatan senjata.
Sementara Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia Jan Egeland mengatakan, gencatan senjata amat dibutuhkan di Gaza. ”Kita tidak bisa menunggu satu menit lagi untuk gencatan senjata demi kemanusiaan atau penghentian pengepungan. Tanpa gencatan senjata, penghentian pengepungan dan pengeboman membabi buta, kematian akan terus berlanjut,” ujarnya dalam konferensi di Paris.
Adapun Kepala Dokter Lintas Batas (MSF) Isabelle Defourny menyebut, sama sekali tidak ada zona aman di Gaza. Kawasan selatan yang disarankan Israel jadi wilayah pengungsian pun jadi sasaran serangan tanpa henti oleh Israel.
Terpisah, Kepala Ahli Bedah Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Tom Potokar menyebut, bencana sedang terjadi di rumah sakit Eropa di Khan Younis, Gaza Selatan. Banyak pasien luka tidak dirawat karena cadangan obat amat terbatas. ”Dalam 24 jam terakhir, saya melihat tiga pasien dengan belatung di lukanya,” ujarnya.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan, kondisi mengerikan di zona pertempuran di utara distrik Wadi Gaza tengah. ”Ratusan ribu orang yang tersisa di utara Wadi Gaza, termasuk IDP (pengungsi internal), menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan. Mereka berjuang hanya untuk mendapatkan air dan makanan dalam jumlah minimum untuk bertahan hidup,” kata UN OCHA dalam pernyataannya.
Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengutuk Israel atas pengeboman yang dilakukannya dan memerintahkan warga Gaza untuk melarikan diri. ”Hukuman kolektif yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang, begitu pula evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum,” katanya di perbatasan Rafah.
Sikap AS
Desakan penghentian baku tembak tidak hanya disuarakan di Paris. ”Kami mendukung jeda dan koridor kemanusiaan untuk memfasilitasi bantuan yang sangat dibutuhkan, pergerakan sipil, dan pembebasan sandera,” demikian pernyataan para menlu anggota G7 selepas pertemuan di Tokyo, Jepang.
Di sela pertemuan itu, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan, Israel tidak boleh kembali menduduki Gaza. Ia menyatakan itu untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selepas perang Gaza selesai, menurut Netanyahu, Israel akan sepenuhnya mengendalikan keamanan Gaza.
Blinken juga mendesak adanya sebuah mekanisme untuk membangun kembali Gaza yang hancur lebur akibat perang. Selain itu, AS tidak setuju jika warga Gaza digusur dengan alasan apa pun. Gaza juga tidak boleh diduduki lagi Israel dengan alasan apa pun. Wilayah Gaza pun tidak boleh dikurangi.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi warga Palestina di Gaza. ”Penting juga untuk memasukkan suara dan aspirasi rakyat Palestina ke dalam pusat pemerintahan pascakrisis di Gaza setelah perang, dan melihat wilayah tersebut disatukan dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina,” ujarnya.
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan, warga Gaza harus menjadi penentu utama soal siapa yang mengendalikan wilayah itu. Mereka bebas menentukan bentuk pemerintahan Gaza dan siapa yang menjalankannya.
Tidak hanya dari luar negeri, desakan penghentian pertempuran juga terdengar dari Israel. Pekan ini, kembali terjadi protes di Tel Aviv dan sejumlah kota lain di Israel.
Para pengunjuk rasa mendesak pemerintahan Netanyahu menghentikan perang. Netanyahu diminta fokus menyelamatkan warga Israel yang disandera Hamas.
Dorongan penghentian pertempuran juga disampaikan Indonesia dan mitranya. Isu perang Gaza menjadi bahasan dalam konferensi tingkat tinggi darurat Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, Arab Saudi, akhir pekan ini.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan, hasil KTT darurat OKI antara lain akan disampaikan kepada Presiden AS Joe Biden. ”Dari hasil (KTT) OKI nanti, saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, KTT OKI untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Gaza. KTT itu juga mengonsolidasikan upaya bersama anggota OKI menghentikan kekejaman Israel di Gaza.
Dari Jeddah, Presiden terbang ke Washington DC untuk bertemu Biden di Gedung Putih. ”Presiden Jokowi akan sampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Gaza kepada Presiden Joe Biden. Karena pertemuan bilateral tersebut berlangsung persis setelah KTT OKI, dipastikan Presiden Jokowi juga akan menyampaikan hasil-hasil KTT tersebut kepada Presiden Joe Biden,” tutur Iqbal. (AFP/REUTERS)