Indonesia: Tanpa Aksi Nyata DK PBB, Palestina Pikul Dampak Mengerikan

Waktu yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan di Jalur Gaza.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi berbicara pada sesi debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Rabu (18/1/2023). Retno menegaskan bahwa dunia harus mencari solusi damai bagi rakyat Palestina.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak untuk menghentikan konflik Israel-Palestina dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Indonesia juga mengecam keras berlanjutnya agresi militer Israel terhadap warga sipil di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat berpidato dalam Debat Terbuka Level Tinggi di DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, Selasa (24/10/2023) waktu New York atau Rabu (25/10/2023) waktu Indonesia. Ada tiga hal yang diserukan Indonesia dalam forum tersebut, yakni seruan bersama untuk gencatan senjata segera, prioritas akses kemanusiaan, dan mengembalikan kemanusiaan di DK PBB.

Baca juga: Indonesia Ajak Dunia Bangun Solidaritas bagi Palestina

”Saya ingin mengingatkan bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan, atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Retno, dikutip dari siaran pers, Rabu, di Jakarta.

Pada Kamis (19/10/2023), Amerika Serikat memveto resolusi DK PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan di tengah konflik Hamas-Israel. Sebanyak 12 dari 15 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan oleh Brasil. Rusia dan Inggris memberikan suara abstain. Hanya AS yang menolak dengan alasan resolusi itu tidak menyebut hak Israel untuk membela diri. Sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, veto AS membuat resolusi itu tidak disahkan.

AFP/TIMOTHY A. CLARY

Pertemuan DK PBB tentang konflik di Timur Tengah di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, 24 Oktober 2023.

Indonesia menilai, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan. Tanpa aksi nyata dari DK PBB, dampak yang ditanggung warga sipil di Gaza akan sangat mengerikan.

Retno menegaskan, DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. ”Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, dan bahan bakar, serta pengusiran warga Gaza dilakukan Israel atas nama hukuman kolektif. Pada saat yang sama, warga sipil disandera. Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Indonesia tidak akan membuang waktu untuk memobilisasi dukungan internasional agar DK PBB segera mengambil langkah yang tepat. Dalam berbagai forum, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), ASEAN, dan pertemuan ASEAN-Dewan Negara Teluk (GCC), Indonesia terus menyerukan hal tersebut.

Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan. Warga Palestina berhak memperoleh perlakuan setara.

Maka, kata Retno, gencatan senjata perlu dilakukan dengan segera. ”Diam di tengah desingan peluru dan ledakan roket sungguh mengerikan. Dukungan mutlak terhadap salah satu pihak telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas. Kita wajib secara kolektif mengakhiri siklus kekerasan sebelum bereskalasi menjadi bencana kawasan dan global,” ujarnya.

Akses kemanusiaan harus diprioritaskan karena lebih dari 2 juta warga Gaza tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Konvoi bantuan kemanusiaan pun terkendala dan terancam baku tembak. DK PBB harus segera mendesak akses kemanusiaan yang aman dan lancar.

”Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan. Warga Palestina berhak memperoleh perlakuan setara. Kita semua manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak pengusiran warga Palestina. Jangan sampai tragedi 1948 terjadi lagi,” kata Retno.

AP PHOTO/SETH WENIG

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres

Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, situasi di Jalur Gaza memburuk dalam hitungan setiap jam. Perang mengganas dan berisiko menyebar ke kawasan, sementara masyarakat terbelah. ”Dalam momen krusial seperti ini, kita harus jelas dalam prinsip, dimulai dari prinsip dasar menghormati dan melindungi warga sipil,” katanya, dilansir laman resmi PBB.

Menurut Guterres, tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan dengan sengaja terhadap warga sipil, penculikan, dan serangan yang menarget sasaran sipil. Ia menyerukan agar semua sandera diperlakukan manusiawi dan dibebaskan segera tanpa syarat.

Guterres juga menekankan pentingnya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah Israel tidak terjadi dari ruang hampa. Sudah 56 tahun rakyat Palestina menjadi korban pendudukan. Ia prihatin atas pelanggaran yang jelas terjadi terhadap hukum humaniter internasional di Gaza.

Baca juga: Para Pemimpin Barat Serukan kepada Israel untuk Lindungi Warga Sipil

”Bahkan, perang pun punya aturan. Kita harus mendesak semua pihak menahan diri dan menghormati kewajiban mereka menaati hukum humaniter internasional, melindungi rumah sakit, dan menghormati fasilitas PBB yang tidak dapat diganggu gugat dan kini melindungi lebih dari 600.000 warga Palestina,” ujarnya.

Terkait bantuan kemanusiaan di Gaza, Guterres menyatakan, bantuan yang masuk hanya setetes air di tengah samudra. Suplai bahan bakar PBB untuk Gaza akan habis dalam hitungan hari. ”Untuk menghindari penderitaan yang lebih besar, kirimkan bantuan dengan lebih mudah dan lebih aman, fasilitasi pembebasan sandera, dan saya kembali meminta jeda kemanusiaan sesegera mungkin,” ujar Guterres.