Irlandia, Suara Berbeda di Eropa Menyikapi Perang Gaza

Irlandia menyatakan rakyat Palestina punya hak yang sama untuk merdeka, memiliki negara dan tanah sendiri.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Micheal Martin, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Irlandia (duduk, kedua dari kanan), memberikan penjelasan soal visi diplomasi global Irlandia pada jurnalis dari sejumlah negara Asia Pasifik di Kastil Dublin, Dublin, Irlandia, Selasa (24/10/2023).

DUBLIN, KOMPAS — Dalam peta Eropa, Irlandia berlokasi di pinggiran dekat Samudra Atlantik Utara. Sikap dan kebijakan politik negara itu dalam berbagai isu tidak selalu seirama dengan arus utama yang berkembang di Eropa. Tak terkecuali dalam menyikapi krisis di Gaza setelah meletus perang Hamas-Israel sejak 7 Oktober 2023.

Sejak awal perang Hamas-Israel, Irlandia bersuara berbeda. Tiga hari setelah perang itu berkobar, Komisioner Eropa untuk Permukiman dan Perluasan Uni Eropa (UE) Oliver Varhelyi mengumumkan penghentian bantuan keuangan bagi Palestina. Disebutkan pula, dana bantuan 691 juta euro untuk Palestina ”ditinjau ulang”.

”Seluruh proyek ditinjau ulang. Seluruh proposal anggaran baru, termasuk anggaran tahun 2023, ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Varhelyi. Pengumuman ini dikonfirmasi sebagai pernyataan akurat oleh seorang juru bicara Komisi Eropa.

Beberapa negara anggota UE angkat bicara. Mereka menilai pernyataan Varhelyi offside. Irlandia adalah salah satu negara yang mempertanyakan legitimasi keputusan yang diumumkan Varhelyi.

”Menurut pemahaman kami, tidak ada dasar hukum atas keputusan unilateral seperti ini oleh seorang komisioner. Kami tidak mendukung penghentian bantuan (untuk Palestina),” tegas seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Irlandia, 10 Februari 2023.

Baca juga: Bahaya Eskalasi Perang Hamas-Israel

Polemik seputar pengumuman Varhelyi baru mereda setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Joseph Borrell turun tangan. Ia menegaskan, tidak ada pembekuan dana bantuan untuk Palestina.

Berbeda dari suara arus utama di Brussels, markas UE, Irlandia juga menyerukan gencatan senjata di Gaza. Pada Kamis (19/10/2023), Pemerintah Irlandia mengumumkan paket bantuan langsung 13 juta euro bagi warga Palestina.

Dengan tambahan itu, dana bantuan Irlandia untuk badan-badan PBB yang membantu Palestina hampir dua kali lipat. Pada awal tahun ini, Dublin mengumumkan bantuan untuk badan-badan PBB itu sebesar 16 juta euro.

”Sederhana saja, krisis ini tidak bisa menunggu,” ujar Michael Martin, Menteri Luar Negeri Irlandia, melalui pernyataan tertulis, Rabu itu.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Micheal Martin, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Irlandia (terlihat di layar), memberikan pidato pada pembukaan KTT Global Irlandia yang berlangsung di Kastil Dublin, Dublin, Irlandia, Selasa (24/10/2023).

Martin juga terang-terangan mendukung gencatan senjata demi kemanusiaan untuk pengiriman bantuan ke Gaza. ”Ada kebutuhan mendesak agar air, makanan, dan perlengkapan medis bisa masuk Gaza,” ujar Martin, Senin (23/10/2023).

”Tingkat penderitaan orang (di Gaza) sudah sangat berat. Kita harus membedakan antara warga sipil Gaza dan Hamas,” katanya.

Posisi Irlandia

Posisi Pemerintah Irlandia dijelaskan secara langsung oleh Martin dalam pertemuan khusus dengan sejumlah jurnalis dari Asia, termasuk Kompas, di ibu kota Dublin, Selasa (24/10/2023). Ia memaparkan, Pemerintah Irlandia memandang bahwa tindakan Hamas menyerang Israel sebagai tindakan yang tidak bisa diterima dan harus dikecam.

Namun, pada saat yang sama, tindakan balasan yang diambil oleh pemerintah dan militer Israel, dengan tidak menyisakan ruang bagi warga Gaza, bukan tindakan tepat. Tindakan Israel telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi warga Gaza.

Tidak boleh ada hukuman kolektif terhadap warga Gaza. Jangan sampai tindakan balasan menghancurkan kehidupan warga Gaza. (Michael Martin)

”Tidak boleh ada hukuman kolektif terhadap warga Gaza. Jangan sampai tindakan balasan menghancurkan kehidupan warga Gaza dan jangan sampai menghalangi warga untuk mengakses bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air, obat-obatan untuk rumah sakit, dan bahan bakar,” kata Martin.

Baca juga: Indonesia: Tanpa Aksi Nyata DK PBB, Palestina Pikul Dampak Mengerikan

Sejak militer Israel mengeluarkan ultimatum pada warga Gaza utara agar segera mengungsi ke selatan, mulai 20 Oktober 2023, tempat perlindungan atau kamp pengungsi di selatan penuh sesak. Setidaknya tempat-tempat ini menampung sekitar 1,4 juta pengungsi. Jumlah ini menyaingi jumlah pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox’s Bazar, Bangladesh, sebagai lokasi pengungsian terpadat di dunia.

Meski dipadati para pengungsi, sejauh ini total baru 30 truk bantuan kemanusiaan yang dibolehkan melewati gerbang Rafah di perbatasan Mesir dan Jalur Gaza.

AP/MOHAMMED ASAD

Truk-truk Bulan Sabit Merah Mesir, yang mengangkut bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza, memasuki gerbang perbatasan Rafah di Rafah, Mesir, 21 Oktober 2023.

Martin menuturkan, bulan September 2023, dirinya baru saja mengunjungi beberapa tempat di Palestina, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Israel. Dalam kunjungan itu, dia melihat ada keputusasaan warga Palestina. Komunitas Yahudi di berbagai tempat semakin agresif mengusir rakyat Palestina dari rumah dan tanah miliknya.

Baca juga: Perang Hamas-Israel Masuki Fase Berbahaya

Irlandia, kata Martin, mendukung solusi dua negara. ”Rakyat Palestina memiliki hak untuk memiliki tanah dan negara sendiri serta memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” katanya.

Martin mengingatkan bahwa hukum humaniter dibentuk untuk melindungi warga sipil dari kekejaman perang. Pemerintah Irlandia secara konsisten menyerukan deeskalasi dan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama saat ini.

”Saya menggemakan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang sangat membutuhkan di Gaza,” ujarnya.

Dukung negara Palestina

Berbeda dari suara dominan di Barat, Irlandia dengan terbuka memaparkan posisi dan kebijakan resminya terkait konflik Palestina-Israel, termasuk perang Hamas-Israel saat ini. Pandangan mereka disampaikan melalui situs Departemen Luar Negeri-nya.

”Irlandia ingin melihat gencatan senjata permanen dan berkelanjutan, pencabutan blokade atas Gaza yang menjadi akar penyebab konflik yang menghancurkan, serta pada akhirnya terwujud solusi dua negara di atas wilayah perbatasan tahun 1967,” demikian pernyataan Dublin.

AP/JOAO MATOS

Suporter Irlandia mengibarkan bendera Palestina di tribune penonton saat berlangsung laga kualifikasi Piala Eropa 2024 antara Gibraltar dan Irlandia di Stadion Argarve, di luar Faro, Portugal, 16 Oktober 2023.

”Irlandia bisa menerima sepenuhnya bahwa Pemerintah Israel mempunyai hak mempertahankan warganya, tetapi hak ini tidak boleh menafikan hak-hak warga lainnya,” tegas pernyataan itu.

”Setiap penggunaan kekuatan militer dalam mempertahankan diri harus sesuai dengan hukum humaniter internasional dan secara khusus harus memilah (antara target militer dari warga sipil) dan proporsional.”

Irlandia adalah negara pertama di UE yang menegaskan bahwa solusi konflik di Timur Tengah harus didasarkan pada berdirinya negara Palestina yang berdaulat penuh, merdeka dari dan berdampingan dengan Israel.

”Irlandia berulang kali menggarisbawahi bahwa tak ada gencatan senjata yang bertahan lama tanpa upaya politik secara serius untuk membahas penyebab situasi bencana di Gaza,” sebut pernyataan Irlandia. (AFP/REUTERS)